Jejak Bahasa Melayu-Tionghoa dalam Khazanah Sejarah Indonesia

Leave a comment

Oleh: Mirisa Hasfaria dan Azmi Abubakar

“Sudah sejak tahun 1916/1917 Ki Hadjar Dewantara menekankan pentingnya Bahasa Melayu (ibu kandung Bahasa Indonesia) sebagai lingua franca di nusantara. Fenomena ini menarik untuk dibaca. Ki Hadjar sebagai tokoh terkemuka dari etnis Jawa justru memilih Bahasa Melayu untuk calon bahasa nasional, bukan Bahasa Jawa yang ketika itu digunakan oleh sekitar 20 juta orang, sedangkan Bahasa Melayu berasal dari etnis kecil Melayu Riau. Bagi Ki Hadjar, keunggulan Bahasa Melayu di sisi telah menjadi lingua franca, juga tidak rumit sehingga mudah dipelajari. Dari fakta ini, kekuatan pendorong pemakaian Bahasa Melayu tidak hanya Muhammad Yamin, Sutan Takdir Alisjahbana, Marah Roesli, dan Abdoel Moeis, tetapi justru Ki Hadjar telah mendahului mereka itu.

Kemudian melalui Sumpah Pemuda 1928 Bahasa Melayu yang telah menjadi Bahasa Indonesia itu dikukuhkan sebagai bahasa persatuan. Bagi Ki Hadjar, ‘Bangsa dan bahasa adalah satu.’ Dengan demikian jelaslah posisi Bahasa Indonesia sebagai perekat kultural bagi persatuan yang teramat kuat, jauh sebelum bangsa beragam budaya ini meraih kemerdekaannya.”

(Prof. Ahmad Syafi’i Maarif dalam tulisan Keanekaan Budaya Bangsa Indonesia (Kekuatan atau Ancaman?))[1]

Bahasa Melayu-Tionghoa adalah bagian penting dari sejarah Bahasa Indonesia. Etnis Tionghoa telah mempergunakan bahasa ini jauh sebelum para pemudi dan pemuda berkongres di Batavia (Jakarta). Keberadaan etnis Tionghoa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, tentu ikut membantu penyebaran penggunaan bahasa Melayu jauh sebelum menjadi Bahasa Indonesia yang diikrarkan sebagai bahasa persatuan.

Sastra Melayu-Tionghoa telah berkembang sejak 1870 hingga 1966.[2] Selama kurun waktu tersebut telah dihasilkan 3.005 karya sastra, terbanyak adalah novel dan cerita pendek yang berjumlah 1.398 karya.[3] Peran etnis Tionghoa dalam menyebarluaskan Bahasa Melayu memang sulit untuk dibantah. Bahkan Bahasa Melayu dipakai sampai Pantai Selatan Tiongkok.[4]

Hubungan etnis Tionghoa dan etnis lainnya di nusantara dalam memperjuangkan ide kebangsaan Indonesia di masa awal pergerakan sangat mengagumkan. Pada 1920-an misalnya, sudah ada kesepakatan antara pers Melayu dan Melayu-Tionghoa untuk saling mendukung dan menghormati. Caranya adalah dengan menulis kata Indonesia untuk menggantikan kata Inlander dan memakai kata Tionghoa untuk menggantikan kata Cina dalam setiap pemberitaan. Inlander merupakan sebutan ejekan Belanda bagi penduduk asli Indonesia; pribumi. Kata Cina adalah pengejawantahan dari politik identitas Kolonial Belanda yang rasis.

Surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu, Keng Po yang terbit sejak 1923, berperan sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hadji Agus Salim pernah menjabat sebagai Pembantu Tetap Keng Po selama tahun 1939-1940 dengan memakai nama samaran Ad Interim. Pada 1 Agustus 1957, Keng Po dilarang terbit akibat perbedaan pemikiran dengan pemerintahan yang berkuasa.

Surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu lainnya, Sin Po (terbit sejak 1910), adalah harian pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya[5] dalam edisi 10 November 1928. Sin Po turut mempelopori penggunaan nama “Indonesia” untuk menggantikan “Hindia Belanda” sejak 28 Oktober 1928.

Meluasnya penggunaan Bahasa Melayu juga tidak terlepas dari penerbitan buku-buku berhuruf latin berbahasa Melayu yang dilakukan oleh Boekhandel (Penerbit) Tan Khoen Swie (TKS). Kehadiran TKS sekitar tahun 1915 menandai era tradisi tulisan, menggantikan tradisi lisan yang sebelumnya banyak berkembang di Jawa. Produktivitas TKS yang beroperasi dari Kediri, Jawa Timur, sangat luar biasa. TKS telah menerbitkan sekitar 400 judul buku. Tak pelak, ini merupakan kontribusi yang signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada zamannya.

Pemerintah Kolonial Belanda melalui Penerbit Balai Pustaka[6] cukup berhasil untuk menjadikan Bahasa Melayu-Tionghoa secara perlahan hilang dari khazanah bangsa Indonesia. Framing terhadap Bahasa Melayu-Tionghoa sebagai Melayu-Pasar, Melayu-Rendah, atau Melayu-Lumrah menjadikan bahasa ini bahkan terasing dari penggunanya sendiri.[7]

Banyak akibat tidak baik yang disebabkan oleh menghilangnya Bahasa Melayu-Tionghoa. Bahasa kemudian menjadi sangat baku, tidak lentur, dan kurang greget. Kita juga kehilangan banyak sastrawan etnis Tionghoa, karena “terpaksa” berhenti menulis akibat ketidakmampuan mengekspresikan pikiran dan pengalaman hidupnya ke dalam bentuk bahasa yang baru. Efek bola saljunya adalah menghilangnya kesusasteraan Melayu-Tionghoa yang menjadi pengejawantahan dari kesadaran identitas etnis Tionghoa.[8]

Sejarah yang tersebar menunjukkan etnis Tionghoa banyak sekali sumbangannya sebagai kekuatan pendorong pemakaian Bahasa Melayu. Hal ini terekam dalam Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bahasa Indonesia oleh Prof. Dr. Slamet Muljana yang disampaikan kepada Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 16 Mei 1959, “[…] Jika jumlah pemakai Bahasa Melayu itu ditambah dengan jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia yang terang banyak sekali sumbangannya dalam penyebaran Bahasa Melayu, jumlah itu akan bertambah 2,03% […]

Etnis Tionghoa sebagian besar berprofesi sebagai pedagang yang mengharuskan mereka melakukan banyak perjalanan antarpulau. Sering kali, intensitas perjalanan yang tinggi ini memunculkan pilihan untuk bermukim. Sehingga muncullah perkampungan-perkampungan etnis Tionghoa di berbagai tempat. Bahasa Melayu-Tionghoa menjadi alat untuk berkomunikasi dalam setiap interaksi yang dilakukan, baik dengan sesama Tionghoa maupun non-Tionghoa. Pada titik inilah, peran etnis Tionghoa tak terbantahkan dalam memperkuat Bahasa Melayu sebagai lingua franca[9].

[1] Disampaikan pada Forum Sarasehan Budaya Nasional MPR-Universitas Trisakti, bertempat di Gedung Nusantara V, Jakarta, 23 Mei 2012.

[2] Sumber: Bab Latar Sosiologis Sastra Melayu Tionghoa oleh Jacob Sumardjo, dalam buku Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia, karya Leo Suryadinata, terbitan Grasindo, 1996.

[3] Sumber: Literature in Malay by the Chinese of Indonesia: a Provisional Annotated Bibliography, karya Claudine Salmon, terbitan Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1981.

[4] Sumber: Sastra Indonesia Awal: Kontribusi Orang Tionghoa, karya Claudine Salmon, terbitan Kepustakaan Populer Gramedia, 2010. Dalam buku ini, salah satu literatur yang dikutip oleh Prof. Claudine Salmon adalah Voyage aux Indes orientales: pendant les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806, karya Charles François Tombe, terbitan Arthus Bertrand, 1810.

[5] Lagu Indonesia Raya menjadi penanda kelahiran gerakan nasionalisme seluruh nusantara yang mendukung ide satu Indonesia sebagai penerus Hindia Belanda.

[6] Penerbit Balai Pustaka, tidak dipungkiri, juga berperan positif dalam peningkatan literasi di Hindia Belanda. Namun, penting untuk diingat bahwa berdirinya Balai Pustaka kala itu untuk mengantisipasi tingginya sentimen anti kolonial yang disalurkan lewat karya-karya tulis dan diterbitkan oleh koran-koran. Misalnya surat kabar Darmo Kondo milik orang Tionghoa (Tjo Tjoe Kwen) yang pada tahun 1910 dibeli oleh organisasi Boedi Oetomo dan kemudian menjadi corong perjuangan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Balai Pustaka yang awalnya bernama Komisi untuk Bacaan Rakyat didirikan pada 1908 – bersamaan dengan kebangkitan nasional Indonesia – untuk meredam dan mengalihkan gejolak perjuangan bangsa Indonesia agar tidak mengganggu kepentingan kolonial Belanda.

[7] Sebuah buku terbitan tahun 1920-an, Pertoeloengan Landgerecht Bergoena Bagi Segala Bangsa, menyebutkan bahwa agar mampu menjangkau pembaca yang lebih luas, pengarang menyebutkan, “Dalam karangan ini kita tidak menggunakan bahasa Melayu Tinggi, kita pakai bahasa Melayu Lumrah saja, yang biasa dipakai oleh surat-surat kabar harian.” Surat-surat kabar saat itu kebanyakan milik etnis Tionghoa, sehingga, tentunya diterbitkan dalam Bahasa Melayu-Tionghoa.

[8] Pendirian sekolah-sekolah Tionghoa seperti Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada tahun 1901 bertujuan untuk memperjuangkan pencerdasan masyarakat secara inklusif yang dilandasi oleh nilai-nilai pendidikan moral dalam agama Kong Hu Cu. Juga untuk menghidupkan kembali ajaran leluhur sebagai bagian dari persoalan krisis identitas saat itu. Sekolah THHK menolak memakai pengantar berbahasa Belanda, sebaliknya menggunakan Bahasa Melayu. Sekolah THHK kemudian berkembang hampir ke seluruh Hindia Belanda. Sejak adanya kesadaran identitas Tionghoa dengan berdirinya THHK, banyak karya sastra Melayu-Tionghoa yang lahir.

[9] Perihal ini juga direkam dalam The Chinese, English and Malay Classified Conversations, Boekoe Omong-Omongan njang Teratoer darie Bahasa Tjina, Inggris dan Malayoe (terbit 1912 di Batavia), “Tetapi kabanjakan orang-orang Tionghoa jang berdiam di ‘Lam Yang’ atawa Tana Insulinda senantiasa menggoenakan bahasa Malayoe atawa bebrapa bahasa lain, oempama bahasa Kwitang atawa Hokkian. Dari sebab teroes meneroes marika menggoenaken ini bahasa, sehingga biasa. Maka marika mendjadi loepa marika poenja bahasa, Tjim Im (bahasa manodarijn).”

Advertisements

Melawan Lupa (Dan Dilupakan): Kontribusi Aceh terhadap Rawatan Ingatan akan Sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia

Comments Off on Melawan Lupa (Dan Dilupakan): Kontribusi Aceh terhadap Rawatan Ingatan akan Sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia

Oleh: Azmi Abubakar dan Mirisa Hasfaria

Indonesia, negara dengan 13.466 pulau[1] dan 263 juta penduduk, memiliki wajah berbeda yang membingkai kebangsaannya: terdapat 1.128 suku bangsa[2] dan 746 bahasa yang berbagi ruang hidup bersama. Keberagaman ini tentu saja menimbulkan dinamika khas yang tak jarang diwarnai oleh konflik sosial dan pertikaian.

Berbagai kontradiksi mewarnai perjalanan hidup bersama tersebut: memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun tidak mampu menyejahterakan rakyatnya, terutama 13,33% populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan.[3] Ditambah praktik korupsi yang merajalela: Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 90 dari 176 negara, dengan indeks persepsi korupsi 37 (skala 0 (terkorup) – 100 (sangat bersih)). Indonesia merupakan daerah gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik; namun masyarakat dan pemerintahnya tidak tanggap bencana.

Pemerintah Indonesia pun berjibaku dengan masalah demografis yang tidak sederhana – berkah sebagai negara terpadat penduduknya nomor empat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat): bagaimana mencukupi kebutuhan pangan 263 juta perut; bagaimana menyediakan basic rights bagi penduduk yang terus tumbuh dengan laju 1, 49% per tahun; bagaimana pemerintah menjamin pemenuhan dan perlindungan 40 hak konstitusional warga negara; serta bagaimana memupuk multikulturalisme sehingga perbedaan-perbedaan bisa dikelola secara damai dan menjadi aset bagi pembangunan.

Aceh, provinsi paling barat di Indonesia, tak urung memiliki sejarah kelam dalam hubungannya dengan Indonesia.[4] Namun, ada beberapa pelajaran menarik yang bisa diteladani dari provinsi tersebut menyangkut dinamika hubungan sosialnya dengan etnis Tionghoa. Teladan yang niscaya akan mengubah cara kita memandang etnis Tionghoa dan merangkul pluralitas budaya, etnisitas dan latar belakang sejarah dengan lebih baik.[5]

Perang Aceh: Kekalahan Terbesar Kolonial Belanda Sepanjang Sejarah Penjajahan Nusantara

Perang Aceh dimulai dengan pernyataan perang Kolonial Belanda pada 26 Maret 1873. Hal ini disusul dengan kedatangan Jenderal J.H.R Kohler bersama 3.198 tentara. Kutaraja, ibukota Kesultanan Aceh, baru berhasil direbut Kolonial Belanda pada 1904 setelah sultan terakhir, Muhammad Daud Syah, menyerah pada 10 Januari 1903. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh para ulama dan uleebalang di pedalaman hingga 1942. Ini menjadikan Perang Aceh sebagai Perang Kolonial Belanda yang menghabiskan begitu banyak biaya dalam sejarah Hindia Belanda.

Begitu panjangnya perlawanan rakyat Aceh terhadap imperialisme Eropa[6] sehingga istilah bumiputra atau pribumi tidak sempat tertanam di dalam benak orang Aceh. Kolonial Belanda tidak sempat menyihir Aceh dalam kata yang tidak hanya cenderung tapi memang sejatinya menghina ini karena tidak pernah sepenuhnya menjadi ‘tuan’ di Aceh.

Bukankan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam memahami seperti apa ‘Indonesia’ yang kita inginkan? Indonesia yang setara, senasib, dan sepenanggungan. Kolonial Belanda sudah lama pulang (juga semestinya membawa pulang kata ‘pribumi’); kemerdekaan Republik Indonesia sudah kita miliki sejak 72 tahun lalu. Negeri ini sepenuhnya milik segenap bangsa Indonesia dengan keberagamannya yang indah. Kata pribumi semestinya juga sudah lenyap dari perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, seiring kepulangan ‘tuan’nya. Bukankah begitu?

Untuk memperkuat argumen tidak relevannya penggunaan kata pribumi dalam khazanah Bahasa Indonesia, tinta sejarah mencatat kesepakatan antara pers Melayu dan Melayu-Tionghoa pada tahun 1920-an. Yaitu untuk saling mendukung dan menghormati dengan menulis kata ‘Indonesia’ untuk menggantikan kata ‘Inlander[7] (yang bermakna pribumi)’ dan memakai kata ‘Tionghoa’ untuk menggantikan kata ‘Tjina’[8] dalam setiap pemberitaannya.[9] Sejarah apalagi yang ingin kita nafikan bahwa kata pribumi sudah sejak lama tidak lagi memiliki tempat dalam identitas bangsa Indonesia!

Yap Thiam Hien Sang Pejuang HAM

Yap Thiam Hien lahir 25 Mei 1913 di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), Aceh. Daerah kelahirannya ini memberi pengaruh dalam caranya memandang mayoritas Islam di Indonesia. Yap sadar bahwa masyarakat Aceh di samping dikenal sebagai penganut Islam yang taat namun dapat menerima kehadiran agama lain. Masyarakat Aceh tidak memaksakan hal-hal yang merusak harmoni hubungan sosial dalam masyarakat. Namun juga tidak menginginkan terjadinya pemaksaan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka.

Sikap ini menjadikan Yap terlibat cukup intens dalam membela tokoh-tokoh Islam yang diadili terkait berbagai perkara subversi. Gagasan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Banda Aceh oleh Yap dilihat sebagai suatu pintu masuk untuk berkontribusi positif bagi tanah kelahirannya. Yap mengaku prihatin atas banyaknya orang yang dituduh subversif dan fundamentalis serta tidak mendapatkan bantuan hukum di Aceh.

Sepak terjang Yap Thiam Hien sebagai pembela HAM tercatat dalam kasus-kasus sensitif yang ditanganinya maupun dalam ekspresi sikapnya. Yap pernah menulis artikel yang mengimbau Presiden Soekarno agar membebaskan sejumlah tahanan politik, seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Mochtar Lubis, Subadio, Syahrir dan H.J.C. Princen. Yap membela Abdul Latief, Asep Suryawan, Oei Tjoe Tat, Sudisman, serta Soebandrio (menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia sejak 6 Maret 1962 hingga 18 Maret 1966) yang dikaitkan dengan Tragedi 1965. Yap juga membela para aktivis mahasiswa dalam kasus Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 serta para tersangka Peristiwa Tanjong Priok 1984. Namanya pun dijadikan sebagai penghargaan kepada mereka yang berjasa besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia: Yap Thiam Hien Award. Beberapa nama tercatat sebagai penerima Yap Thiam Hiem Award seperti Marsinah, Sandyawan Sumardi SJ, Widji Thukul, Maria Hartiningsih, Siti Musdah Mulia dan Asmara Nababan.

Sikap Yap sebagai advokat sejati yang tidak pernah membeda-bedakan klien berdasarkan suku, agama, dan ras tertentu, mengingatkan kita pada pernyataan Pendeta Martin Niemöller (1892-1984) asal Jerman,

“First they came for the Socialist, and I did not speak out –

because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out –

because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out –

because I was not a Jew.

Then they came for me – and there was no one

left to speak for me.”

Yap Thiam Hien mengajarkan kita untuk membuka ruang yang lebih lebar di sanubari sehingga bisa mendengarkan suara-suara pinggiran untuk mencegah berulangnya kejahatan masa lalu terhadap mereka yang kita anggap liyan (dalam konteks ini, etnis Tionghoa). Yap Thiam Hien juga memberikan teladan akan pekerjaan besar yang memerlukan wawasan nusantara yang tajam dan berorientasi ke depan, yakni kerja-kerja penguatan demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan HAM untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kebangsaan Indonesia.

Ampon Chik Peusangan: Bapak Rakyat dan Tempat Berlindung 

Tan Tjen Kiong (yang lebih memilih disapa sebagai Abang Madi), berusia 73 tahun, adalah tokoh masyarakat Tionghoa di Bireuen. Beliau menyampaikan banyak sekali hal menarik saat penulis (Azmi Abubakar, red.) bersilaturahmi dengannya di sebuah kedai kopi legendaris Sudi Mampir pada Agustus 2017 lalu. 

Bang Madi menuturkan bahwa kuburan bagi etnis Tionghoa di Bireuen merupakan hibah dari Teuku Chik Muhammad Johan Alamsyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ampon Chik Peusangan.

Makam yang usianya hampir 100 tahun ini menempati areal dengan luas sekitar 2 hektar. Terletak di Gampong Buket Teukueh, Gelanggang Teungoh. Sebelum menempati lahan hibah ini, pemakaman untuk warga Tionghoa berada di pemakaman internasional yang terletak di sekitar pusat Kota Bireuen.

Ampon Chik Peusangan adalah uleebalang negeri Peusangan (wilayah Kabupaten Bireuen kini). Beliau dianggap sebagai bapak, tempat berlindung, karena sumbangsihnya yang luar biasa terhadap upaya memberantas kebodohan serta mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Peusangan. Beliau mengembangkan pendidikan rakyat model Belanda. Gedung-gedung sekolah didirikan, walaupun dalam kondisi serba terbatas. Guru-guru didatangkan dari Minangkabau yang sudah lebih dahulu maju dalam bidang pendidikan. Beliau juga merangkul seluruh ulama Peusangan untuk mendirikan sekolah pendidikan agama Islam.

Beliau mengembangkan pertanian untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Beliau tak sungkan meminta bantuan pihak Belanda untuk memecahkan masalah pengairan untuk sawah-sawah yang bertambah luas tersebut. Tenaga ahli persawahan didatangkan dari Jawa untuk memodernisasi pertanian rakyat Peusangan. Soko guru persawahan, yaitu dam (bendungan) dan irigasi (lueng) untuk mengatur aliran air Krueng Peusangan pun dibangun. Proyek persawahan ini sangat sukses dan produksi padi sangat melimpah, menjadikan Peusangan sebagai lumbung padi Aceh.[10]

Beliau juga menggiatkan perniagaan untuk menunjang keberhasilan pertanian rakyat. Ruko-ruko bermunculan di berbagai pelosok Peusangan. Kota Bireuen menjadi pusat perdagangan terpenting di pantai utara Aceh. Dengan kemakmuran yang telah dinikmatinya, rakyat Peusangan juga membangun rumah-rumah ibadah. Masjid besar dan kecil serta meunasah baru bermunculan sementara masjid dan surau lama direnovasi.

Keberhasilan Ampon Chik dalam membangun Peusangan menginspirasi uleebalang-uleebalang lain untuk meraih kesuksesan yang sama. Para uleebalang mengirim putera-puteranya untuk belajar ilmu politik dan pemerintahan dari Ampon Chik Peusangan.

Dengan peran sosial dan politik beliau sebagai tempat berlindung, tindakan Ampon Chik Peusangan menghibahkan areal pemakaman untuk warganya yang berasal dari etnis Tionghoa tidaklah mengejutkan. Beliau menjadikan hibah ini sebagai pengikat hubungan yang abadi antara etnis Tionghoa yang bermukim di wilayah Peusangan dengan masyarakat setempat. Sejak 100.000 tahun yang lalu, ritual pemakaman diyakini meningkatkan ingatan kelompok terhadap mereka yang meninggal tersebut. Ritual ini menyiratkan keyakinan bahwa identitas seseorang melampaui kematiannya.[11]

Aceh adalah bagian dari Republik Indonesia. Sehingga, bukankah sudah semestinya jika segala kearifan yang berlaku di Aceh juga menjadi bagian dari kearifan negara Republik Indonesia?

[1] Berdasarkan hasil survei Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Badan Informasi Geospasial –dulu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal, sejak 2007 hingga 2010. Daftar Nama Rupabumi Pulau di Indonesia atau gazetteer telah disampaikan kepada United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN) pada 2011 lalu.

[2] Sebagaimana dilaporkan oleh Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR awal 2010. Lihat Leo Suryadinata, Evi Nurvidya, dan Aris Ananta. Indonesia’s Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

[3] Data jumlah populasi dan kemiskinan diambil dari CIA World Factbook, sehingga jumlah penduduk miskin adalah 33 juta orang. Bandingkan dengan data berikut (2010): (i) Menurut kriteria BPS, terdapat 31 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yakni mereka dengan pengeluaran per bulan kurang dari Rp 212.000,- [Laporan Penduduk Mengkhawatirkan, Kompas 10-01-2011]; (ii) Penerima beras miskin adalah 70 juta jiwa [Si Miskin Harus Bekerja, Kompas, 10-01-2011]; (iii) Penerima Layanan Kesehatan bagi Orang Miskin (JAMKESMAS) berjumlah 76,4 juta jiwa [Badan Pusat Statistik, Sensus Agustus 2010].

[4] Tulisan berikut memotret konflik Aceh pasca pencabutan status Daerah Operasi Militer (Agustus 1998) hingga deklarasi Darurat Militer oleh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Mei 2003): https://mirisa.wordpress.com/2015/04/27/konflik-aceh-dehumanisasi-dan-upaya-damai/

[5] Cerita-cerita ini ditemukan oleh pemilik Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, Bapak Azmi Abubakar, manakala menekuni koleksi buku-buku dan naskah-naskah yang hingga saat ini jumlahnya mencapai 20.000 buah.

[6] Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16 dengan kekuatan-kekuatan imperialisme Eropa, yaitu Portugal, Inggris, kemudian Belanda.

[7] Inlander menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebutan ejekan bagi penduduk asli di Indonesia oleh orang Belanda pada masa penjajahan Belanda; pribumi.

[8] Kata ‘Tjina’ atau ‘Tjiena’ dipakai oleh Hindia Belanda sebagai pengejawantahan dari politik devide et impera. Oleh sebab itu, pada tahun 1900, Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), perkumpulan nasional pertama kaum peranakan Tionghoa menganjurkan pemakaian kata ‘Tionghoa’ untuk menggantikan ‘Tjina’ atau ‘Tjiena’. Anjuran ini sebagai oposisi terhadap politik identitas Kolonial Belanda yang rasis. Di masa rezim Orde Baru (1966-1998) istilah Cina digunakan kembali dengan maksud yang sama, bahkan dengan tujuan yang lebih kejam. Saat itu, Cina menjadi identik dengan RRC yang komunis, thus menjadi alat propaganda pemerintah terhadap bahaya laten komunisme pasca Tragedi 1965.

[9] Sumber: Bab Pers Melayu Tionghoa oleh Myra Sidharta, dalam buku Peranakan Tionghoa Indonesia: Sebuah Perjalanan Budaya, terbitan Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya Indonesia, 2009.

[10] Gubernur Belanda untuk Aceh, Dr. Anton Philip van Aken (1932-1936) menyebut Peusangan anggota VIER P (empat P) tanah Aceh. P pertama adalah Peureulak yang terkenal dengan produksi petroleumnya. P kedua adalah Pase yang terkenal dengan produksi kopranya. P ketiga adalah Pidie dengan produksi ikannya. P keempat adalah Peusangan dengan produksi padinya.

[11] Dalam Islam, salah satu makna menguburkan jenazah di dalam tanah adalah untuk mengembalikan manusia kepada asalnya yang berupa tanah.

Etnis Tionghoa dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Leave a comment

Oleh: Azmi Abubakar dan Mirisa Hasfaria

Ir. Soekarno pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1961 menyebutkan dalam pidatonya, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.” Namun dalam kehidupan yang sesungguhnya, seberapa dalam ungkapan ini bergema dalam tindakan dan perilaku kita untuk menghargai mereka yang memiliki peran sosial yang sangat besar terhadap bangsa dan negara Indonesia? Terutama mereka yang berasal dari etnis Tionghoa. Seberapa jauh kita mengenali kontribusi etnis Tionghoa terhadap kemajuan Indonesia? Tulisan berikut mencoba menampilkan jejak beberapa individu dari etnis Tionghoa tersebut dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia.

Dokter Kwa Tjoan Sioe[1] (1893 – 1948), Pendiri RS Husada Jakarta

Beliau lahir di Salatiga, Jawa Tengah, pada 7 Januari 1893 sebagai putera kedua dari pasangan Kwa Sam Kay dan Liem Tjoe Nio. Gelar dokter diperolehnya dari Fakultas Kedokteran Universiteit van Amsterdam pada 1920, setelah menempuh pendidikan selama tujuh tahun. Beliau menyempatkan diri mengambil spesialis penyakit tropis di Tropen Institute of Tropical Hygiene Amsterdam selama setahun. Sekembalinya ke Indonesia pada 1921, beliau bekerja di CBZ (RSUP) Jakarta dan kemudian di Institut Pasteur.

Pada 28 Desember 1924, bersama dengan beberapa tokoh Tionghoa seperti Liem Tiang Djoe, Tan Boeng Sing, Injo Gan Kiong, Ang Jan Goan, Lie Him Liam, Tan Eng An dan dr. Lie Tjwan Ing, dr. Kwa Tjoan Sioe mendirikan poliklinik Jang Seng Ie. Pada 11 Maret 1925, kegiatan pengumpulan dana Jang Seng Ie untuk mendirikan rumah sakit dibuka secara resmi. Jang Seng Ie yang kemudian hari berganti nama menjadi Husada merupakan rumah sakit yang pertama di wilayah Jakarta Kota.

Rumah sakit ini memberi pertolongan gratis kepada mereka yang tidak mampu. Bahkan semua dokter yang membantu di sana sama sekali tidak menerima bayaran selain harus menanggung sendiri biaya transportasi. Belum genap setahun beroperasi, RS Jang Seng Ie setiap bulannya memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada 2.000 pasien. Sejak 1932 beliau aktif dalam politik untuk mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Dr. Kwa Tjoan Sioe menjabat sebagai direktur RS Jang Seng Ie sampai beliau meninggal pada 18 Maret 1948. Rumah sakit yang didirikannya masih dan semakin kokoh berdiri di antara bayang-bayang ingatan yang semakin memudar tentang beliau.

Laksamana Muda TNI (Purn.) Lie Tjeng Tjoan/John Lie/Jahja Daniel Dharma (1911-1988)

Menembus blokade kolonial Belanda pada era revolusi[2] sangat beresiko besar. Belanda tentunya akan melakukan tindakan tanpa ampun untuk mengganjarnya. Mayor Laut (pangkat beliau saat itu) John Lie memimpin pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk diperdagangkan di luar negeri demi menyambung hidup republik yang saat itu dalam masa kritis. Ironisnya, Kolonial Belanda justru menyebut tindakan ini sebagai penyelundupan.

Bukti akurat akan keberanian John Lie dalam menembus blokade tersebut tersimpan dalam Surat Perwakilan Republik Indonesia Singapore (Indonesia Office) tanggal 10 September 1948; Surat Kepala Jawatan Bea dan Cukai Daerah Aceh tertanggal 29 Maret 1949; dan Nota Pribadi Kolonel A.H Nasution yang ditujukan kepada Major John Lie bertanggal 29 November 1952.[3]

Surat pertama menggambarkan kekhawatiran yang amat sangat dari Perwakilan Republik Indonesia di Singapura akan keberanian John Lie melewati jalur berbahaya di seputaran Penang dan Singapura (British Malaya). John Lie mendorong dirinya sampai batas terjauh untuk membuktikan diri sebagai seorang patriot demi bangsa dan negaranya.

Kita patut berbangga pernah memiliki putra terbaik bangsa yang berasal dari etnis Tionghoa tersebut. Sosok yang mampu menaklukan samudra dan kolonial Belanda serta rasa takutnya sendiri sekaligus! Juga, bersyukur atas ikhthiar Ibu Melly dan Bapak Eddie Lembong melalui Yayasan Nation Building (NABIL) untuk memperjuangkan pengakuan terhadap kontribusi Mayor John Lie hingga beliau direkognisi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia[4] oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2009.

Ingat Batavia, Ingat Souw Beng Kong (1580-1644)

Souw Beng Kong lahir di Distrik Tong An, Provinsi Hok Kian, Tiongkok, pada masa Dinasti Ming. Perjalanannya hingga tiba di Hindia Belanda dipicu oleh kisah-kisah perjalanan Laksamana Cheng Ho ke beberapa negara di Asia dan Afrika. Souw Beng Kong tiba di kota niaga Banten pada 1604 dengan menumpang perahu Jung.

Bagi Sultan Banten, orang Tionghoa adalah guru. Mereka mengajarkan masyarakat Banten cara menanam padi, palawija, dan komoditas pertanian lainnya. Cara menanam padi mengikuti gaya di Tiongkok, yaitu ladang harus dibuatkan pematang agar air yg sangat berguna untuk padi tidak mengering. Souw Beng Kong yang ulet segera menjadi tokoh Tionghoa terkemuka di Banten.

Akibat pengaruhnya yang luar biasa, Souw Beng Kong beserta para imigran Tionghoa lainnya (dengan berbagai keahlian) diminta oleh VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen untuk pindah ke Batavia (sebelumnya bernama Jayakarta). Tujuan kepindahan ini adalah untuk membangun kembali Batavia yang porak poranda akibat perang 30 Mei 1619.

Jasa besar Souw Beng Kong dalam memajukan perekonomian Batavia, membuat pemerintah VOC mengangkatnya sebagai Kapitan Tionghoa. Beliau adalah seorang kapitan yang cakap dalam menangani berbagai masalah dan mampu mengelola sumber daya manusia dengan hasil yg memuaskan. Jabatan ini terus diembannya hingga lima kali pergantian gubernur jenderal VOC. Baru pada 1636 beliau meletakkan jabatan dan mengangkat Phoa Beng Gan sebagai penggantinya.

Penduduk Jakarta hari ini banyak yang tidak memahami jasa Souw Beng Kong. Bahkan sangat sedikit yang mengetahui bahwa sekretaris beliau, yakni Gouw Tjay adalah seorang Muslim yang mendirikan sebuah masjid pada 1625. Makam Souw Beng Kong yang terletak di Gang Taruna Jalan Pangeran Jayakarta, Mangga Dua, masih bisa dikunjungi hingga hari ini. Demikian halnya dengan Masjid Jami’ Angke yang dibangun Gouw Tjay yang terletak di Gang Masjid Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat.

Banyak hal lain yang perlu kita ketahui dan kabarkan tentang kontribusi etnis Tionghoa bagi sejarah bangsa dan peradaban Indonesia. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang John Stuart Mill, “Sukses bangsa adalah akumulasi sukses individu[5].” Menyambungkannya dengan kutipan dari pidato Presiden Soekarno yang disampaikan di awal tulisan ini, menjadi sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang menghargai kontribusi setiap individu dalam menjadikan bangsa ini besar, karena sesungguhnya kesuksesan tersebut diraih dari akumulasi kesuksesan individu-individu anak bangsa dengan berbagai latar belakang.

[1] Biografi dr. Kwa Tjoan Sioe juga termuat dalam buku Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia karya Sam Setyautama, terbitan Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

[2] Periode ini tercatat sebagai revolusi nasional di mana konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi terjadi antara Republik Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya melawan Kerajaan Belanda yang dibantu pihak Sekutu. Periode ini diwarnai oleh beberapa peristiwa politik seperti Perjanjian Linggarjati, Agresi Militer Belanda I, Perundingan Renville Agresi Militer Belanda II, hingga penyerahan kedaulatan dan pengakuan kemerdekaan oleh Kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949 (menandai berakhirnya era revolusi nasional).

[3] Ketiganya menjadi koleksi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang bisa diakses publik manakala berkunjung ke museum.

[4] Ini sekaligus menjadi gelar pahlawan nasional pertama bagi etnis Tionghoa.

[5] Kalimat aslinya berbunyi, “The worth of a State, in the long run, is the worth of the individuals composing it – John Stuart Mill (1806-1873).”

Interview dengan Ibu Lies Marcoes

Leave a comment

T: Boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang Anda?

J: Dari sisi pendidikan, saya lulusan IAIN/UIN Jakarta Fakutas Teologi Islam Jurusan Perbandingan Agama. Setelah lebih dari 15 tahun menjadi aktivis dalam isu kesehatan reproduksi, termasuk menjadi pengelola program di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), saya mendapatkan beasiswa Ford Foundation untuk program Master di bidang Antropologi Kesehatan di Universitas Amsterdam.

Latar belakang lainnya, terkait dengan aktivitas saya sebagai peneliti sekaligus aktivis dalam gerakan perempuan di Indonesia. Ini adalah dua dunia yang pada sejumlah kasus tak terlalu terhubung satu sama lain atau tak selalu ada di satu orang. Biasanya orang memilih menjadi aktivis dengan menggunakan hasil penelitian lembaga lain sebagai basis advokasi perjuangannya atau hanya menjadi peneliti penuh tanpa mengadvokasikan hasil penelitiannya.

Pada saya mungkin ini agak unik, saya melakukan keduanya. Saya sangat mencintai dunia penelitian, terutama penelitian sosial antropologi keagamaan. Isu tersebut yang memberi hidup saya warna dan makna. Saya senang ke lapangan, mencari tahu, bertanya, mendengarkan cerita dan menuliskannya kembali dengan disiplin ilmu dan teori tertentu, utamanya feminisme. Dengan cara itu, saya dapat menjelaskan sebuah fenomena dengan menggunakan cara pandang kritis terkait relasi (kuasa) lelaki dan perempuan, cara pandang yang dapat membongkar prasangka gender, bias, serta diskriminasi yang diakibatkannya.

Saya juga suka menulis, menuliskan hasil penelitian. Ekstraksi hasil penelitian kerap saya tuangkan dalam rubrik opini di media seperti di Kompas, Jakarta Post atau media sosial dengan menggunakan bahasa populer yang mudah dipahami. Di saat menulis itu semua, saya merasa saya sedang melakukan advokasi, baik untuk mengubah cara pandang ataupun kebijakan.

Dari sisi waktu, saya kira saya mendapatkan momentum yang sangat baik, meski setiap waktu sesungguhnya bisa menjadi momentum bagi setiap orang untuk mengalami perubahan dalam hidup. Saya hidup di era pertengahan Orde Baru yang ketika itu sangat jumawa terhadap rakyat.

Mesin politik Orde Baru, yakni partai Golkar dan PNS menjadi tulang punggung paling efektif menyokong rezim. Sementara kami, LSM, gerakan mahasiswa dan pers harus bekerja dalam tekanan yang bagai siluman- tak kentara tapi menakutkan. Bicara hak-hak perempuan ketika itu, kami harus menunjukkan di mana letak kesalahan program KB misalnya, yang nyata-nyata berhasil menunjang pembangunan dalam penurunan angka kelahiran secara signifikan. Kami harus dapat menjelaskan bahwa sebuah program yang baik sekalipun harus tetap dipertanyakan jika dalam pelaksanaannya merampas hak – hak dasar individu dalam mengontrol tubuhnya sendiri, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dengan melakukan pemaksaan kehendak tanpa ada ruang negosiasi. Kita tahu, saat itu KB dilakukan dengan koersif, cara-cara para militer, ancaman sistemik, dibuat malu bagi yang tak ikut kehendak negara, tak menyisakan ruang untuk bertanya atau menolak. Cara-cara seperti itu menurut kami melanggar prinsip dasar kebebasan serta membahayakan program itu sendiri. Orang menerima KB karena paksaan, tidak dengan kesadaran melainkan karena mobilisasi. Sekarang, kita melihat akibatnya, kita menemukan buktinya, KB ditolak dengan menggunakan alasan yang seharusnya telah selesai dibicarakan di masa lalu terkait tujuan, manfaat, cara dan asal-usulnya. Dan itu datang dari domain yang harusnya dulu bisa dibicarakan seperti pandangan agama atau politik demografi.

Jadi begitulah, dulu saya berbicara tentang kesehatan reproduksi berhadapan dengan koersi negara, sekarang pun penelitian dan advokasi saya masih tetap di isu kesehatan reproduksi. Bedanya kalau dulu kami menghadapi koersi negara, sekarang kami menghadapi kekuatan siluman lain yang datangnya dari pandangan keagamaan yang juga merasa punya kuasa dan kontrol atas tubuh perempuan.

T: Bisa dijelaskan bagaimana feminisme dioperasionalkan dalam penelitian-penelitian Anda?

J: Dalam penelitian dengan tema apapun saya selalu ingin melihat secara kritis relasi kuasa yang bekerja, tak terkecuali relasi kuasa gender.

Dengan analisis gender dan feminisme itu saya juga melihat keagenan (agency) perempuan: bagaimana mereka memberi makna, tunduk atau melawan pada kehendak patrarki yang nyata-nyata menindasnya namun membutuhkan kesadaran kritis untuk menyadari adanya penindasan itu. Misalnya, ketika meneliti tentang gerakan radikal di Indonesia. Saya membaca beberapa hasil penelitian dalam isu itu. Saya sangat heran bagaimana sebuah gerakan keagamaan di Indonesia bisa tak memperhatikan keterlibatan perempuan. Bagaimana hal yang begitu nyata secara kasat mata bisa tak dilihat dalam kerangka penelitiannya. Padahal, misalnya, teroris Noordin M. Top yang dikejar-kejar polisi, bisa bertahan hidup karena berkamuflase dengan membentuk keluarga yang biasa dan normal. Tidakkah kita ingin tahu, siapa ini istrinya, apakah istrinya tidak takut, bagaimana mereka kenal, apa pandangan sang istri tentang perjuangan suaminya. Pendek kata, apa kita tak ingin tahu, bagaimana sang terroris yang pindah dari satu kota ke kota lain, siapa yang mencuci kolornya? Saya sangat heran, kok penelitian tentang sebuah gerakan keagamaan di Indonesia, bisa sampai tidak mempertanyakan di mana posisi perempuan. Buat saya itu sangat aneh. Di titik itu saya menduga ada bias gender yang sangat besar. Terorisme dianggap dunia maskulin, dunia lelaki. Tapi bias itu membuat sebuah penelitian menjadi tersesat.

Atas dasar rasa penasaran itu, saya mendesain penelitian tentang perempuan dan fundamentalisme. Saya mencoba melihatnya secara melingkar, tidak langsung pada jantung penelitian soal radikalisme. Saya setuju dengan pendapat Ihsan Ali Fauzie dari PUSAD Paramadina yang menyimpulkan bahwa fundamentalisme adalah jalan untuk menuju radikalisme. Bersama peneliti Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), kami mewawancarai 20 orang perempuan secara intensif soal-soal yang dapat menghubungkan perempuan dengan pandangan dan gerakan fundamentalisme di Indonesia. Hasilnya sangat menarik. Pada setiap perempuan yang diteliti terdapat agency untuk berjuang, berjihad dalam membela agama. Mereka melakukan pemaknaan yang sangat personal terhadap jihad. Tentu saja konsep ini diperoleh melalui keterlibatannya dalam kelompok fundamentalismenya tersebut. Di sini terdapat peran agency perempuan ‘pengabdi’, baik dalam memberi makna atau bahkan mengkritisi organisasi atau kelompok fundamentalismenya.

Hal yang lebih menarik adalah bagaimana perempuan memaknai jihadnya. Kelompok fundamentalis memaknai “jihad” pada dua kategori. Jihad besar (jihad kabir), yaitu jihad yang mempertaruhkan nyawa di medan perang/medan konflik. Sementara jihad kecil (jihad saghir), yaitu jihad khas yang terkait dengan peran perempuan untuk melahirkan anak, terutama anak lelaki yang kelak menjadi pelaku jihad besar, serta bersikap sabar ketika suami pergi “berjihad”. Namun di kalangan perempuan dari generasi yang lebih muda, merasa tidak puas dengan peran-peran sosial ini. Mereka bernegosiasi untuk ikut melakukan jihad besar, misalnya dengan menjadi pembawa bom. Fakta itu jelas menarik. Tapi tugas peneliti adalah mempertanyakan fakta tersebut secara lebih dalam. Dalam penelitian saya, karena saya menggunakan analisis gender dan feminisme, saya bertanya-tanya mengapa perempuan tak puas dengan peran tradisionalnya melakukan jihad kecil itu. Pertanyaan itu menggiring pada temuan yang lebih menarik. Rupanya posisi sosial perempuan dalam kelompok fundamentalis itu begitu rendah. Begitu tak dihargai, tak dilihat. Tidak direkognisi sebagai sesuatu yang memberi arti pada makna jihad. Para perempuan muda itu begitu ingin membuktikan bahwa mereka berani, lebih berani dari lelaki, mereka ingin dilihat serta direkognisi perannya. Satu-satunya cara pembuktian adalah dengan mengorbankan nyawa (sebagai pembawa bom). Padahal dalam konsep teologis pelaku jihad kan iming-imingnya mereka akan mendapatkan bidadari, lalu buat perempuan apa? Konsepnya tak seterang dan sejelas upah bagi lelaki. Meskipun demikian, si perempuan tetap ingin membuktikan bahwa mereka berani bertaruh nyawa. Dan dengan cara itu mereka “dihormati”, diterima kehadiran dan eksistensinya. Maka di titik ini kita baru bisa memahami mengapa ada perempuan yang bersedia meledakkan diri dengan membawa bom dan memaknainya sebagai jihad (baca publikasi Rumah KitaB berjudul Kesaksian Para Pengabdi: Kajian tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia, red.).

T: Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak lama, bagaimana penelitian Anda menjadikan data-data dan informasi berbicara mengenai fakta kekerasan, thus, menjadi bukti bagi perubahan kebijakan demi tercapainya keadilan sosial?

J: Nah ini pertanyaan menarik, melalui ini menjelaskan dua arena kerja saya – penelitian dan menulis untuk advokasi. Saya pernah menulis artikel di Kompas untuk merespons pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (beliau menjabat 22 Oktober 2009 hingga 27 Oktober 2014, red). Ketika itu ada perkosaan pelajar SMP di Depok yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Sekolahnya menolak hak korban untuk bersekolah setelah terjadi insiden perkosaan. Pak Menteri menyatakan bahwa yang terjadi itu bukan kekerasan seksual melainkan hubungan suka-sama suka. Jadi alih-alih mencari solusi atas perlakuan diskriminatif pihak sekolah, Pak Menteri membenarkan tindakan sekolah atas nama melindungi murid yang lebih banyak.

Dalam tulisan itu saya menjelaskan anatomi kekerasan seksual pada remaja seperti kekerasan dalam pacaran. Pada intinya, perkosaan bisa terjadi dalam hubungan yang semula suka sama suka, namun di satu titik terjadi pemaksaan yang memanfaatkan relasi kuasa termasuk kuasa atas nama cinta. Ada perbedaan gender yang harus dipahami mengenai persepsi remaja lelaki dan perempuan tentang ekspresi cinta, relasi kuasa dan makna hubungan seks. Perbedaan itu membutuhkan pemahaman yang benar, tidak bias, serta tidak didasarkan pada prasangka lelaki.

Contoh lain adalah penelitian Rumah KitaB yang saya pimpin soal perkawinan anak (ada 14 judul hasil penelitian yang bisa dilihat di http://rumahkitab.com/project-list/karya/). Mencoba keluar dari kungkungan fokus yang melihat perkawinan anak sebagai akibat dari kemiskinan, kami mencoba membedah lebih jauh soal akar kemiskinan tersebut. Kawin anak menjadi fenomena yang nyaris bisa ditemui di mana pun di Indonesia baik di perdesaan maupun perkotaan. Data menunjukkan, satu dari lima perempuan Indonesia kawin di bawah umur; dua per tiga dari perkawinan anak itu kandas dan bercerai. Indonesia secara absolut masuk ke dalam sepuluh negara dengan praktik kawin anak tertinggi di dunia. Kami mencoba melihat akar kemiskinan itu yaitu berubahnya ruang hidup di wilayah perdesaan akibat berubahnya kepemilikan tanah dan alih fungsinya. Ketika para lelaki dan tokoh masyarakat kehilangan aksesnya pada urusan tanah, mereka menjadi lebih rewel dalam mengurusi persoalan moral warganya termasuk kaum remajanya. Mereka cenderung lebih konservatif dan minimal membiarkan terjadinya perkawinan anak. Dengan cara ini, mereka menunjukkan peran politik kekuasannya sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dengan menjadi makelar aturan. Di level analisis, penelitian itu mendemonstrasikan bagaimana perkawinan anak sejatinya merupakan wujud kekerasan orang dewasa terhadap anak. Bahkan, ini yang paling mengerikan, kekerasan itu disepakati di antara orang-orang dewasa. Tak ada satupun yang menghalanginya. Dan alasan yang seringkali mengemuka adalah alasan moral, demi yang terbaik bagi anak, menutup malu, menyelesaikan ketidakbaikan. Ini sungguh kontradiktif karena perkawinan bagi anak jelas-jelas sebuah keburukan. Berhenti sekolah, berhenti mengeksplorasi diri, berhenti bermain yang menjadi haknya.

Di antara kelembagaan yang kami amati dalam konteks penelitian ini adalah adanya lembaga “tersamar”. Lembaga formal bukan, lembaga infomal bukan, tetapi luar biasa efektif dalam mendorong terjadinya praktik kawin anak.

T: Bagaimana kemudian Anda bersama peneliti lainnya mengadvokasi perubahan kebijakan yang tidak reaktif dan tak menyasar masalah terhadap ‘kerja kuasa tersamar’ tersebut?

J: Di sini, kami melihat bahwa perkawinan anak didorong bukan hanya oleh adanya kelembagaan formal yang mengakomodasi praktik itu. Regulasi pintu darurat seperti pemberian dispensasi untuk menikah di bawah umur dari Peradilan Agama setelah KUA menyatakan menolak mengawinkannya karena melanggar UU Perkawinan terkait batas usia kawin adalah salah satu kelembagaan formal yang akomodatif tersebut. Atau orang memanfaatkan kelembagaan informal di mana tokoh masyarakat bersekongkol menyetujui perkawinan anak dengan menyelenggarakan perkawinan siri, yang ilegal dari sudut pandang hukum negara tetapi legal dari sisi hukum agama.

Nah, di antara dua kelembagaan itu ada sebuah situasi yang sangat kuat mendorong praktik kawin anak itu, bukan kelembagaan formal, bukan juga informal. Kami menyebutnya ‘kelembagaan tersamar’, yaitu keputusan-keputusan yang tak jelas diambil oleh siapa. Mungkin ibunya, ayahnya, kerabatnya, keluarga besarnya atau komunitasnya. Intinya, perkawinan dilakukan demi menutup rasa malu, menyelesaikan keresahan orang-orang dewasa di sekitar anak itu. Ini terutama diputuskan ketika anak telah hamil, atau dirasa telah menggangu stabilitas lingkungan dari caranya mengekspresikan seksualitasnya. Dianggap sudah genit, tak dapat diatur, tak dapat mengontrol diri dan seterusnya. Adanya rasa malu itu seperti sangat berkuasa namun begitu tersamar siapa yang menanggungnya. Itulah yang kami maksudkan sebagai kerja kuasa tersamar.

Penelitian tentang kawin anak yang kami lakukan melahirkan teori-teori baru meski masih harus diuji lagi. Misalnya, fenomena yatim piatu sosial di mana anak seperti tak berayah ibu tempat mereka berlindung dan minta pertolongan. Ayah ibu mereka telah kehilangan peran-peran sosialnya sebagai orang tua akibat kemiskinan yang sangat parah dan sistemik.

T: Ruang maneuver progresif seperti apa yang ingin Anda ciptakan melalui penelitian-penelitian Anda untuk memperbaiki relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki di Indonesia?

J: Penelitian-penelitian kami seperti soal KB (publikasi berjudul Peta Pandangan Keagamaan tentang Keluarga Berencana, red.) dan fundamentalisme, perempuan dalam gerakan radikal, atau soal perkawinan anak pada dasarnya memperlihatkan bagaimana pandangan dan kelembagaan keagamaan dapat penjadi pihak yang bisa mengambil peran yang lebih besar dalam melindungi perempuan. Cara yang kami lakukan adalah mengkontraskan teks dan realitas manakala teks telah direbut sepihak sebagai alat untuk membenarkan atau melegitimasi penindasan kepada perempuan. Kami memperlihatkan fakta atas penindasan itu dan menghadapkannya dengan ajaran ideal normatif yang dibawa agama. Jika diyakini agama adalah rahmat bagi semua, mengapa yang menikmatinya sebagian. Kalau agama mengajarkan hal yang baik, mengapa pada perempuan hasilnya buruk? Niscaya bukan agamanya tetapi cara orang memaknainya yang bias, tak genap. Di ceruk antara fakta buruk nasib perempuan dan nilai ideal normatif agama itu, kita mempunyai peluang untuk membangun keberpihakan kepada perempuan. Pisau analisis feminisme bagi saya merupakan jalan untuk menumbuhkan sikap kritis sekaligus metodologi untuk membangun keberpihakan yaitu pemikiran sekaligus aksi mengatasi penindasan.

T: Tren apa yang ingin Anda lihat pada generasi selanjutnya peneliti dan analis yang ingin mendorong perubahan kebijakan demi terwujudnya keadilan sosial?

J: Beberapa waktu lalu, saya melihat video dokumenter seorang penulis puisi, penyair pelarian Indonesia yang menetap di Amsterdam, Agam Wispi. Ia seorang penyair Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dari Medan, Sumatra Utara akhir 1930-an. Ia penyair Lekra yang paling berpengaruh pada kurun 1950-an hingga 1960-an, sebelum menjadi bagian dari TNI AL dan terperangkap di luar negeri ketika terjadi peristiwa 65. Menurut catatan Ensiklopedia Sastra yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sajaknya mengandung pembaruan dari bentuk-bentuk yang pernah ada sebelumnya, seperti bahasa, daya ungkap, pilihan diksi yang sarat emosi. Saya sangat terkesan oleh kepenyairannya karena berisi kemarahan pada situasi sosial yang dilihatnya tidak adil bagi rakyat miskin.

Tahun 80-an ia pernah diundang ke Jakarta dan bertemu dengan kalangan muda penyair dan sastrawan di Indonesia. Ia sangat terkesan pada aktivsime kaum muda. Menurutnya, kerja-kerja kaum muda itu sangat kreatif dan bergerak menuju aksi untuk melawan rezim yang menindas.

Terisnpirasi oleh wawancara itu, saya melihat bahwa generasi muda kritis, merupakan elemen paling penting dalam perubahan sosial. Isu-isu lingkungan, buruh, isu spesifik ketertindasan perempuan digerakkan oleh para aktivis. Mereka tak sekedar melakukan penelitian tetapi secara konsisten dan persisten melakukan aksi, gerakan, perlawanan atas situasi yang buruk. Caranya mungkin berbeda dari masa angkatan saya. Aksi dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan, keluar dari pakem-pakem standar pengorganisasian. Namun hasilnya sangat bagus. Media sosial dan teknologi jelas sangat membantu mereka, sementara di era saya ponsel bahkan belum ada atau baru datang belakangan.

Saya melihat tren yang berkembang di masa mendatang adalah penggunaan media sosial sebagai alat advokasi. Infografis, video pendek, serta film pendek menjadi pilihan jitu yang tak dapat dihindari di era digital ini untuk mengadvokasikan kebijakan yang berangkat dari hasil penelitian. Inilah era kaum muda di era gobal yang serba cepat.

Namun ada dua hal yang menurut saya menjadi ancaman. Pertama soal etika. Media juga sangat sulit dilacak kebenaran dari sisi metodologi penelitian dan pengelolaan pengetahuannya. Tidak dijelaskan bagaimana penelitian berlangsung, yang kita dapat hanya hasilnya. Di sini kita harus benar-benar memegang teguh etika. Jika tidak, yang muncul kemudian hasil penelitian yang sulit dipertanggungjawabkan secara akademik. Sehingga, apa bedanya dengan berita-berita hoax? Ini sangat mengerikan, informasi hoax dipakai untuk materi advokasi. Itu jelas salah.

Persoalan kedua, dan ini saya rasakan sebagai krisis, adalah pengorganisasian di tingkat akar rumput. Di sanalah tempat di mana terjadi pertarungan sejati pertarungan isu-isu kemanusiaan. Siapa yang ingin dibela? Tentu mereka yang tertindas. Untuk menemukan mereka dan membangun perlawanan mereka atas ketertindasan dalam struktur sosial atau gender, mereka membutuhkan teman. Siapa sekarang yang bekerja di level desa, dalam mengorganisasikan warga? Partai tak sampai ke bawah, yang ada kelompok komunal paguyuban keagamaan. Sejumlah desa beruntung menjadi wilayah pilihan kerja-kerja LSM. Selebihnya kita mengharapkan munculnya kesadaran dari warga sendiri yang malangnya lebih dari 40 atau 50 tahun tak benar-benar belajar berorganisasi. Organisasi yang ada dibentuk oleh negara melalui kaki tangannya (perangkat desa). Para elit desa menjadi raja-raja kecil yang saat ini mengelola dana sendiri, seperti alokasi dana desa. Dalam pengamatan saya, ini adalah sarana yang penting untuk melakukan advokasi perubahan. Namun kelembagaan dan pengorganisasian di tingkat bawah sangat rapuh. Musyawarah desa menjadi mekanisme teknokratis di mana suara kaum pinggiran termasuk perempuan sangat marginal. Saya merasa tren perubahan seharusnya berangkat dari sana, namun siapa yang ada di sana? Tanpa ada warga kritis, tanpa ada pengorganisasian yang berbasis pada esensi demokrasi, ruang publik yang bebas dari kepentingan primordial, kita akan membiarkan demokrasi mati dari basisnya yang paling dasar: kewargaan di tingkat desa.

Jadi kalau saya ditanya apa yang ingin saya lihat di masa depan, saya ingin ada pendidikan warga di tingkat desa. Bukan hanya pengajian. Bukan hanya urusan cari makan. Saya ingin ada pengorganisasian masyarakat yang tumbuh di tingkat komunitas, desa. Tak cukup dengan pengorganisasian yang dikelola desa atau kelompok pengajian/keagamaan. Tapi pengorganisasian warga yang kritis, yang sadar akan hak-haknya, di dalamnya elemen-elemen warga yang termarginalkan punya peluang yang sama untuk bersuara. Upaya ke arah sana jelas telah dilakukan, tetapi sekali lagi siapa yang ada di sana? Saya pun telah lama meninggalkan desa. Saya hanya menatap dari jauh dan tak berdaya untuk membangkitkan kesadaran warga desa saya sendiri. Ini memang seperti ironi bagi banyak aktivis gerakan sosial dan gerakan keadilan GESI (Gender Equality and Social Inclusion, red.).

T: Dalam lima tahun ke depan, bagaimana Anda melihat “GESI perspective in research for development” membantu menciptakan dan mendukung sektor pengetahuan yang lebih luas dan lebih tangguh di Indonesia?

J: Di tingkat produksi pengetahuan, kita harus dapat membuktikan bahwa tanpa GESI, sebagaimana saya contohkan dari beberapa penelitian di atas, hasil penelitian bukan hanya tak akurat tetapi bisa tersesat. Tersesat dalam arti ketika produksi pengetahuan tidak bisa memenuhi harapan menjadi sandaran kebijakan. Penelitiannya saja keliru bagaimana rekomendasinya bisa tepat? Di tingkat komunikasi, kita membutuhkan cara-cara kreatif seperti yang dilakukan oleh aktivis melalui media, namun harus sangat sensitif GESI. Bukan demi GESI itu sendiri tetapi agar pengetahuan benar-benar berhasil guna, menghasilkan produksi pengetahuan yang bisa dibaca dengan mudah oleh para pengambil kebijakan.

Saya merasa isu-isu yang terkait dengan target-target SDGs harus menjadi prioritas. Ada 17 target yang membutuhkan dukungan produksi pengetahuan yang kokoh. Sekaligus membantu para pengambil kebijakan menganggarkan dan merencanakan sebuah kebijakan. Contoh sederhana berapa banyak kontrasepsi yang dibutuhkan di negeri ini? Kita tak bisa menyerah begitu saja kepada para produsen industri obat. Produksi pengetahuan harus dapat mendampingi negara dengan data yang tepat agar negara dapat memenuhi keterjangkauan kontrasepsi hingga hak perempuan terpenuhi.

Target SGDs membutuhkan basis-basis data yang bagus. Perspektif GESI sangat subtansial untuk dihadirkan terutama untuk data-data pada target-target yang seolah netral GESI. Misalnya, target untuk menghilangkan gizi buruk dan kelaparan, atau soal air dan sanitasi. Padahal tanpa menggunakan GESI, niscaya pencapaian target penghapusan gizi buruk, stunting, kelaparan atau ketersediaan air bersih akan sulit mencapai sasarannya jika tak memahami memahami bagaimana relasi kuasa bekerja dan berpengaruh dalam akses dan kontrol terhadap gizi baik dan air bersih. Relasi kuasa itu bisa berdasarkan suku, ras, keadaan fisik, keadaan geografi yang di dalamnya niscaya ada realitas relasi gender dan umur.

Interview dengan Ibu Azriana, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2015-2019

Leave a comment

Saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Azriana, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2015-2019. Kami membahas perubahan perannya dari aktivis menjadi Kepala Komnas Perempuan, pandangannya tentang bagaimana Komnas Perempuan menggunakan data dan bukti untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, serta bagaimana mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penelitian untuk kebijakan.

Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 65/2005.

T: Boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang Anda?
J: Saya lahir di Lhoksukon yang adalah bu kota Aceh Utara sekarang, dan menamatkan pendidikan sarjana pada 1993 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sejak 1995, saya sudah mulai menangani berbagai isu kekerasan terhadap perempuan, disamping menjalankan profesi sebagai advokat atau yangsaat itu disebut pengacara. Pada 1998, pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dicabut. Namun hal ini diikuti dengan konflik bersenjata yang menyebabkan aktivitas pemerintahan daerah di Aceh sempat lumpuh dalam waktu beberapa lama. Pasca pencabutan status DOM, saya lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan  kemanusiaan, seperti membantu pengungsi perempuan dan anak-anak.. Hingga saat ini aktivitas saya lebih banyak di gerakan masyarakat sipil, dibandingkan sebagai advokat.

T: Menjadi Ketua Komnas Komnas Perempuan periode 2015-2019 tentu membutuhkan komitmen yang berbeda jika dibandingkan dengan posisi Anda sebelumnya sebagai aktivis LSM di luar lembaga pemerintah. Kenapa Anda memilih jalan ini?
J: Kerja advokasi yang dilakukan LSM dalam tataran tertentu membutuhkan kekuatan politik. Kekuatan politik tersebut bisa didapatkan dari mengorganisir masyarakat, terlibat sebagai pembuat kebijakan melalui partai politik, atau terlibat dalam lembaga negara yang berfungsi sebagai mekanisme HAM, agar dapat menjalankan corrective mechanism terhadap jalannya pemerintahan terkait pemenuhan HAM warga. Saya memilih mekanisme nasional HAM sebagai kendaraan advokasi, ketika saya mulai menghadapi hambatan dalam mengorganisir kelompok perempuan di Aceh. Program-program pemberdayaan masyarakat pasca konflik dan tsunami dilakukan dengan pendekatan yang tidak memberdayakan dan begitu kuatnya politisasi agama dimainkan berujung matinya daya kritis masyarakat yangsemakin mempersulit kerja advokasi saya.Di samping itu, jumlah teman yang bekerja di advokasi isu perempuan semakin berkurang, ruang pemberdayaan perempuan direbut kelompok fundamentalisme agama, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan semakin meningkat, bahkan dengan justifikasi penerapan Syariat Islam. Itu semua terjadi di wilayah  yang masih mengalami dampak sisa-sisa konflik, dimana stigma dan kekerasan menjadi cara yang digunakan untuk menyikapi perbedaan. Karena ruang gerak yang semakin terbatas ini, saya memutuskan untuk bergabung dalam kendaraan yang lebih strategis dikarenakan mandat dan kewenangannya yaitu Komnas Perempuan, untuk merespons situasi kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Aceh.

T: Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak lama, bagaimana Komnas Perempuan menjadikan data dan informasi mengenai fakta kekerasan, sebagai bukti bagi perubahan kebijakan demi tercapainya keadilan sosial?
J: Komnas Perempuan menggunakan data hasil pemantauan dan kajiannya untuk membangun pengetahuan baru tentang kekerasan terhadap perempuan, melalui sejumlah publikasi dan kertas konsep maupun kertas kebijakan. Pengetahuan baru ini kami komunikasikan ke pihak-pihak yang relevan, yaitu  pemerintah nasional dan daerah, Badan penegak hukum, perguruan tinggi, serta organisasi agama dan lembaga adat, untuk mendorong dilahirkannya kebijakan yang lebih baik. Selain itu, data hasil pemantauan dan kajian kami manfaatkan untuk mengembangkan mekanisme dukungan bagi perempuan korban kekerasan yang dapat digunakan oleh para mitra pengada layanan, baik yang berbasis masyarakat, komunitas maupun lembaga pemerintah. .  Data juga  kami  gunakan untuk menyusun tema, tagline,  dan material/media kampanye  publik  seperti “Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan”, “Mari Bicara Kebenaran” dan “Kampanye Bhineka Komnas Perempuan” dengan kolaborasi bersama para mitra di seluruh Indonesia.

T: Ruang manuver progresif seperti apa yang ingin diciptakan oleh Komnas Perempuan untuk memperbaiki relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki di Indonesia?
J: Ruang yang menempatkan isu hak perempuan khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan sama pentingnya dengan isu utama negara bangsa. Komnas Perempuan berusaha memperbaiki ruang hukum yang masih memposisikan perempuan sebagai sasaran, simbol penanda, dll melalui pendokumentasian kebijakan diskriminatif; mengembalikan victim menjadi survivor dan defender dengan menciptakan mekanisme yang mempermudah akses korban terhadap pemenuhan hak-haknya; membuka ruang-ruang pengakuan dan perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja di industri hiburan, dll; mempengaruhi kebijakan global melalui keterlibatan dalam forum-forum dan mekanisme HAM internasional.

T: Sangatlah padat agenda perubahan sosial untuk menciptakan tatanan, relasi sosial dan pola perilaku individu dan masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang bebas dari rasa takut dan diskriminatif terhadap perempuan, bagaimana Anda dan Komnas Perempuan memilih prioritas?
J: Komnas Perempuan merumuskan tujuan strategis dan isu prioritasnya setiap lima tahun yang kemudian diturunkan dalam rencana kerja tahunan. Tujuan strategis dan isu prioritas ini dibangun berdasarkan hasil pemantauan termasuk Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, analisis Komnas Perempuan terhadap situasi internal dan eksternal yang terkait isu kekerasan terhadap perempuan, serta berdasarkan baseline data yang dimiliki Komnas Perempuan.

T: Ada sebuah kesenjangan yang nyata antara peneliti dan tujuan pembuatan kebijakan, yakni sering kali penelitian untuk kebijakan bersifat netral gender: tidak menghitung bahwa perempuan akan lebih banyak mengalami hambatan terhadap akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari kebijakan publik tersebut. Apa saran Anda agar peneliti secara jeli melihat kesenjangan tersebut?
J: Peneliti perlu memiliki dan mengasah terus perspektif gendernya. Perspektif ini harus diintegrasikan dalam keseluruhan tahapan penelitian. Mulai dari rancangan penelitian, pengembangan metode, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi. Perspektif gender akan membantu dan memungkinkan peneliti mengembangkan metode yang kondusif dan efektif bagi perempuan dari kalangan tertentu, kelompok rentan dan kelompok minoritas yang masih memiliki hambatan sosial budaya, dalam menyampaikan pandangan dan pengalamannya.

T: Komnas Perempuan menyusun dan menerbitkan berbagai laporan, seperti laporan pemantauan, kajian hukum dan kebijakan, laporan kelembagaan dan laporan internasional. Bagaimana proses pengumpulan bukti dilakukan? Lalu bagaimana proses yang dilakukan Komnas Perempuan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan?
J: Pengumpulan bukti atau fakta dilakukan berdasarkan instrumen pemantauan yang telah dikembangkan Komnas Perempuan. Instrumen ini dirancang dengan memperhatikan situasi dan kondisi perempuan dalam setiap konteks dan dimensi kekerasan. Pemantauan dan pengumpulan fakta dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Komnas Perempuan membentuk jejaring pemantau di hampir setiap wilayah pemantauannya. Selain memberikan ketrampilan kepada orang-orang setempat untuk melakukan pendokumentasian, jejaring pemantau ini juga merupakan bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pemantauan berbasis sumber daya lokal.

Komnas Perempuan menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada pengambil kebijakan dalam acara publik yang disiapkan secara khusus. Pengambil kebijakan diminta tanggapannya terhadap hasil temuan dan rekomendasi Komnas Perempuan. Pasca penyampaian laporan tersebut, Komnas Perempuan melakukan konsultasi ke masing-masing institusi pembuat kebijakan (kementerian/lembaga dan badan pemerintahan lainnya) untuk memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi Komnas Perempuan. Dalam isu kekerasan seksual misalnya, Komnas Perempuan bersama mitra Forum Pengada Layanan juga berinisiatif menyusunRancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, guna memastikan kebutuhan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual dimuat di dalam RUU tersebut.

T: Saya ingin secara spesifik menyoroti laporan pemantauan Komnas Perempuan berjudul ‘Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia. Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi.’ Temuan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa ada 154 kebijakan daerah yang diterbitkan antara 1999 dan 2009 yang merupakan kebijakan bermasalah karena memfasilitasi pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampaknya. Sebagai tambahan, Naskah Akademik Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara, Pusat Kajian Manajemen Kebijakan dan Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa pemborosan negara akibat kebijakan publik yang bermasalah mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya – setiap perda membutuhkan dana Rp 500 juta hingga 2 miliar. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, apa yang dapat dilakukan Komnas Perempuan dalam mendorong pembuatan kebijakan di daerah yang efektif, tidak mengurangi hak warga dan tidak melanggengkan kekerasan terhadap perempuan?
J: Salah satu capaian penting Komnas Perempuan dalam advokasi menentang kebijakan diskriminatif adalah diintegrasikannya klausul anti-diskriminasi gender dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut juga mengatur mekanisme pembatalan berjenjang terhadap kebijakan daerah yang diskiminatif. Capaian ini dibangun melalui diskusi intensif Komnas Perempuan dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI sejak 2012. Selain itu, Komnas Perempuan juga mengembangkan Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional untuk membantu pemerintah daerah memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak mengandung materi dan substansi yang diskriminatif dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warga. Pedoman ini sudah disosialisasikan kepada pemerintah daerah di 10 propinsi dan kabupaten/kota yang memproduksi kebijakan diskriminatif tertinggi. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan pedoman tersebut dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan. Komnas Perempuan secara struktural tidak memiliki kewenangan untuk itu. Oleh karena itu, Komnas Perempuan perlu terus mendorong Kementerian Dalam Negeri agar mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan untuk mencegah bertambahnya perda yang diskriminatif serta membatalkan peraturan daerah diskriminatif. Sudah ada paling sedikit 421 kebijakan diskriminatif hingga Oktober 2016.

T: Saran apa yang akan Anda berikan kepada aktivis yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan, baik melalui penelitian maupun advokasi, agar berhasil mendukung perubahan nyata dalam mewujudkan keadilan sosial?
J: Perjuangan pemenuhan HAM untuk perempuan bukan hanya berhadapan dengan konstruksi sosial budaya yang masih merugikan perempuan, tetapi juga dengan pembuat kebijakan yang paradigma berpikirnya dibentuk oleh sistem sosial yang bias gender bahkan terkadang misoginis terhadap perempuan.  Penelitian dan advokasi merupakan dua kerja penting yang saling mempengaruhi dalam upaya memperjuangkan pemenuhan HAM untuk perempuan. Advokasi seharusnya dilakukan berbasis data danfakta.. Sementara hasil penelitian juga akan menjadi sia-sia jika tidak digunakan untuk mengadvokasi perubahan. Karenanya sinergitas kerja-kerja penelitian dengan kerja advokasi penting untuk dilakukan. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, baik penelitian maupun advokasi yang dilakukan harusnya berpusat pada korban.

Materi yang sama telah dipublikasikan oleh Knowledge Sector Initiative, yang merupakan komitmen bersama pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang lebih berkualitas yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik di laman http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/ksi-interview-dengan-azriana-ketua-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-2015-2019

Informasi lebih jauh mengenai Komnas Perempuan bisa diperoleh dari laman http://www.komnasperempuan.go.id/

Interview with Ms. Lies Marcoes: Gender Equality and Social Inclusion Perspective in Research for Development

Leave a comment

Ms. Lies Marcoes is one of Indonesia’s foremost experts in Islam and gender. She has played a pioneering role in the Indonesian gender equality movement by bridging the divide between Muslim and secular feminists and encouraging feminists to work within Islam to promote gender equality. I had a chance to interview her on December 2016 to get her insights about Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Perspective in Research for Development.

Q: Can you tell me a little bit about your background?

A: I graduated from IAIN/UIN Jakarta, from the Islamic Theology Faculty, with a Religious Comparison Major. After more than 15 years as an activist in the reproductive health area, including as a program manager at the Association of Islamic School Development and Community (P3M), I received a scholarship from the Ford Foundation for my Masters program in the field of Health Anthropology at the University of Amsterdam.

I have also been a researcher and activist in the women’s movement in Indonesia. These are two roles that, in a number of cases, are not always linked to each other and not always played by one person. Usually, people choose to become activists by using the research outcomes of another institution as the basis for their cause, or they only become a researcher without advocating their research outcomes.

I may be a bit unique, in that I do both. I love the research world, especially research on religious social anthropology. This issue gave my life color and meaning. I love to go to the field; finding out, asking questions, listening to stories, and writing them up with a specific discipline and theory, particularly feminism. By doing this, I can explain a phenomenon by using a critical perspective related to the relationship (authority) between men and women, a perspective that can dismantle gender prejudice and bias, and the resulting discrimination.

I also love to write. I love writing research outcomes. I often write an extract of my research outcome in the opinion section in media such as Kompas, the Jakarta Post, or on social media by using popular and easy to understand language. When I am writing all of these, I feel that I am conducting advocacy to change perspectives or policies.

In the context of time, I think my momentum was timely, even though any time can be used as momentum for anyone to experience changes in their lives. I was going through life in the era of mid-New Order, which at the time was very arrogant towards people.

The political engine of the New Order, namely the Golkar party and civil servants, became the most effective backbone in supporting the regime. Meanwhile, others of us, NGOs, the student movement and the press, must work under a shadowy pressure – invincible but frightening. Speaking on women’s rights at the time, we had to point out the mistakes of the Family Planning (FP) program for example, a program that has been proven to support development by significantly reducing the birth rate. We had to explain that a program, even with its positive impact, must still be questioned if, in its implementation, it takes away individual basic rights of women controlling their own bodies and violates the principles of democracy by forcing their will without any room for negotiation. We know that at the time, FP was done coercively, using military means, systemic threats, using the approach of shame for those who did not follow the State’s will, and did not leave room to question or refuse the program. These methods, according to us activists, violated the basic principles of freedom and jeopardized the program itself. People were following FP because of force, not because of their own awareness, but through mobilization. Now, we can see the result, we have found the evidence that FP has been rejected for reasons that should have been discussed in the past–reasons related to its objectives, benefits, methods and origins. And this comes from a domain that should have been discussed first, such as religious or demographic political perspectives.

I used to speak about reproductive health in the face of state coercion, now my research and advocacy remains on reproductive health issues. The difference is that we used to face the coercive force of the State, now we are facing another shadowy force from the religious perspective, which also feels entitled to have power and control over a woman’s body.

Q: Can you explain how feminism is made operational in your research?

A: In researching any theme, I always want to critically observe the power relationship, including the gender power relationship.  With this gender analysis and feminism, I can also see the agency of women: how they provide meaning, either by being compliant or fighting against the patriarchal will that is making them suffer, but it requires a critical awareness to realize this. For example, when I researched the radical movements in Indonesia, I read several research outcomes on this issue. I am baffled as to how a religious movement in Indonesia can ignore the involvement of women. How can something so real and visible manage to be skipped in the research framework. For example, the wanted terrorist Noordin M. Top can survive because he is camouflaged by forming a regular and normal family. Don’t we want to know who the wife is, whether she is afraid or not, how did they know each other, what is the wife’s view of her husband’s cause? In short, don’t we want to know how the terrorist moves from one city to another, who washes his underwear? I am very surprised that research on a religious movement in Indonesia can fail to question the women’s position. At that point, I assume there is a huge gender bias. Terrorism is considered a masculine world, the world of men. But this bias is lost in the research.

Based on this curiosity, I designed research on women and fundamentalism. I tried to observe it in a round way, not directly at the heart of the research on radicalism. I agree with the opinion of Ihsan Ali Fauzie from PUSAD Paramadina, who concluded that fundamentalism is a way to radicalism. Together with a researcher of Rumah Kita Bersama Foundation (Rumah KitaB), we intensively interviewed 20 women on what can connect women to a fundamentalist point of view and movement in Indonesia. The outcome was very interesting. In each woman we interviewed, there is an agency to fight and engage in a jihad to defend her religion. The women attached a very personal meaning to jihad. Of course, this concept was received through their involvement in their fundamentalist group. Here, there is an agency role of women, namely as ‘servants’, both in providing meaning or even criticizing the organization or their fundamentalist group.

A more interesting thing is how women attach meaning to their jihad. Fundamentalist groups place jihad in two categories. One is major jihad (jihad kabir), namely jihad that puts your life on the line in the battlefield/conflict area. Meanwhile, small jihad (jihad saghir) is a jihad related to the role of women to give birth, especially to boys, that will become the actors of major jihad, and being patient while their husbands go on jihad. However, women from younger generations are not satisfied by this social role. They negotiate to participate in major jihad, for example by becoming bomb carriers. This is an interesting fact. But it is the researcher’s job to question this fact in a deeper way.

In my research, because I used gender analysis and feminism, I raised the question of why women feel dissatisfied with their traditional roles in performing small jihads. This question brought me to a more interesting finding. It would seem that the social position of women within fundamentalist groups is very low. They are unappreciated, unseen and unrecognized as something that provides meaning to jihad. These young women are desperate to prove their bravery, even being braver than men. They want their role to be seen and recognized. The only way to prove this is by sacrificing their lives (as the bomb carrier). In the theological concept, actors of jihad are incentivized by receiving angels in the next world, but what is in it for the women? The concept is not as bright and clear as for men. Despite this, women still want to prove that they are willing to put their lives at risk. With this, they are ‘respected’ and their presence and existence are accepted. We can then understand why some women are willing to blow themselves up by carrying a bomb and thinking of this as a jihad (read the publication of Rumah KitaB entitled the Testimony of the Servants: A Study about Women and Fundamentalism in Indonesia, red.).

Q: Violence against women is a long-standing phenomenon. How does your research bring to light data and information on the facts of violence, and thus, become evidence for policy change and social justice?

A: This is an interesting question. This explains my two working arenas – research, and writing for advocacy. I wrote an article in Kompas to respond to the statement of the Minister of Education and Culture, Mohammad Nuh, (he was in power from 22 October 2009 to 27 October 2014, red). At the time there was a rape of a Junior High School student in Depok, committed by her senior. The school refused the victim’s right to go to school after the rape. The minister said that this was not sexual violence, but consensual sex. So, instead of finding a solution on the discriminatory action of the school, the minister condoned it in the name of protecting more students.

In this article, I explained that sexual violence against teenagers is similar to violence in dating. The point is rape can occur in a relationship initially built on a consensual basis, but at one point there is a coercion using the power relationship in the name of love. There is a gender difference that must be understood on the perception of teen boys and girls on the expression of love, the power relationship, and the meaning of a sexual relationship. This difference needs correct understanding that is not biased and not based on male assumptions.

Another example is the research of Rumah KitaB that I am leading on child marriage (there are 14 research titles that can be viewed on http://rumahkitab.com/project-list/karya/). Attempting to step out of the focus that sees child marriage as a result of poverty, we tried to further explore the root of such poverty. Child marriage has become a phenomenon that can be found almost anywhere in Indonesia, both in rural and urban areas. Data shows that one in five Indonesian women were married when they were under age, and two thirds of these marriages ended in divorce. Indonesia is in the top ten countries with the highest child marriage rates in the world. We tried to observe the root of the poverty, namely the changing living space in rural areas as a result of change of land ownership and its conversion. When men and community figures lose their access to land, they become more picky in dealing with public moral problems, including their teenagers. They tend to be more conservative and at least let child marriage slide. By doing this, they show their power politics role and receive economic benefits by becoming a regulation broker. At the analysis level, this research demonstrated how child marriage is actually a form of violence by adults to children. To make matters even more frightening, this violence is agreed upon between adults. Not one adult is challenging it. They often state moral reasoning, in the best interests of the child, covering up shame or resolving immoral conduct. This is contradictory, because marriage of a child is clearly immoral. They drop out of school, stop expressing themselves, and stop playing, which are their rights.

Among the institutions that we observed in the context of this research, there were ‘vague’ institutions. There were neither formal nor informal institutions, but they were extraordinarily effective in promoting child marriage practices.

Q: How do you, along with other researchers, advocate a policy change that is not reactive and does not target the issue on this ‘vague power at work’?

A: We see that child marriage is promoted not only by formal institutions, but by other institutions accommodating this practice. Emergency door regulations, such as dispensation to get married when under age from the Religious Court after the Religious Office has refused because it violated the Marriage Law is one of the accommodative formal institutions. Or, people take advantage of informal institutions, where a community figure is involved in approving a child marriage by conducting an under-handed marriage, which is illegal from the State’s point of view, but legal from a religious standpoint.

Between these two institutions, there is a very powerful situation encouraging child marriage practices, neither by formal nor informal institutions. We call it a ‘vague institution’, namely decisions taken by unknown figures. It may be the mother, father, relative, a big family or the community. The point is marriage is done to cover up shame and resolve the anxiety of adults surrounding the child. This is particularly true when the child is pregnant, or is considered to have disturbed the family stability by the way the child expresses his or her sexuality. They are considered flirtatious, unable to control themselves, and so forth. This shame has plenty of power, but its bearer is so vague. That is what we mean by vague power at work.

The research on child marriage that we conducted has produced new theories that still need to undergo some testing, for example, the phenomenon of social orphans, where the child does not have a father and mother as a place for them to seek protection and help. Their parents have lost their social roles as parents due to severe and systemic poverty.

Q: What kind of progressive maneuver would you like to create through your research to improve the gap in the power relationship between women and men in Indonesia?

A: Our research on FP (publication entitled Religious Perspective Map on Family Planning, red.), fundamentalism, women in radical movements, or child marriage basically shows how religious views and institutions can take a larger role in protecting women. We do this by contrasting text and reality when text is used blindly as a tool to justify or legitimise violence against women. We show facts on this violence and face it with the normative, ideal teachings brought by religion. If we believe religion is a blessing for all humanity, why are only some people enjoying it? If religion teaches us good things, why does it result in bad treatment of women? Certainly, it is not about the religion, but how people interpret it in a biased and incomplete way. In the niche between the fact of bad treatment suffered by women and the normative ideal value of religion, we have the opportunity to build an alignment to women. The feminism analysis knife to me is a way to grow critical thinking and methodology to build alignment, namely thinking and action to address oppression.

Q: What trend do you want to see in the next generation of researchers and analysts that want to promote policy change for social justice?

A: A while ago, I saw a documentary video of a poet, Agam Wispi, an Indonesian exile poet staying in Amsterdam. He was a poet for the People’s Cultural Institution (Lekra) from Medan, North Sumatera in the late 1930s. He was the most influential Lekra poet during 1950-1960s, before joining the navy and being stuck abroad during the 1965 incident. According to the records of the Literature Encyclopaedia developed by the Ministry of Education and Culture, his poetry contained reform never seen before, such as language, expression and emotional word choices. I was very impressed with his work because it contained anger about the social situation that he considered to be unfair for the poor.

In the 1980s, he was invited to Jakarta and he met young poets and writers in Indonesia. He was very impressed with how active these youths were. According to him, their work was very creative and they were acting to fight the oppressive regime.

Inspired by this interview, I see that a critical young generation is the most important element in social change. Issues of environment, labour and specific issues on the oppression of women are mobilized by activists. They are not just conducting research, but also consistently and persistently taking action to move and resist a bad situation. The methods may be different than during my years. The actions today are done through fun methods, out of the standard organizational boxes, but they produce very good results. Social media and technology are clearly helping them, while back in my era cell phones did not even exist.

I see the use of social media as an advocacy tool being a trend that will develop in the future. Infographics, short videos and short movies will become inevitable smart choices in this digital era to advocate policies from research outcomes. This is the era of youth in a fast-paced global era.

However, there are two things that can pose a threat. The first is ethics. The truth of social media news is very hard to trace, from research methodology and knowledge management perspectives. How the research was conducted is not explained, all we get is the outcome. We really must uphold ethics, if not, there will be research outcomes that cannot be academically accounted for, making it no different from hoax news. If false information is used for advocacy material, that is truly frightening and clearly wrong.

The second issue, and I feel that this is a crisis, is organization at the grass roots level. It is there that the real fight for humanity issues lies. Who do we want to defend? Surely the oppressed people. To find them and build their resistance to oppression in the social or gender structure, they need friends. Who is currently working at the village level to organize the people? Political parties do not go that low, instead we have religious communal groups. A number of villages are lucky to be selected for NGO work. Beyond that, we expect the awareness to come from the villagers themselves, who regretfully, have not learned to truly organize themselves for more than 40 or 50 years. Existing organizations are established by the State through agents (village officials). Village elites become small kings who are currently managing their own funds, such as the village fund allocation. In my observation, this is an important facility to conduct advocacy for change. However, the institutional and organizational aspects at the lower level are very fragile. Village discussions become a technocratic mechanism where the voice of the marginalized, including women, is rarely heard. I feel that the trend of change should come from there, but who is over there? Without any critical people, without organizations based on the essence of democracy and public space free from primordial interests, we will let democracy die from its most basic core: representation at the village level.

So if you ask me what do I want to see in the future, I want people’s education at the village level. Not only Qur’an recital. Not only about livelihoods. I want a community organization growing at the community level, the village. It is not enough through organizations managed by the village or recital/religious groups, but a critical people’s organization, where people are aware of their rights, within which are elements of marginalized villagers who have the same opportunity to voice their opinions. Efforts toward this have clearly been done, but again, who is over there? I left the village a while ago. I am only looking from afar and am powerless to raise the awareness of my own village people. This is ironic for many activists of social movement and GESI justice movement.

Q: Within the next five years, how do you see the ‘GESI perspective in research for development’ helping to create and support a wider and more robust knowledge sector in Indonesia?

A: At the knowledge production level, we have to be able to prove that without GESI, just like the examples I put forward from several researches above, the research outcomes are not only inaccurate, but also lost. Lost here means that the knowledge production cannot fulfill the expectation, which should be the basis of policies. When the research is wrong, how can the recommendations be right? At the communication level, we need creative ways, just as activists do through media, but they must be very GESI-sensitive. Not for the sake of GESI itself, but so that knowledge can really be effective and knowledge can be easily read by policy makers.

I feel that issues related to the Sustainable Development Goals (SDG) must be prioritized. There are 17 targets that need robust knowledge production. This will also help policy makers to budget and plan a policy. A simple example is how many contraceptives are needed in this country? We cannot simply give up to the drug industry producers. Knowledge production must be able to complement the State with correct data, so that the State can meet the reach of contraceptives, thus meeting the rights of women.

SGD targets need good databases. The GESI perspective is important to be brought forward, especially for data on targets that seem to be neutral on GESI, for example, the target to eradicate malnutrition and famine, or targets on water and sanitation. Without using GESI, the target to eradicate malnutrition, stunting, famine, or to make clean water available will not be achieved. There needs to be an understanding of how the power relationship works and influences access and control of nutrition and clean water. The power relationship can be based on ethnicity, race, physical condition, or geographical condition, within which there should be the reality of the gender and age relationship.

The same material is published by Knowledge Sector Initiative, a joint program between the government of Indonesia and Australia that seeks to improve the lives of the Indonesian people through better quality public policies, that make better use of research, analysis and evidence, in its website: http://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/ksi-interview-with-lies-marcoes-gesi-perspective-in-research-for-development

Further information about her work with Rumah Kita Bersama Foundation could be retrieved from: http://rumahkitab.com/

Interview with Ms. Azriana, Head of Indonesia’s National Commission on Violence against Women 2015-2019

Leave a comment

I had the chance to interview Ms. Azriana, the Head of the National Commission on Violence against Women (further referred as Komnas Perempuan) 2015–2019, to discuss her changed role, from activist to the head of the Commission, and her views on how the Commission uses data and evidence to influence the policy-making process, and how to integrate gender perspectives into research for policy.

Komnas Perempuan was established in 1998 as a national mechanism for the protection and promotion of women’s human rights. It was set up in response to a public demand from women leaders for state accountability in the aftermath of mass rapes and other forms of sexual violence that occurred during a major incident of rioting directed at the Chinese ethnic minority community in May 1998. A presidential decree, No. 181/1998, stipulated the establishment, role and independence of Komnas Perempuan, which was renewed in 2005 by Presidential Decree No. 65/2005.

Q: Can you tell me about your background?
A: I was born in Lhoksukon, which is now the capital of North Aceh. I completed my bachelor degree in 1993 at Syiah Kuala University in Banda Aceh. Since 1995, I have been handling issues on violence against women, in addition to working as legal advocate; at the time it was called attorney at law. In 1998, the status of Military Operational Area (DOM) in Aceh was revoked, however, armed conflicts ensued, rendering local government activities in Aceh paralyzed for some time. After the revocation of DOM status, I worked in humanitarian activities, especially in helping refugee women and children. Until today, my activities have mostly revolved around civil society movements rather than practicing law.

Q: Becoming the Head of Komnas Perempuan for the period 2015–2019 surely requires a different commitment than your previous position as an NGO activist working outside a government institution. Why did you choose this path? 
A: Advocacy work by NGOs at a certain level requires political power. This power can be obtained by organising community movements, becoming a policy maker through a political party, or getting involved in a state institution functioning as a human rights mechanism to ensure that the Government fulfils the human rights of the people. I chose a national human rights mechanism as my advocacy vehicle when I started to face challenges organising women’s groups in Aceh. After the conflict and tsunami, community empowerment programs used approaches that were not at all empowering, and religion was being so powerfully politicised that it led to diminished critical thinking by the community. This was making my advocacy work more difficult. In addition to that, the number of friends working in advocacy in the field of women’s issues was dwindling, the women’s empowerment space was taken over by religious fundamentalist groups, and violence and discrimination against women increased. It was even being justified by using Islamic Sharia. This was happening in areas still suffering from the remnants of the conflict, where stigma and violence were used to deal with diversity. Due to this increasingly limited space, I decided to join Komnas Perempuan, a more strategic vehicle in relation to its mandate and authority to respond to the violent situation against women, especially in Aceh.

Q: Violence against women is a phenomenon that has existed for a long time. How does Komnas Perempuan present data and information as evidence for policy change in order to achieve social justice? 
A: Komnas Perempuan uses data from its monitoring and studies to establish new knowledge on violence against women through a number of publications, concept papers and policy papers. We communicate this new knowledge to relevant parties, namely national and local governments, law enforcement agencies, universities, religious organizations and indigenous institutions, to promote the production of better policies. In addition to that, we utilize the data from our monitoring and studies to develop support mechanisms for victims of violence that can be used by service providing partners, both community based and government institutions. We also use the data to develop themes, tagline and public campaign material/media, such as the ‘16 Days Campaign on Violence against Women’, ‘Let’s Speak the Truth’ and ‘Diversity of Komnas Perempuan Campaign’, collaborating with partners throughout Indonesia.

Q: What kind of progressive maneuvering space does Komnas Perempuan intend to create to improve the uneven power relationship between women and men in Indonesia? 
A: A space that places the issue of women’s rights, especially eradicating violence against women, at the same level of importance as the main issues of the state and nation. Komnas Perempuan tries to improve the legal sphere that still positions women as targets or marking symbols, by: documenting discriminatory policies; creating a mechanism that enables easier access for victims to have their rights fulfilled; opening spaces of recognition and protection for household workers, migrant workers and entertainment industry workers; and influencing global policies through involvement in international human rights forums and mechanisms.

Q: There are a number of agendas on social change to create conducive individual and community constellations, social relationships and behavioural patterns to achieve a life free from fear and discrimination against women. How do you and Komnas Perempuan choose priorities?
A: Komnas Perempuan formulates its strategic goals and priority issues once every five years, which then translates into its annual work plan. These strategic goals and priority issues are established based on monitoring results, including the Annual Records of Violence against Women in Indonesia, analysis of Komnas Perempuan on the internal and external situation related to the issue of violence against women, and baseline data owned by Komnas Perempuan.

Q: There is a real gap between researchers and the policy-making objective. Often, research for policies is gender neutral and does not consider that women will face more challenges accessing, controlling, participating in and receiving benefits from said public policies. What are your suggestions so that researchers pay closer attention to this gap? 
A: Researchers need to constantly possess and sharpen their gender perspective. This perspective must be integrated into their research stages as a whole, starting from research design, method development, data collection and analysis, to the development of recommendations. A gender perspective will enable researchers to develop a conducive and effective method for women from specific groups–vulnerable groups and minority groups–who are still facing social and cultural challenges, to convey their views and experiences.

Q: Komnas Perempuan develops and publishes various reports, such as monitoring reports, legal and policy assessments, institutional reports and international reports. How is the evidence collection process conducted? What process does Komnas Perempuan use to influence policy making?
A: Evidence or fact collection is done based on the monitoring instrument developed by Komnas Perempuan. This instrument was designed by considering the situation and condition of women in every context and dimension of violence. Monitoring and fact collection is conducted by engaging the participation of the local community. Komnas Perempuan establishes monitoring networks in almost all of its monitored areas. In addition to providing skills for local people to perform documentation, these monitoring networks are part of our efforts to ensure the sustainability of local resource-based monitoring. Komnas Perempuan presents the results of its monitoring report to policy makers at a specially organized public event. Policy makers are asked to respond to the findings and recommendations from the Commission. After the report presentation, the Commission engages in consultation with each policy-making institution (ministry/institution or other government agency) to ensure follow up on the recommendations. On the issue of sexual violence for example, Komnas Perempuan, along with the Service Providing Forum partners, has the initiative to draft the Law on Eradication of Sexual Violence, to ensure that the need to protect women suffering sexual violence is included in the draft.

Q: I want to specifically highlight the Commission’s monitoring report entitled, ‘On Behalf of Local Autonomy: Institutional Discrimination within the Sphere of the Indonesian State and Nation. Monitoring Report of the Condition of Women’s Constitutional Rights Fulfillment in 16 Districts/Cities in 7 Provinces’ (the report is only available in Bahasa Indonesia with title: Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia. Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi). Findings from Komnas Perempuan state that there were 154 problematic local policies issued between 1999 and 2009, as they facilitate institutional discrimination, both through their goals and impacts. Additionally, the Academic Paper on the Policy Analyst Functional Position developed by the State Administrative Agency, Centre for Policy Management Study, Magister of Public Administration, Gadjah Mada University, concluded that losses incurred by the state from problematic public policies has reached trillions of rupiahs each year – each local regulation needs IDR 500 million to 2 billion. Based on this evidence, what can the Commission do to promote effective local policy making without reducing people’s rights or perpetuating violence against women?
A: One of the important achievements of Komnas Perempuan in its advocacy to oppose discriminative policies is the integration of an anti-gender-discrimination clause into Law Number 23 Year 2014 on Local Governance. This law also provides a layered revocation mechanism for discriminative local policies. This achievement evolved from intensive discussion between Komnas Perempuan and the Legal Bureau of the Ministry of Home Affairs starting in 2012. In addition to that, the Commission has developed a Guideline for Testing Constitutional Policy to help local government ensure that local regulations do not contain discriminative materials or substance in guaranteeing the fulfillment of the constitutional rights of the public. This guideline has been socialized to local governments in the 10 provinces and districts/cities producing the highest number of discriminative policies. The challenges will be in making sure this guideline is referenced by local governments when producing regulations. Structure wise, the Commission has no authority for that. Therefore, the Commission needs to continue to encourage the Ministry of Home Affairs to optimize its authority to conduct mentoring to local governments in regulation development to prevent and revoke discriminative local regulations. There were at least 421 discriminative policies as of October 2016.

Q: What suggestions will you give to activists striving for the fulfillment of women rights, both through research and advocacy, so that they are successful in supporting real changes in order to achieve social justice? 
A: The strive to fulfill human rights for women does not only come face to face with existing social and cultural construction still undermining women, but also with policy makers whose paradigm is formed by a social system that is gender biased, even sometimes misogynistic, towards women. Research and advocacy are two important areas that influence each other in the effort to fight for human rights fulfillment for women. Advocacy should be done based on data and facts. Research results will be in vain if not used to advocate for change, therefore, synergy between research work and advocacy work needs to be established. In the context of violence against women, both research and advocacy should be centered on the victim.

The same material is published by Knowledge Sector Initiative, a joint program between the government of Indonesia and Australia that seeks to improve the lives of the Indonesian people through better quality public policies, that make better use of research, analysis and evidence, in its website: http://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/ksi-interview-series-ksi-interview-with-azriana-head-of-the-national-commission-on-violence-against-women-2015—2019

Further reading about Indonesia’s National Commission on Violence against Women could be retrieved from http://www.komnasperempuan.go.id/

Older Entries