Interview dengan Ibu Lies Marcoes

Leave a comment

T: Boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang Anda?

J: Dari sisi pendidikan, saya lulusan IAIN/UIN Jakarta Fakutas Teologi Islam Jurusan Perbandingan Agama. Setelah lebih dari 15 tahun menjadi aktivis dalam isu kesehatan reproduksi, termasuk menjadi pengelola program di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), saya mendapatkan beasiswa Ford Foundation untuk program Master di bidang Antropologi Kesehatan di Universitas Amsterdam.

Latar belakang lainnya, terkait dengan aktivitas saya sebagai peneliti sekaligus aktivis dalam gerakan perempuan di Indonesia. Ini adalah dua dunia yang pada sejumlah kasus tak terlalu terhubung satu sama lain atau tak selalu ada di satu orang. Biasanya orang memilih menjadi aktivis dengan menggunakan hasil penelitian lembaga lain sebagai basis advokasi perjuangannya atau hanya menjadi peneliti penuh tanpa mengadvokasikan hasil penelitiannya.

Pada saya mungkin ini agak unik, saya melakukan keduanya. Saya sangat mencintai dunia penelitian, terutama penelitian sosial antropologi keagamaan. Isu tersebut yang memberi hidup saya warna dan makna. Saya senang ke lapangan, mencari tahu, bertanya, mendengarkan cerita dan menuliskannya kembali dengan disiplin ilmu dan teori tertentu, utamanya feminisme. Dengan cara itu, saya dapat menjelaskan sebuah fenomena dengan menggunakan cara pandang kritis terkait relasi (kuasa) lelaki dan perempuan, cara pandang yang dapat membongkar prasangka gender, bias, serta diskriminasi yang diakibatkannya.

Saya juga suka menulis, menuliskan hasil penelitian. Ekstraksi hasil penelitian kerap saya tuangkan dalam rubrik opini di media seperti di Kompas, Jakarta Post atau media sosial dengan menggunakan bahasa populer yang mudah dipahami. Di saat menulis itu semua, saya merasa saya sedang melakukan advokasi, baik untuk mengubah cara pandang ataupun kebijakan.

Dari sisi waktu, saya kira saya mendapatkan momentum yang sangat baik, meski setiap waktu sesungguhnya bisa menjadi momentum bagi setiap orang untuk mengalami perubahan dalam hidup. Saya hidup di era pertengahan Orde Baru yang ketika itu sangat jumawa terhadap rakyat.

Mesin politik Orde Baru, yakni partai Golkar dan PNS menjadi tulang punggung paling efektif menyokong rezim. Sementara kami, LSM, gerakan mahasiswa dan pers harus bekerja dalam tekanan yang bagai siluman- tak kentara tapi menakutkan. Bicara hak-hak perempuan ketika itu, kami harus menunjukkan di mana letak kesalahan program KB misalnya, yang nyata-nyata berhasil menunjang pembangunan dalam penurunan angka kelahiran secara signifikan. Kami harus dapat menjelaskan bahwa sebuah program yang baik sekalipun harus tetap dipertanyakan jika dalam pelaksanaannya merampas hak – hak dasar individu dalam mengontrol tubuhnya sendiri, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dengan melakukan pemaksaan kehendak tanpa ada ruang negosiasi. Kita tahu, saat itu KB dilakukan dengan koersif, cara-cara para militer, ancaman sistemik, dibuat malu bagi yang tak ikut kehendak negara, tak menyisakan ruang untuk bertanya atau menolak. Cara-cara seperti itu menurut kami melanggar prinsip dasar kebebasan serta membahayakan program itu sendiri. Orang menerima KB karena paksaan, tidak dengan kesadaran melainkan karena mobilisasi. Sekarang, kita melihat akibatnya, kita menemukan buktinya, KB ditolak dengan menggunakan alasan yang seharusnya telah selesai dibicarakan di masa lalu terkait tujuan, manfaat, cara dan asal-usulnya. Dan itu datang dari domain yang harusnya dulu bisa dibicarakan seperti pandangan agama atau politik demografi.

Jadi begitulah, dulu saya berbicara tentang kesehatan reproduksi berhadapan dengan koersi negara, sekarang pun penelitian dan advokasi saya masih tetap di isu kesehatan reproduksi. Bedanya kalau dulu kami menghadapi koersi negara, sekarang kami menghadapi kekuatan siluman lain yang datangnya dari pandangan keagamaan yang juga merasa punya kuasa dan kontrol atas tubuh perempuan.

T: Bisa dijelaskan bagaimana feminisme dioperasionalkan dalam penelitian-penelitian Anda?

J: Dalam penelitian dengan tema apapun saya selalu ingin melihat secara kritis relasi kuasa yang bekerja, tak terkecuali relasi kuasa gender.

Dengan analisis gender dan feminisme itu saya juga melihat keagenan (agency) perempuan: bagaimana mereka memberi makna, tunduk atau melawan pada kehendak patrarki yang nyata-nyata menindasnya namun membutuhkan kesadaran kritis untuk menyadari adanya penindasan itu. Misalnya, ketika meneliti tentang gerakan radikal di Indonesia. Saya membaca beberapa hasil penelitian dalam isu itu. Saya sangat heran bagaimana sebuah gerakan keagamaan di Indonesia bisa tak memperhatikan keterlibatan perempuan. Bagaimana hal yang begitu nyata secara kasat mata bisa tak dilihat dalam kerangka penelitiannya. Padahal, misalnya, teroris Noordin M. Top yang dikejar-kejar polisi, bisa bertahan hidup karena berkamuflase dengan membentuk keluarga yang biasa dan normal. Tidakkah kita ingin tahu, siapa ini istrinya, apakah istrinya tidak takut, bagaimana mereka kenal, apa pandangan sang istri tentang perjuangan suaminya. Pendek kata, apa kita tak ingin tahu, bagaimana sang terroris yang pindah dari satu kota ke kota lain, siapa yang mencuci kolornya? Saya sangat heran, kok penelitian tentang sebuah gerakan keagamaan di Indonesia, bisa sampai tidak mempertanyakan di mana posisi perempuan. Buat saya itu sangat aneh. Di titik itu saya menduga ada bias gender yang sangat besar. Terorisme dianggap dunia maskulin, dunia lelaki. Tapi bias itu membuat sebuah penelitian menjadi tersesat.

Atas dasar rasa penasaran itu, saya mendesain penelitian tentang perempuan dan fundamentalisme. Saya mencoba melihatnya secara melingkar, tidak langsung pada jantung penelitian soal radikalisme. Saya setuju dengan pendapat Ihsan Ali Fauzie dari PUSAD Paramadina yang menyimpulkan bahwa fundamentalisme adalah jalan untuk menuju radikalisme. Bersama peneliti Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), kami mewawancarai 20 orang perempuan secara intensif soal-soal yang dapat menghubungkan perempuan dengan pandangan dan gerakan fundamentalisme di Indonesia. Hasilnya sangat menarik. Pada setiap perempuan yang diteliti terdapat agency untuk berjuang, berjihad dalam membela agama. Mereka melakukan pemaknaan yang sangat personal terhadap jihad. Tentu saja konsep ini diperoleh melalui keterlibatannya dalam kelompok fundamentalismenya tersebut. Di sini terdapat peran agency perempuan ‘pengabdi’, baik dalam memberi makna atau bahkan mengkritisi organisasi atau kelompok fundamentalismenya.

Hal yang lebih menarik adalah bagaimana perempuan memaknai jihadnya. Kelompok fundamentalis memaknai “jihad” pada dua kategori. Jihad besar (jihad kabir), yaitu jihad yang mempertaruhkan nyawa di medan perang/medan konflik. Sementara jihad kecil (jihad saghir), yaitu jihad khas yang terkait dengan peran perempuan untuk melahirkan anak, terutama anak lelaki yang kelak menjadi pelaku jihad besar, serta bersikap sabar ketika suami pergi “berjihad”. Namun di kalangan perempuan dari generasi yang lebih muda, merasa tidak puas dengan peran-peran sosial ini. Mereka bernegosiasi untuk ikut melakukan jihad besar, misalnya dengan menjadi pembawa bom. Fakta itu jelas menarik. Tapi tugas peneliti adalah mempertanyakan fakta tersebut secara lebih dalam. Dalam penelitian saya, karena saya menggunakan analisis gender dan feminisme, saya bertanya-tanya mengapa perempuan tak puas dengan peran tradisionalnya melakukan jihad kecil itu. Pertanyaan itu menggiring pada temuan yang lebih menarik. Rupanya posisi sosial perempuan dalam kelompok fundamentalis itu begitu rendah. Begitu tak dihargai, tak dilihat. Tidak direkognisi sebagai sesuatu yang memberi arti pada makna jihad. Para perempuan muda itu begitu ingin membuktikan bahwa mereka berani, lebih berani dari lelaki, mereka ingin dilihat serta direkognisi perannya. Satu-satunya cara pembuktian adalah dengan mengorbankan nyawa (sebagai pembawa bom). Padahal dalam konsep teologis pelaku jihad kan iming-imingnya mereka akan mendapatkan bidadari, lalu buat perempuan apa? Konsepnya tak seterang dan sejelas upah bagi lelaki. Meskipun demikian, si perempuan tetap ingin membuktikan bahwa mereka berani bertaruh nyawa. Dan dengan cara itu mereka “dihormati”, diterima kehadiran dan eksistensinya. Maka di titik ini kita baru bisa memahami mengapa ada perempuan yang bersedia meledakkan diri dengan membawa bom dan memaknainya sebagai jihad (baca publikasi Rumah KitaB berjudul Kesaksian Para Pengabdi: Kajian tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia, red.).

T: Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak lama, bagaimana penelitian Anda menjadikan data-data dan informasi berbicara mengenai fakta kekerasan, thus, menjadi bukti bagi perubahan kebijakan demi tercapainya keadilan sosial?

J: Nah ini pertanyaan menarik, melalui ini menjelaskan dua arena kerja saya – penelitian dan menulis untuk advokasi. Saya pernah menulis artikel di Kompas untuk merespons pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (beliau menjabat 22 Oktober 2009 hingga 27 Oktober 2014, red). Ketika itu ada perkosaan pelajar SMP di Depok yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Sekolahnya menolak hak korban untuk bersekolah setelah terjadi insiden perkosaan. Pak Menteri menyatakan bahwa yang terjadi itu bukan kekerasan seksual melainkan hubungan suka-sama suka. Jadi alih-alih mencari solusi atas perlakuan diskriminatif pihak sekolah, Pak Menteri membenarkan tindakan sekolah atas nama melindungi murid yang lebih banyak.

Dalam tulisan itu saya menjelaskan anatomi kekerasan seksual pada remaja seperti kekerasan dalam pacaran. Pada intinya, perkosaan bisa terjadi dalam hubungan yang semula suka sama suka, namun di satu titik terjadi pemaksaan yang memanfaatkan relasi kuasa termasuk kuasa atas nama cinta. Ada perbedaan gender yang harus dipahami mengenai persepsi remaja lelaki dan perempuan tentang ekspresi cinta, relasi kuasa dan makna hubungan seks. Perbedaan itu membutuhkan pemahaman yang benar, tidak bias, serta tidak didasarkan pada prasangka lelaki.

Contoh lain adalah penelitian Rumah KitaB yang saya pimpin soal perkawinan anak (ada 14 judul hasil penelitian yang bisa dilihat di http://rumahkitab.com/project-list/karya/). Mencoba keluar dari kungkungan fokus yang melihat perkawinan anak sebagai akibat dari kemiskinan, kami mencoba membedah lebih jauh soal akar kemiskinan tersebut. Kawin anak menjadi fenomena yang nyaris bisa ditemui di mana pun di Indonesia baik di perdesaan maupun perkotaan. Data menunjukkan, satu dari lima perempuan Indonesia kawin di bawah umur; dua per tiga dari perkawinan anak itu kandas dan bercerai. Indonesia secara absolut masuk ke dalam sepuluh negara dengan praktik kawin anak tertinggi di dunia. Kami mencoba melihat akar kemiskinan itu yaitu berubahnya ruang hidup di wilayah perdesaan akibat berubahnya kepemilikan tanah dan alih fungsinya. Ketika para lelaki dan tokoh masyarakat kehilangan aksesnya pada urusan tanah, mereka menjadi lebih rewel dalam mengurusi persoalan moral warganya termasuk kaum remajanya. Mereka cenderung lebih konservatif dan minimal membiarkan terjadinya perkawinan anak. Dengan cara ini, mereka menunjukkan peran politik kekuasannya sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dengan menjadi makelar aturan. Di level analisis, penelitian itu mendemonstrasikan bagaimana perkawinan anak sejatinya merupakan wujud kekerasan orang dewasa terhadap anak. Bahkan, ini yang paling mengerikan, kekerasan itu disepakati di antara orang-orang dewasa. Tak ada satupun yang menghalanginya. Dan alasan yang seringkali mengemuka adalah alasan moral, demi yang terbaik bagi anak, menutup malu, menyelesaikan ketidakbaikan. Ini sungguh kontradiktif karena perkawinan bagi anak jelas-jelas sebuah keburukan. Berhenti sekolah, berhenti mengeksplorasi diri, berhenti bermain yang menjadi haknya.

Di antara kelembagaan yang kami amati dalam konteks penelitian ini adalah adanya lembaga “tersamar”. Lembaga formal bukan, lembaga infomal bukan, tetapi luar biasa efektif dalam mendorong terjadinya praktik kawin anak.

T: Bagaimana kemudian Anda bersama peneliti lainnya mengadvokasi perubahan kebijakan yang tidak reaktif dan tak menyasar masalah terhadap ‘kerja kuasa tersamar’ tersebut?

J: Di sini, kami melihat bahwa perkawinan anak didorong bukan hanya oleh adanya kelembagaan formal yang mengakomodasi praktik itu. Regulasi pintu darurat seperti pemberian dispensasi untuk menikah di bawah umur dari Peradilan Agama setelah KUA menyatakan menolak mengawinkannya karena melanggar UU Perkawinan terkait batas usia kawin adalah salah satu kelembagaan formal yang akomodatif tersebut. Atau orang memanfaatkan kelembagaan informal di mana tokoh masyarakat bersekongkol menyetujui perkawinan anak dengan menyelenggarakan perkawinan siri, yang ilegal dari sudut pandang hukum negara tetapi legal dari sisi hukum agama.

Nah, di antara dua kelembagaan itu ada sebuah situasi yang sangat kuat mendorong praktik kawin anak itu, bukan kelembagaan formal, bukan juga informal. Kami menyebutnya ‘kelembagaan tersamar’, yaitu keputusan-keputusan yang tak jelas diambil oleh siapa. Mungkin ibunya, ayahnya, kerabatnya, keluarga besarnya atau komunitasnya. Intinya, perkawinan dilakukan demi menutup rasa malu, menyelesaikan keresahan orang-orang dewasa di sekitar anak itu. Ini terutama diputuskan ketika anak telah hamil, atau dirasa telah menggangu stabilitas lingkungan dari caranya mengekspresikan seksualitasnya. Dianggap sudah genit, tak dapat diatur, tak dapat mengontrol diri dan seterusnya. Adanya rasa malu itu seperti sangat berkuasa namun begitu tersamar siapa yang menanggungnya. Itulah yang kami maksudkan sebagai kerja kuasa tersamar.

Penelitian tentang kawin anak yang kami lakukan melahirkan teori-teori baru meski masih harus diuji lagi. Misalnya, fenomena yatim piatu sosial di mana anak seperti tak berayah ibu tempat mereka berlindung dan minta pertolongan. Ayah ibu mereka telah kehilangan peran-peran sosialnya sebagai orang tua akibat kemiskinan yang sangat parah dan sistemik.

T: Ruang maneuver progresif seperti apa yang ingin Anda ciptakan melalui penelitian-penelitian Anda untuk memperbaiki relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki di Indonesia?

J: Penelitian-penelitian kami seperti soal KB (publikasi berjudul Peta Pandangan Keagamaan tentang Keluarga Berencana, red.) dan fundamentalisme, perempuan dalam gerakan radikal, atau soal perkawinan anak pada dasarnya memperlihatkan bagaimana pandangan dan kelembagaan keagamaan dapat penjadi pihak yang bisa mengambil peran yang lebih besar dalam melindungi perempuan. Cara yang kami lakukan adalah mengkontraskan teks dan realitas manakala teks telah direbut sepihak sebagai alat untuk membenarkan atau melegitimasi penindasan kepada perempuan. Kami memperlihatkan fakta atas penindasan itu dan menghadapkannya dengan ajaran ideal normatif yang dibawa agama. Jika diyakini agama adalah rahmat bagi semua, mengapa yang menikmatinya sebagian. Kalau agama mengajarkan hal yang baik, mengapa pada perempuan hasilnya buruk? Niscaya bukan agamanya tetapi cara orang memaknainya yang bias, tak genap. Di ceruk antara fakta buruk nasib perempuan dan nilai ideal normatif agama itu, kita mempunyai peluang untuk membangun keberpihakan kepada perempuan. Pisau analisis feminisme bagi saya merupakan jalan untuk menumbuhkan sikap kritis sekaligus metodologi untuk membangun keberpihakan yaitu pemikiran sekaligus aksi mengatasi penindasan.

T: Tren apa yang ingin Anda lihat pada generasi selanjutnya peneliti dan analis yang ingin mendorong perubahan kebijakan demi terwujudnya keadilan sosial?

J: Beberapa waktu lalu, saya melihat video dokumenter seorang penulis puisi, penyair pelarian Indonesia yang menetap di Amsterdam, Agam Wispi. Ia seorang penyair Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dari Medan, Sumatra Utara akhir 1930-an. Ia penyair Lekra yang paling berpengaruh pada kurun 1950-an hingga 1960-an, sebelum menjadi bagian dari TNI AL dan terperangkap di luar negeri ketika terjadi peristiwa 65. Menurut catatan Ensiklopedia Sastra yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sajaknya mengandung pembaruan dari bentuk-bentuk yang pernah ada sebelumnya, seperti bahasa, daya ungkap, pilihan diksi yang sarat emosi. Saya sangat terkesan oleh kepenyairannya karena berisi kemarahan pada situasi sosial yang dilihatnya tidak adil bagi rakyat miskin.

Tahun 80-an ia pernah diundang ke Jakarta dan bertemu dengan kalangan muda penyair dan sastrawan di Indonesia. Ia sangat terkesan pada aktivsime kaum muda. Menurutnya, kerja-kerja kaum muda itu sangat kreatif dan bergerak menuju aksi untuk melawan rezim yang menindas.

Terisnpirasi oleh wawancara itu, saya melihat bahwa generasi muda kritis, merupakan elemen paling penting dalam perubahan sosial. Isu-isu lingkungan, buruh, isu spesifik ketertindasan perempuan digerakkan oleh para aktivis. Mereka tak sekedar melakukan penelitian tetapi secara konsisten dan persisten melakukan aksi, gerakan, perlawanan atas situasi yang buruk. Caranya mungkin berbeda dari masa angkatan saya. Aksi dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan, keluar dari pakem-pakem standar pengorganisasian. Namun hasilnya sangat bagus. Media sosial dan teknologi jelas sangat membantu mereka, sementara di era saya ponsel bahkan belum ada atau baru datang belakangan.

Saya melihat tren yang berkembang di masa mendatang adalah penggunaan media sosial sebagai alat advokasi. Infografis, video pendek, serta film pendek menjadi pilihan jitu yang tak dapat dihindari di era digital ini untuk mengadvokasikan kebijakan yang berangkat dari hasil penelitian. Inilah era kaum muda di era gobal yang serba cepat.

Namun ada dua hal yang menurut saya menjadi ancaman. Pertama soal etika. Media juga sangat sulit dilacak kebenaran dari sisi metodologi penelitian dan pengelolaan pengetahuannya. Tidak dijelaskan bagaimana penelitian berlangsung, yang kita dapat hanya hasilnya. Di sini kita harus benar-benar memegang teguh etika. Jika tidak, yang muncul kemudian hasil penelitian yang sulit dipertanggungjawabkan secara akademik. Sehingga, apa bedanya dengan berita-berita hoax? Ini sangat mengerikan, informasi hoax dipakai untuk materi advokasi. Itu jelas salah.

Persoalan kedua, dan ini saya rasakan sebagai krisis, adalah pengorganisasian di tingkat akar rumput. Di sanalah tempat di mana terjadi pertarungan sejati pertarungan isu-isu kemanusiaan. Siapa yang ingin dibela? Tentu mereka yang tertindas. Untuk menemukan mereka dan membangun perlawanan mereka atas ketertindasan dalam struktur sosial atau gender, mereka membutuhkan teman. Siapa sekarang yang bekerja di level desa, dalam mengorganisasikan warga? Partai tak sampai ke bawah, yang ada kelompok komunal paguyuban keagamaan. Sejumlah desa beruntung menjadi wilayah pilihan kerja-kerja LSM. Selebihnya kita mengharapkan munculnya kesadaran dari warga sendiri yang malangnya lebih dari 40 atau 50 tahun tak benar-benar belajar berorganisasi. Organisasi yang ada dibentuk oleh negara melalui kaki tangannya (perangkat desa). Para elit desa menjadi raja-raja kecil yang saat ini mengelola dana sendiri, seperti alokasi dana desa. Dalam pengamatan saya, ini adalah sarana yang penting untuk melakukan advokasi perubahan. Namun kelembagaan dan pengorganisasian di tingkat bawah sangat rapuh. Musyawarah desa menjadi mekanisme teknokratis di mana suara kaum pinggiran termasuk perempuan sangat marginal. Saya merasa tren perubahan seharusnya berangkat dari sana, namun siapa yang ada di sana? Tanpa ada warga kritis, tanpa ada pengorganisasian yang berbasis pada esensi demokrasi, ruang publik yang bebas dari kepentingan primordial, kita akan membiarkan demokrasi mati dari basisnya yang paling dasar: kewargaan di tingkat desa.

Jadi kalau saya ditanya apa yang ingin saya lihat di masa depan, saya ingin ada pendidikan warga di tingkat desa. Bukan hanya pengajian. Bukan hanya urusan cari makan. Saya ingin ada pengorganisasian masyarakat yang tumbuh di tingkat komunitas, desa. Tak cukup dengan pengorganisasian yang dikelola desa atau kelompok pengajian/keagamaan. Tapi pengorganisasian warga yang kritis, yang sadar akan hak-haknya, di dalamnya elemen-elemen warga yang termarginalkan punya peluang yang sama untuk bersuara. Upaya ke arah sana jelas telah dilakukan, tetapi sekali lagi siapa yang ada di sana? Saya pun telah lama meninggalkan desa. Saya hanya menatap dari jauh dan tak berdaya untuk membangkitkan kesadaran warga desa saya sendiri. Ini memang seperti ironi bagi banyak aktivis gerakan sosial dan gerakan keadilan GESI (Gender Equality and Social Inclusion, red.).

T: Dalam lima tahun ke depan, bagaimana Anda melihat “GESI perspective in research for development” membantu menciptakan dan mendukung sektor pengetahuan yang lebih luas dan lebih tangguh di Indonesia?

J: Di tingkat produksi pengetahuan, kita harus dapat membuktikan bahwa tanpa GESI, sebagaimana saya contohkan dari beberapa penelitian di atas, hasil penelitian bukan hanya tak akurat tetapi bisa tersesat. Tersesat dalam arti ketika produksi pengetahuan tidak bisa memenuhi harapan menjadi sandaran kebijakan. Penelitiannya saja keliru bagaimana rekomendasinya bisa tepat? Di tingkat komunikasi, kita membutuhkan cara-cara kreatif seperti yang dilakukan oleh aktivis melalui media, namun harus sangat sensitif GESI. Bukan demi GESI itu sendiri tetapi agar pengetahuan benar-benar berhasil guna, menghasilkan produksi pengetahuan yang bisa dibaca dengan mudah oleh para pengambil kebijakan.

Saya merasa isu-isu yang terkait dengan target-target SDGs harus menjadi prioritas. Ada 17 target yang membutuhkan dukungan produksi pengetahuan yang kokoh. Sekaligus membantu para pengambil kebijakan menganggarkan dan merencanakan sebuah kebijakan. Contoh sederhana berapa banyak kontrasepsi yang dibutuhkan di negeri ini? Kita tak bisa menyerah begitu saja kepada para produsen industri obat. Produksi pengetahuan harus dapat mendampingi negara dengan data yang tepat agar negara dapat memenuhi keterjangkauan kontrasepsi hingga hak perempuan terpenuhi.

Target SGDs membutuhkan basis-basis data yang bagus. Perspektif GESI sangat subtansial untuk dihadirkan terutama untuk data-data pada target-target yang seolah netral GESI. Misalnya, target untuk menghilangkan gizi buruk dan kelaparan, atau soal air dan sanitasi. Padahal tanpa menggunakan GESI, niscaya pencapaian target penghapusan gizi buruk, stunting, kelaparan atau ketersediaan air bersih akan sulit mencapai sasarannya jika tak memahami memahami bagaimana relasi kuasa bekerja dan berpengaruh dalam akses dan kontrol terhadap gizi baik dan air bersih. Relasi kuasa itu bisa berdasarkan suku, ras, keadaan fisik, keadaan geografi yang di dalamnya niscaya ada realitas relasi gender dan umur.

Advertisements

Interview dengan Ibu Azriana, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2015-2019

Leave a comment

Saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Azriana, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2015-2019. Kami membahas perubahan perannya dari aktivis menjadi Kepala Komnas Perempuan, pandangannya tentang bagaimana Komnas Perempuan menggunakan data dan bukti untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, serta bagaimana mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penelitian untuk kebijakan.

Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 65/2005.

T: Boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang Anda?
J: Saya lahir di Lhoksukon yang adalah bu kota Aceh Utara sekarang, dan menamatkan pendidikan sarjana pada 1993 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sejak 1995, saya sudah mulai menangani berbagai isu kekerasan terhadap perempuan, disamping menjalankan profesi sebagai advokat atau yangsaat itu disebut pengacara. Pada 1998, pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dicabut. Namun hal ini diikuti dengan konflik bersenjata yang menyebabkan aktivitas pemerintahan daerah di Aceh sempat lumpuh dalam waktu beberapa lama. Pasca pencabutan status DOM, saya lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan  kemanusiaan, seperti membantu pengungsi perempuan dan anak-anak.. Hingga saat ini aktivitas saya lebih banyak di gerakan masyarakat sipil, dibandingkan sebagai advokat.

T: Menjadi Ketua Komnas Komnas Perempuan periode 2015-2019 tentu membutuhkan komitmen yang berbeda jika dibandingkan dengan posisi Anda sebelumnya sebagai aktivis LSM di luar lembaga pemerintah. Kenapa Anda memilih jalan ini?
J: Kerja advokasi yang dilakukan LSM dalam tataran tertentu membutuhkan kekuatan politik. Kekuatan politik tersebut bisa didapatkan dari mengorganisir masyarakat, terlibat sebagai pembuat kebijakan melalui partai politik, atau terlibat dalam lembaga negara yang berfungsi sebagai mekanisme HAM, agar dapat menjalankan corrective mechanism terhadap jalannya pemerintahan terkait pemenuhan HAM warga. Saya memilih mekanisme nasional HAM sebagai kendaraan advokasi, ketika saya mulai menghadapi hambatan dalam mengorganisir kelompok perempuan di Aceh. Program-program pemberdayaan masyarakat pasca konflik dan tsunami dilakukan dengan pendekatan yang tidak memberdayakan dan begitu kuatnya politisasi agama dimainkan berujung matinya daya kritis masyarakat yangsemakin mempersulit kerja advokasi saya.Di samping itu, jumlah teman yang bekerja di advokasi isu perempuan semakin berkurang, ruang pemberdayaan perempuan direbut kelompok fundamentalisme agama, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan semakin meningkat, bahkan dengan justifikasi penerapan Syariat Islam. Itu semua terjadi di wilayah  yang masih mengalami dampak sisa-sisa konflik, dimana stigma dan kekerasan menjadi cara yang digunakan untuk menyikapi perbedaan. Karena ruang gerak yang semakin terbatas ini, saya memutuskan untuk bergabung dalam kendaraan yang lebih strategis dikarenakan mandat dan kewenangannya yaitu Komnas Perempuan, untuk merespons situasi kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Aceh.

T: Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak lama, bagaimana Komnas Perempuan menjadikan data dan informasi mengenai fakta kekerasan, sebagai bukti bagi perubahan kebijakan demi tercapainya keadilan sosial?
J: Komnas Perempuan menggunakan data hasil pemantauan dan kajiannya untuk membangun pengetahuan baru tentang kekerasan terhadap perempuan, melalui sejumlah publikasi dan kertas konsep maupun kertas kebijakan. Pengetahuan baru ini kami komunikasikan ke pihak-pihak yang relevan, yaitu  pemerintah nasional dan daerah, Badan penegak hukum, perguruan tinggi, serta organisasi agama dan lembaga adat, untuk mendorong dilahirkannya kebijakan yang lebih baik. Selain itu, data hasil pemantauan dan kajian kami manfaatkan untuk mengembangkan mekanisme dukungan bagi perempuan korban kekerasan yang dapat digunakan oleh para mitra pengada layanan, baik yang berbasis masyarakat, komunitas maupun lembaga pemerintah. .  Data juga  kami  gunakan untuk menyusun tema, tagline,  dan material/media kampanye  publik  seperti “Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan”, “Mari Bicara Kebenaran” dan “Kampanye Bhineka Komnas Perempuan” dengan kolaborasi bersama para mitra di seluruh Indonesia.

T: Ruang manuver progresif seperti apa yang ingin diciptakan oleh Komnas Perempuan untuk memperbaiki relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki di Indonesia?
J: Ruang yang menempatkan isu hak perempuan khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan sama pentingnya dengan isu utama negara bangsa. Komnas Perempuan berusaha memperbaiki ruang hukum yang masih memposisikan perempuan sebagai sasaran, simbol penanda, dll melalui pendokumentasian kebijakan diskriminatif; mengembalikan victim menjadi survivor dan defender dengan menciptakan mekanisme yang mempermudah akses korban terhadap pemenuhan hak-haknya; membuka ruang-ruang pengakuan dan perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja di industri hiburan, dll; mempengaruhi kebijakan global melalui keterlibatan dalam forum-forum dan mekanisme HAM internasional.

T: Sangatlah padat agenda perubahan sosial untuk menciptakan tatanan, relasi sosial dan pola perilaku individu dan masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang bebas dari rasa takut dan diskriminatif terhadap perempuan, bagaimana Anda dan Komnas Perempuan memilih prioritas?
J: Komnas Perempuan merumuskan tujuan strategis dan isu prioritasnya setiap lima tahun yang kemudian diturunkan dalam rencana kerja tahunan. Tujuan strategis dan isu prioritas ini dibangun berdasarkan hasil pemantauan termasuk Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, analisis Komnas Perempuan terhadap situasi internal dan eksternal yang terkait isu kekerasan terhadap perempuan, serta berdasarkan baseline data yang dimiliki Komnas Perempuan.

T: Ada sebuah kesenjangan yang nyata antara peneliti dan tujuan pembuatan kebijakan, yakni sering kali penelitian untuk kebijakan bersifat netral gender: tidak menghitung bahwa perempuan akan lebih banyak mengalami hambatan terhadap akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari kebijakan publik tersebut. Apa saran Anda agar peneliti secara jeli melihat kesenjangan tersebut?
J: Peneliti perlu memiliki dan mengasah terus perspektif gendernya. Perspektif ini harus diintegrasikan dalam keseluruhan tahapan penelitian. Mulai dari rancangan penelitian, pengembangan metode, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi. Perspektif gender akan membantu dan memungkinkan peneliti mengembangkan metode yang kondusif dan efektif bagi perempuan dari kalangan tertentu, kelompok rentan dan kelompok minoritas yang masih memiliki hambatan sosial budaya, dalam menyampaikan pandangan dan pengalamannya.

T: Komnas Perempuan menyusun dan menerbitkan berbagai laporan, seperti laporan pemantauan, kajian hukum dan kebijakan, laporan kelembagaan dan laporan internasional. Bagaimana proses pengumpulan bukti dilakukan? Lalu bagaimana proses yang dilakukan Komnas Perempuan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan?
J: Pengumpulan bukti atau fakta dilakukan berdasarkan instrumen pemantauan yang telah dikembangkan Komnas Perempuan. Instrumen ini dirancang dengan memperhatikan situasi dan kondisi perempuan dalam setiap konteks dan dimensi kekerasan. Pemantauan dan pengumpulan fakta dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Komnas Perempuan membentuk jejaring pemantau di hampir setiap wilayah pemantauannya. Selain memberikan ketrampilan kepada orang-orang setempat untuk melakukan pendokumentasian, jejaring pemantau ini juga merupakan bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pemantauan berbasis sumber daya lokal.

Komnas Perempuan menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada pengambil kebijakan dalam acara publik yang disiapkan secara khusus. Pengambil kebijakan diminta tanggapannya terhadap hasil temuan dan rekomendasi Komnas Perempuan. Pasca penyampaian laporan tersebut, Komnas Perempuan melakukan konsultasi ke masing-masing institusi pembuat kebijakan (kementerian/lembaga dan badan pemerintahan lainnya) untuk memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi Komnas Perempuan. Dalam isu kekerasan seksual misalnya, Komnas Perempuan bersama mitra Forum Pengada Layanan juga berinisiatif menyusunRancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, guna memastikan kebutuhan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual dimuat di dalam RUU tersebut.

T: Saya ingin secara spesifik menyoroti laporan pemantauan Komnas Perempuan berjudul ‘Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia. Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi.’ Temuan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa ada 154 kebijakan daerah yang diterbitkan antara 1999 dan 2009 yang merupakan kebijakan bermasalah karena memfasilitasi pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampaknya. Sebagai tambahan, Naskah Akademik Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara, Pusat Kajian Manajemen Kebijakan dan Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa pemborosan negara akibat kebijakan publik yang bermasalah mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya – setiap perda membutuhkan dana Rp 500 juta hingga 2 miliar. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, apa yang dapat dilakukan Komnas Perempuan dalam mendorong pembuatan kebijakan di daerah yang efektif, tidak mengurangi hak warga dan tidak melanggengkan kekerasan terhadap perempuan?
J: Salah satu capaian penting Komnas Perempuan dalam advokasi menentang kebijakan diskriminatif adalah diintegrasikannya klausul anti-diskriminasi gender dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut juga mengatur mekanisme pembatalan berjenjang terhadap kebijakan daerah yang diskiminatif. Capaian ini dibangun melalui diskusi intensif Komnas Perempuan dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI sejak 2012. Selain itu, Komnas Perempuan juga mengembangkan Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional untuk membantu pemerintah daerah memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak mengandung materi dan substansi yang diskriminatif dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warga. Pedoman ini sudah disosialisasikan kepada pemerintah daerah di 10 propinsi dan kabupaten/kota yang memproduksi kebijakan diskriminatif tertinggi. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan pedoman tersebut dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan. Komnas Perempuan secara struktural tidak memiliki kewenangan untuk itu. Oleh karena itu, Komnas Perempuan perlu terus mendorong Kementerian Dalam Negeri agar mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan untuk mencegah bertambahnya perda yang diskriminatif serta membatalkan peraturan daerah diskriminatif. Sudah ada paling sedikit 421 kebijakan diskriminatif hingga Oktober 2016.

T: Saran apa yang akan Anda berikan kepada aktivis yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan, baik melalui penelitian maupun advokasi, agar berhasil mendukung perubahan nyata dalam mewujudkan keadilan sosial?
J: Perjuangan pemenuhan HAM untuk perempuan bukan hanya berhadapan dengan konstruksi sosial budaya yang masih merugikan perempuan, tetapi juga dengan pembuat kebijakan yang paradigma berpikirnya dibentuk oleh sistem sosial yang bias gender bahkan terkadang misoginis terhadap perempuan.  Penelitian dan advokasi merupakan dua kerja penting yang saling mempengaruhi dalam upaya memperjuangkan pemenuhan HAM untuk perempuan. Advokasi seharusnya dilakukan berbasis data danfakta.. Sementara hasil penelitian juga akan menjadi sia-sia jika tidak digunakan untuk mengadvokasi perubahan. Karenanya sinergitas kerja-kerja penelitian dengan kerja advokasi penting untuk dilakukan. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, baik penelitian maupun advokasi yang dilakukan harusnya berpusat pada korban.

Materi yang sama telah dipublikasikan oleh Knowledge Sector Initiative, yang merupakan komitmen bersama pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang lebih berkualitas yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik di laman http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/ksi-interview-dengan-azriana-ketua-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-2015-2019

Informasi lebih jauh mengenai Komnas Perempuan bisa diperoleh dari laman http://www.komnasperempuan.go.id/

Interview with Ms. Lies Marcoes: Gender Equality and Social Inclusion Perspective in Research for Development

Leave a comment

Ms. Lies Marcoes is one of Indonesia’s foremost experts in Islam and gender. She has played a pioneering role in the Indonesian gender equality movement by bridging the divide between Muslim and secular feminists and encouraging feminists to work within Islam to promote gender equality. I had a chance to interview her on December 2016 to get her insights about Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Perspective in Research for Development.

Q: Can you tell me a little bit about your background?

A: I graduated from IAIN/UIN Jakarta, from the Islamic Theology Faculty, with a Religious Comparison Major. After more than 15 years as an activist in the reproductive health area, including as a program manager at the Association of Islamic School Development and Community (P3M), I received a scholarship from the Ford Foundation for my Masters program in the field of Health Anthropology at the University of Amsterdam.

I have also been a researcher and activist in the women’s movement in Indonesia. These are two roles that, in a number of cases, are not always linked to each other and not always played by one person. Usually, people choose to become activists by using the research outcomes of another institution as the basis for their cause, or they only become a researcher without advocating their research outcomes.

I may be a bit unique, in that I do both. I love the research world, especially research on religious social anthropology. This issue gave my life color and meaning. I love to go to the field; finding out, asking questions, listening to stories, and writing them up with a specific discipline and theory, particularly feminism. By doing this, I can explain a phenomenon by using a critical perspective related to the relationship (authority) between men and women, a perspective that can dismantle gender prejudice and bias, and the resulting discrimination.

I also love to write. I love writing research outcomes. I often write an extract of my research outcome in the opinion section in media such as Kompas, the Jakarta Post, or on social media by using popular and easy to understand language. When I am writing all of these, I feel that I am conducting advocacy to change perspectives or policies.

In the context of time, I think my momentum was timely, even though any time can be used as momentum for anyone to experience changes in their lives. I was going through life in the era of mid-New Order, which at the time was very arrogant towards people.

The political engine of the New Order, namely the Golkar party and civil servants, became the most effective backbone in supporting the regime. Meanwhile, others of us, NGOs, the student movement and the press, must work under a shadowy pressure – invincible but frightening. Speaking on women’s rights at the time, we had to point out the mistakes of the Family Planning (FP) program for example, a program that has been proven to support development by significantly reducing the birth rate. We had to explain that a program, even with its positive impact, must still be questioned if, in its implementation, it takes away individual basic rights of women controlling their own bodies and violates the principles of democracy by forcing their will without any room for negotiation. We know that at the time, FP was done coercively, using military means, systemic threats, using the approach of shame for those who did not follow the State’s will, and did not leave room to question or refuse the program. These methods, according to us activists, violated the basic principles of freedom and jeopardized the program itself. People were following FP because of force, not because of their own awareness, but through mobilization. Now, we can see the result, we have found the evidence that FP has been rejected for reasons that should have been discussed in the past–reasons related to its objectives, benefits, methods and origins. And this comes from a domain that should have been discussed first, such as religious or demographic political perspectives.

I used to speak about reproductive health in the face of state coercion, now my research and advocacy remains on reproductive health issues. The difference is that we used to face the coercive force of the State, now we are facing another shadowy force from the religious perspective, which also feels entitled to have power and control over a woman’s body.

Q: Can you explain how feminism is made operational in your research?

A: In researching any theme, I always want to critically observe the power relationship, including the gender power relationship.  With this gender analysis and feminism, I can also see the agency of women: how they provide meaning, either by being compliant or fighting against the patriarchal will that is making them suffer, but it requires a critical awareness to realize this. For example, when I researched the radical movements in Indonesia, I read several research outcomes on this issue. I am baffled as to how a religious movement in Indonesia can ignore the involvement of women. How can something so real and visible manage to be skipped in the research framework. For example, the wanted terrorist Noordin M. Top can survive because he is camouflaged by forming a regular and normal family. Don’t we want to know who the wife is, whether she is afraid or not, how did they know each other, what is the wife’s view of her husband’s cause? In short, don’t we want to know how the terrorist moves from one city to another, who washes his underwear? I am very surprised that research on a religious movement in Indonesia can fail to question the women’s position. At that point, I assume there is a huge gender bias. Terrorism is considered a masculine world, the world of men. But this bias is lost in the research.

Based on this curiosity, I designed research on women and fundamentalism. I tried to observe it in a round way, not directly at the heart of the research on radicalism. I agree with the opinion of Ihsan Ali Fauzie from PUSAD Paramadina, who concluded that fundamentalism is a way to radicalism. Together with a researcher of Rumah Kita Bersama Foundation (Rumah KitaB), we intensively interviewed 20 women on what can connect women to a fundamentalist point of view and movement in Indonesia. The outcome was very interesting. In each woman we interviewed, there is an agency to fight and engage in a jihad to defend her religion. The women attached a very personal meaning to jihad. Of course, this concept was received through their involvement in their fundamentalist group. Here, there is an agency role of women, namely as ‘servants’, both in providing meaning or even criticizing the organization or their fundamentalist group.

A more interesting thing is how women attach meaning to their jihad. Fundamentalist groups place jihad in two categories. One is major jihad (jihad kabir), namely jihad that puts your life on the line in the battlefield/conflict area. Meanwhile, small jihad (jihad saghir) is a jihad related to the role of women to give birth, especially to boys, that will become the actors of major jihad, and being patient while their husbands go on jihad. However, women from younger generations are not satisfied by this social role. They negotiate to participate in major jihad, for example by becoming bomb carriers. This is an interesting fact. But it is the researcher’s job to question this fact in a deeper way.

In my research, because I used gender analysis and feminism, I raised the question of why women feel dissatisfied with their traditional roles in performing small jihads. This question brought me to a more interesting finding. It would seem that the social position of women within fundamentalist groups is very low. They are unappreciated, unseen and unrecognized as something that provides meaning to jihad. These young women are desperate to prove their bravery, even being braver than men. They want their role to be seen and recognized. The only way to prove this is by sacrificing their lives (as the bomb carrier). In the theological concept, actors of jihad are incentivized by receiving angels in the next world, but what is in it for the women? The concept is not as bright and clear as for men. Despite this, women still want to prove that they are willing to put their lives at risk. With this, they are ‘respected’ and their presence and existence are accepted. We can then understand why some women are willing to blow themselves up by carrying a bomb and thinking of this as a jihad (read the publication of Rumah KitaB entitled the Testimony of the Servants: A Study about Women and Fundamentalism in Indonesia, red.).

Q: Violence against women is a long-standing phenomenon. How does your research bring to light data and information on the facts of violence, and thus, become evidence for policy change and social justice?

A: This is an interesting question. This explains my two working arenas – research, and writing for advocacy. I wrote an article in Kompas to respond to the statement of the Minister of Education and Culture, Mohammad Nuh, (he was in power from 22 October 2009 to 27 October 2014, red). At the time there was a rape of a Junior High School student in Depok, committed by her senior. The school refused the victim’s right to go to school after the rape. The minister said that this was not sexual violence, but consensual sex. So, instead of finding a solution on the discriminatory action of the school, the minister condoned it in the name of protecting more students.

In this article, I explained that sexual violence against teenagers is similar to violence in dating. The point is rape can occur in a relationship initially built on a consensual basis, but at one point there is a coercion using the power relationship in the name of love. There is a gender difference that must be understood on the perception of teen boys and girls on the expression of love, the power relationship, and the meaning of a sexual relationship. This difference needs correct understanding that is not biased and not based on male assumptions.

Another example is the research of Rumah KitaB that I am leading on child marriage (there are 14 research titles that can be viewed on http://rumahkitab.com/project-list/karya/). Attempting to step out of the focus that sees child marriage as a result of poverty, we tried to further explore the root of such poverty. Child marriage has become a phenomenon that can be found almost anywhere in Indonesia, both in rural and urban areas. Data shows that one in five Indonesian women were married when they were under age, and two thirds of these marriages ended in divorce. Indonesia is in the top ten countries with the highest child marriage rates in the world. We tried to observe the root of the poverty, namely the changing living space in rural areas as a result of change of land ownership and its conversion. When men and community figures lose their access to land, they become more picky in dealing with public moral problems, including their teenagers. They tend to be more conservative and at least let child marriage slide. By doing this, they show their power politics role and receive economic benefits by becoming a regulation broker. At the analysis level, this research demonstrated how child marriage is actually a form of violence by adults to children. To make matters even more frightening, this violence is agreed upon between adults. Not one adult is challenging it. They often state moral reasoning, in the best interests of the child, covering up shame or resolving immoral conduct. This is contradictory, because marriage of a child is clearly immoral. They drop out of school, stop expressing themselves, and stop playing, which are their rights.

Among the institutions that we observed in the context of this research, there were ‘vague’ institutions. There were neither formal nor informal institutions, but they were extraordinarily effective in promoting child marriage practices.

Q: How do you, along with other researchers, advocate a policy change that is not reactive and does not target the issue on this ‘vague power at work’?

A: We see that child marriage is promoted not only by formal institutions, but by other institutions accommodating this practice. Emergency door regulations, such as dispensation to get married when under age from the Religious Court after the Religious Office has refused because it violated the Marriage Law is one of the accommodative formal institutions. Or, people take advantage of informal institutions, where a community figure is involved in approving a child marriage by conducting an under-handed marriage, which is illegal from the State’s point of view, but legal from a religious standpoint.

Between these two institutions, there is a very powerful situation encouraging child marriage practices, neither by formal nor informal institutions. We call it a ‘vague institution’, namely decisions taken by unknown figures. It may be the mother, father, relative, a big family or the community. The point is marriage is done to cover up shame and resolve the anxiety of adults surrounding the child. This is particularly true when the child is pregnant, or is considered to have disturbed the family stability by the way the child expresses his or her sexuality. They are considered flirtatious, unable to control themselves, and so forth. This shame has plenty of power, but its bearer is so vague. That is what we mean by vague power at work.

The research on child marriage that we conducted has produced new theories that still need to undergo some testing, for example, the phenomenon of social orphans, where the child does not have a father and mother as a place for them to seek protection and help. Their parents have lost their social roles as parents due to severe and systemic poverty.

Q: What kind of progressive maneuver would you like to create through your research to improve the gap in the power relationship between women and men in Indonesia?

A: Our research on FP (publication entitled Religious Perspective Map on Family Planning, red.), fundamentalism, women in radical movements, or child marriage basically shows how religious views and institutions can take a larger role in protecting women. We do this by contrasting text and reality when text is used blindly as a tool to justify or legitimise violence against women. We show facts on this violence and face it with the normative, ideal teachings brought by religion. If we believe religion is a blessing for all humanity, why are only some people enjoying it? If religion teaches us good things, why does it result in bad treatment of women? Certainly, it is not about the religion, but how people interpret it in a biased and incomplete way. In the niche between the fact of bad treatment suffered by women and the normative ideal value of religion, we have the opportunity to build an alignment to women. The feminism analysis knife to me is a way to grow critical thinking and methodology to build alignment, namely thinking and action to address oppression.

Q: What trend do you want to see in the next generation of researchers and analysts that want to promote policy change for social justice?

A: A while ago, I saw a documentary video of a poet, Agam Wispi, an Indonesian exile poet staying in Amsterdam. He was a poet for the People’s Cultural Institution (Lekra) from Medan, North Sumatera in the late 1930s. He was the most influential Lekra poet during 1950-1960s, before joining the navy and being stuck abroad during the 1965 incident. According to the records of the Literature Encyclopaedia developed by the Ministry of Education and Culture, his poetry contained reform never seen before, such as language, expression and emotional word choices. I was very impressed with his work because it contained anger about the social situation that he considered to be unfair for the poor.

In the 1980s, he was invited to Jakarta and he met young poets and writers in Indonesia. He was very impressed with how active these youths were. According to him, their work was very creative and they were acting to fight the oppressive regime.

Inspired by this interview, I see that a critical young generation is the most important element in social change. Issues of environment, labour and specific issues on the oppression of women are mobilized by activists. They are not just conducting research, but also consistently and persistently taking action to move and resist a bad situation. The methods may be different than during my years. The actions today are done through fun methods, out of the standard organizational boxes, but they produce very good results. Social media and technology are clearly helping them, while back in my era cell phones did not even exist.

I see the use of social media as an advocacy tool being a trend that will develop in the future. Infographics, short videos and short movies will become inevitable smart choices in this digital era to advocate policies from research outcomes. This is the era of youth in a fast-paced global era.

However, there are two things that can pose a threat. The first is ethics. The truth of social media news is very hard to trace, from research methodology and knowledge management perspectives. How the research was conducted is not explained, all we get is the outcome. We really must uphold ethics, if not, there will be research outcomes that cannot be academically accounted for, making it no different from hoax news. If false information is used for advocacy material, that is truly frightening and clearly wrong.

The second issue, and I feel that this is a crisis, is organization at the grass roots level. It is there that the real fight for humanity issues lies. Who do we want to defend? Surely the oppressed people. To find them and build their resistance to oppression in the social or gender structure, they need friends. Who is currently working at the village level to organize the people? Political parties do not go that low, instead we have religious communal groups. A number of villages are lucky to be selected for NGO work. Beyond that, we expect the awareness to come from the villagers themselves, who regretfully, have not learned to truly organize themselves for more than 40 or 50 years. Existing organizations are established by the State through agents (village officials). Village elites become small kings who are currently managing their own funds, such as the village fund allocation. In my observation, this is an important facility to conduct advocacy for change. However, the institutional and organizational aspects at the lower level are very fragile. Village discussions become a technocratic mechanism where the voice of the marginalized, including women, is rarely heard. I feel that the trend of change should come from there, but who is over there? Without any critical people, without organizations based on the essence of democracy and public space free from primordial interests, we will let democracy die from its most basic core: representation at the village level.

So if you ask me what do I want to see in the future, I want people’s education at the village level. Not only Qur’an recital. Not only about livelihoods. I want a community organization growing at the community level, the village. It is not enough through organizations managed by the village or recital/religious groups, but a critical people’s organization, where people are aware of their rights, within which are elements of marginalized villagers who have the same opportunity to voice their opinions. Efforts toward this have clearly been done, but again, who is over there? I left the village a while ago. I am only looking from afar and am powerless to raise the awareness of my own village people. This is ironic for many activists of social movement and GESI justice movement.

Q: Within the next five years, how do you see the ‘GESI perspective in research for development’ helping to create and support a wider and more robust knowledge sector in Indonesia?

A: At the knowledge production level, we have to be able to prove that without GESI, just like the examples I put forward from several researches above, the research outcomes are not only inaccurate, but also lost. Lost here means that the knowledge production cannot fulfill the expectation, which should be the basis of policies. When the research is wrong, how can the recommendations be right? At the communication level, we need creative ways, just as activists do through media, but they must be very GESI-sensitive. Not for the sake of GESI itself, but so that knowledge can really be effective and knowledge can be easily read by policy makers.

I feel that issues related to the Sustainable Development Goals (SDG) must be prioritized. There are 17 targets that need robust knowledge production. This will also help policy makers to budget and plan a policy. A simple example is how many contraceptives are needed in this country? We cannot simply give up to the drug industry producers. Knowledge production must be able to complement the State with correct data, so that the State can meet the reach of contraceptives, thus meeting the rights of women.

SGD targets need good databases. The GESI perspective is important to be brought forward, especially for data on targets that seem to be neutral on GESI, for example, the target to eradicate malnutrition and famine, or targets on water and sanitation. Without using GESI, the target to eradicate malnutrition, stunting, famine, or to make clean water available will not be achieved. There needs to be an understanding of how the power relationship works and influences access and control of nutrition and clean water. The power relationship can be based on ethnicity, race, physical condition, or geographical condition, within which there should be the reality of the gender and age relationship.

The same material is published by Knowledge Sector Initiative, a joint program between the government of Indonesia and Australia that seeks to improve the lives of the Indonesian people through better quality public policies, that make better use of research, analysis and evidence, in its website: http://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/ksi-interview-with-lies-marcoes-gesi-perspective-in-research-for-development

Further information about her work with Rumah Kita Bersama Foundation could be retrieved from: http://rumahkitab.com/

Interview with Ms. Azriana, Head of Indonesia’s National Commission on Violence against Women 2015-2019

Leave a comment

I had the chance to interview Ms. Azriana, the Head of the National Commission on Violence against Women (further referred as Komnas Perempuan) 2015–2019, to discuss her changed role, from activist to the head of the Commission, and her views on how the Commission uses data and evidence to influence the policy-making process, and how to integrate gender perspectives into research for policy.

Komnas Perempuan was established in 1998 as a national mechanism for the protection and promotion of women’s human rights. It was set up in response to a public demand from women leaders for state accountability in the aftermath of mass rapes and other forms of sexual violence that occurred during a major incident of rioting directed at the Chinese ethnic minority community in May 1998. A presidential decree, No. 181/1998, stipulated the establishment, role and independence of Komnas Perempuan, which was renewed in 2005 by Presidential Decree No. 65/2005.

Q: Can you tell me about your background?
A: I was born in Lhoksukon, which is now the capital of North Aceh. I completed my bachelor degree in 1993 at Syiah Kuala University in Banda Aceh. Since 1995, I have been handling issues on violence against women, in addition to working as legal advocate; at the time it was called attorney at law. In 1998, the status of Military Operational Area (DOM) in Aceh was revoked, however, armed conflicts ensued, rendering local government activities in Aceh paralyzed for some time. After the revocation of DOM status, I worked in humanitarian activities, especially in helping refugee women and children. Until today, my activities have mostly revolved around civil society movements rather than practicing law.

Q: Becoming the Head of Komnas Perempuan for the period 2015–2019 surely requires a different commitment than your previous position as an NGO activist working outside a government institution. Why did you choose this path? 
A: Advocacy work by NGOs at a certain level requires political power. This power can be obtained by organising community movements, becoming a policy maker through a political party, or getting involved in a state institution functioning as a human rights mechanism to ensure that the Government fulfils the human rights of the people. I chose a national human rights mechanism as my advocacy vehicle when I started to face challenges organising women’s groups in Aceh. After the conflict and tsunami, community empowerment programs used approaches that were not at all empowering, and religion was being so powerfully politicised that it led to diminished critical thinking by the community. This was making my advocacy work more difficult. In addition to that, the number of friends working in advocacy in the field of women’s issues was dwindling, the women’s empowerment space was taken over by religious fundamentalist groups, and violence and discrimination against women increased. It was even being justified by using Islamic Sharia. This was happening in areas still suffering from the remnants of the conflict, where stigma and violence were used to deal with diversity. Due to this increasingly limited space, I decided to join Komnas Perempuan, a more strategic vehicle in relation to its mandate and authority to respond to the violent situation against women, especially in Aceh.

Q: Violence against women is a phenomenon that has existed for a long time. How does Komnas Perempuan present data and information as evidence for policy change in order to achieve social justice? 
A: Komnas Perempuan uses data from its monitoring and studies to establish new knowledge on violence against women through a number of publications, concept papers and policy papers. We communicate this new knowledge to relevant parties, namely national and local governments, law enforcement agencies, universities, religious organizations and indigenous institutions, to promote the production of better policies. In addition to that, we utilize the data from our monitoring and studies to develop support mechanisms for victims of violence that can be used by service providing partners, both community based and government institutions. We also use the data to develop themes, tagline and public campaign material/media, such as the ‘16 Days Campaign on Violence against Women’, ‘Let’s Speak the Truth’ and ‘Diversity of Komnas Perempuan Campaign’, collaborating with partners throughout Indonesia.

Q: What kind of progressive maneuvering space does Komnas Perempuan intend to create to improve the uneven power relationship between women and men in Indonesia? 
A: A space that places the issue of women’s rights, especially eradicating violence against women, at the same level of importance as the main issues of the state and nation. Komnas Perempuan tries to improve the legal sphere that still positions women as targets or marking symbols, by: documenting discriminatory policies; creating a mechanism that enables easier access for victims to have their rights fulfilled; opening spaces of recognition and protection for household workers, migrant workers and entertainment industry workers; and influencing global policies through involvement in international human rights forums and mechanisms.

Q: There are a number of agendas on social change to create conducive individual and community constellations, social relationships and behavioural patterns to achieve a life free from fear and discrimination against women. How do you and Komnas Perempuan choose priorities?
A: Komnas Perempuan formulates its strategic goals and priority issues once every five years, which then translates into its annual work plan. These strategic goals and priority issues are established based on monitoring results, including the Annual Records of Violence against Women in Indonesia, analysis of Komnas Perempuan on the internal and external situation related to the issue of violence against women, and baseline data owned by Komnas Perempuan.

Q: There is a real gap between researchers and the policy-making objective. Often, research for policies is gender neutral and does not consider that women will face more challenges accessing, controlling, participating in and receiving benefits from said public policies. What are your suggestions so that researchers pay closer attention to this gap? 
A: Researchers need to constantly possess and sharpen their gender perspective. This perspective must be integrated into their research stages as a whole, starting from research design, method development, data collection and analysis, to the development of recommendations. A gender perspective will enable researchers to develop a conducive and effective method for women from specific groups–vulnerable groups and minority groups–who are still facing social and cultural challenges, to convey their views and experiences.

Q: Komnas Perempuan develops and publishes various reports, such as monitoring reports, legal and policy assessments, institutional reports and international reports. How is the evidence collection process conducted? What process does Komnas Perempuan use to influence policy making?
A: Evidence or fact collection is done based on the monitoring instrument developed by Komnas Perempuan. This instrument was designed by considering the situation and condition of women in every context and dimension of violence. Monitoring and fact collection is conducted by engaging the participation of the local community. Komnas Perempuan establishes monitoring networks in almost all of its monitored areas. In addition to providing skills for local people to perform documentation, these monitoring networks are part of our efforts to ensure the sustainability of local resource-based monitoring. Komnas Perempuan presents the results of its monitoring report to policy makers at a specially organized public event. Policy makers are asked to respond to the findings and recommendations from the Commission. After the report presentation, the Commission engages in consultation with each policy-making institution (ministry/institution or other government agency) to ensure follow up on the recommendations. On the issue of sexual violence for example, Komnas Perempuan, along with the Service Providing Forum partners, has the initiative to draft the Law on Eradication of Sexual Violence, to ensure that the need to protect women suffering sexual violence is included in the draft.

Q: I want to specifically highlight the Commission’s monitoring report entitled, ‘On Behalf of Local Autonomy: Institutional Discrimination within the Sphere of the Indonesian State and Nation. Monitoring Report of the Condition of Women’s Constitutional Rights Fulfillment in 16 Districts/Cities in 7 Provinces’ (the report is only available in Bahasa Indonesia with title: Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia. Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi). Findings from Komnas Perempuan state that there were 154 problematic local policies issued between 1999 and 2009, as they facilitate institutional discrimination, both through their goals and impacts. Additionally, the Academic Paper on the Policy Analyst Functional Position developed by the State Administrative Agency, Centre for Policy Management Study, Magister of Public Administration, Gadjah Mada University, concluded that losses incurred by the state from problematic public policies has reached trillions of rupiahs each year – each local regulation needs IDR 500 million to 2 billion. Based on this evidence, what can the Commission do to promote effective local policy making without reducing people’s rights or perpetuating violence against women?
A: One of the important achievements of Komnas Perempuan in its advocacy to oppose discriminative policies is the integration of an anti-gender-discrimination clause into Law Number 23 Year 2014 on Local Governance. This law also provides a layered revocation mechanism for discriminative local policies. This achievement evolved from intensive discussion between Komnas Perempuan and the Legal Bureau of the Ministry of Home Affairs starting in 2012. In addition to that, the Commission has developed a Guideline for Testing Constitutional Policy to help local government ensure that local regulations do not contain discriminative materials or substance in guaranteeing the fulfillment of the constitutional rights of the public. This guideline has been socialized to local governments in the 10 provinces and districts/cities producing the highest number of discriminative policies. The challenges will be in making sure this guideline is referenced by local governments when producing regulations. Structure wise, the Commission has no authority for that. Therefore, the Commission needs to continue to encourage the Ministry of Home Affairs to optimize its authority to conduct mentoring to local governments in regulation development to prevent and revoke discriminative local regulations. There were at least 421 discriminative policies as of October 2016.

Q: What suggestions will you give to activists striving for the fulfillment of women rights, both through research and advocacy, so that they are successful in supporting real changes in order to achieve social justice? 
A: The strive to fulfill human rights for women does not only come face to face with existing social and cultural construction still undermining women, but also with policy makers whose paradigm is formed by a social system that is gender biased, even sometimes misogynistic, towards women. Research and advocacy are two important areas that influence each other in the effort to fight for human rights fulfillment for women. Advocacy should be done based on data and facts. Research results will be in vain if not used to advocate for change, therefore, synergy between research work and advocacy work needs to be established. In the context of violence against women, both research and advocacy should be centered on the victim.

The same material is published by Knowledge Sector Initiative, a joint program between the government of Indonesia and Australia that seeks to improve the lives of the Indonesian people through better quality public policies, that make better use of research, analysis and evidence, in its website: http://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/ksi-interview-series-ksi-interview-with-azriana-head-of-the-national-commission-on-violence-against-women-2015—2019

Further reading about Indonesia’s National Commission on Violence against Women could be retrieved from http://www.komnasperempuan.go.id/

International Day for the Elimination of Violence against Women: Avant Propos

Leave a comment

The United Nations General Assembly through resolution 54/134 of December 17, 1999, designated November 25 as International Day for the Elimination of Violence against Women. Prior to that, women’s activists had marked the date as a day against violence since 1981. This date came from the brutal assassination in 1960, of the three Mirabal sisters (political activists in the Dominican Republic, which story was later filmed in In the Time of Butterflies), on orders of Dominican rule Rafael Trujillo (1930-1961).

Violence against women is a human rights violations. Recent facts and figures reveal that:

  • 35% of women and girls globally experience some form of physical and/or sexual violence in their lifetime with up to 7 in 10 women facing this abuse in some countries
  • An estimated 133 million girls and women have experienced some form of Female Genital Mutilation (FGM) in the 29 countries in Africa and the Middle East where the harmful practice is most common
  • Worldwide, more than 700 million women alive today were married as children, 250 million of whom were married before the age of 15. Girls who marry before the age of 18 are less likely to complete their education and more likely to experience domestic violence and complications in childbirth (the following video might help you to get the logic: https://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg or this simple photo https://www.facebook.com/ONE/photos/a.179130009471.121736.11055104471/10152474650649472/?type=3)
  • The costs and consequences of violence against women last for generations

Violence against women is a consequence of discrimination against women, in law and also in practice, and of persisting inequalities between men and women (should you forget the simple formula, I re-write it here, “Gender equality gives women and men the same entitlements to all aspects of human development, including economic, social, cultural, civil and political rights; the same level of respect; the same opportunities to make choices; and the same level of power to shape the outcomes of these choices.”)

Violence against women impacts on, and impedes, progress in many areas, including poverty eradication, combating HIV/AIDS, and peace and security.

Violence against women and girls is not inevitable. Prevention is possible and essential.

Violence against women continues to be a global pandemic (check this infographic: http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women)

This writing is my personal commitment of joining 16 days of activism.

16daysofactivism

From November 25 to December 10 of Human Rights Day, the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign is a time to galvanize action to end violence against women and girls around the world. The international campaign originated from the first Women’s Global Leadership Institute in 1991. This year marks the 21-year anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) -the most progressive road map to gender equality. This first writing is merely a compilation of information from various resources to kick off. The next writings will be written either in English or Bahasa Indonesia (my national language). You are free to check the followings for further information about the campaign: http://www.un.org/en/events/endviolenceday/ and http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism

#ViolenceagainstWomen #16days

Tribute to My Mom by Sayid Abdullaev

Leave a comment

My dear global family,

It has been 20 days since the day my mom has left this planet to go to Heaven.

Losing a parent is such an outlandish feeling, like somebody took an important piece of your soul and left you figuring it out without any hints on how to move on. It is when breathing becomes so unfamiliar that you have no idea if you still belong. It is an impossible pain, however it makes you stronger, because it is the only choice you have…

I know my mom would want me to keep on smiling and move forward with the sense of purpose towards the greatness she has breathed into me.

The week before my mom has passed away, we had a profound conversation on the importance of finding the purpose of being here on Earth and discovering the gifts that each of us has to make this world a better place. I asked my mom, what she thinks her gift was to this world; she looked at me with her kind eyes and said “It is you!” she said, she believes in me, and she knows no matter what kind of challenges might be ahead, she is firm in the belief that I will be great.

Therefore, I am choosing to be patient, I choosing to be grateful for the time I was able to spent with my mom, I am choosing to celebrate each day as a promise to carry the legacy of my mom in all I do, I am choosing to continue making a difference for mothers, fathers, and children the world over, I am choosing to live each day with an open heart and an open mind.

The day my mom has passed away, on the International Day of Peace, I was getting ready for my meeting with the Russian President Putin, and my mom was so proud and excited. It was already hard for her to move and talk, but as I came to her room in the morning, she was in a lot of pain, but she found strength to extend her hands to me … as I kissed them, she said “Do not cry: it is all going to be great,” she held my hands, I looked at her eyes and they were full of courage, pride, kindness, perseverance, and warmth. If only I knew it would be the last time I see her, I would hold her hands forever …

My mom has given me the birth on Earth Day and left this planet on the International Day of Peace, and that’s how she will be remembered: peaceful and kind, a beautiful spiritual being who has blessed us with her human experience, small person with the huge heart, and of course as the mother who has experienced incomprehensible challenges to raise us, her children, and taught us to be always responsible for the space we are holding on Earth …

Mom, your heart beats in my heart! I love you and I really really miss you!!!!

Disclaimer: this beautiful piece was a speech delivered by a friend, Sayid Abdullaev, at the Farewell Party of UNESCO Chair International Regional Training Programme: A Global Intergenerational Forum in Bangkok, Thailand, November 10, 2012. You can find more about him here Sayid Abdullaev

Hanum Indria dan Knit Uroe

Leave a comment

Kakak ngak bisa bantu yang lain, dik. Cuma bisa bantu supaya ilmu Hanum bertambah [dengan membaca referensi berbeda]. Jadi orang yang Hanum ajarin juga ilmunya makin banyak. (26 Mei 2015)

Percakapan via WA tersebut mengawali keinginan saya untuk melakukan “random act of kindness” yang sesungguhnya tidak murni random. Saya mengenal sosok Hanum Indria dengan sangat baik: adik kelas di SMP dan SMU. Juga, bergiat di organisasi intra sekolah yang sama: PALASTIG (Pencinta Alam SMUN 3 Banda Aceh). Namun keinginan untuk membantunya yang menurut saya cukup random karena saya bahkan tidak memahami apa yang menjadi passion-nya.

Dalam beberapa kesempatan berbeda dimana kami menghabiskan waktu bersama –dan ini cukup jarang karena saya sering mukim di luar kota, saya hampir selalu melihatnya dengan segelondong benang dan dua pengait. Hanum terlihat sangat terampil memainkan dua pengait tersebut sembari tetap menyimak dan terlibat dalam diskusi kami dengan sepenuh hati. Hal yang mungkin lebih mengagetkan adalah terkait mimpi yang ingin diwujudkan setelah mendapatkan gelar Sarjana Teknik (ST) dari Jurusan Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala. Saat semua lulusan PTN ataupun PTS di Aceh berburu mengikuti ujian CPNS, Hanum bahkan bersikap tidak peduli.

10857718_746597695431361_3545501386607765462_n

Bersama dengan dua orang teman, Marwan dan Miswar, ia membangun sebuah shelter yang direncanakan sebagai tempat mengajar keterampilan rajut kepada mereka yang ingin mempelajarinya. Tempatnya tidak jauh, di pekarangan rumahnya di Tungkop, Darussalam, Kecamatan Aceh Besar. Saya pernah mampir dan dengan keterampilan yang terbatas, membantu menghaluskan permukaan bambu yang akan digunakan sebagai pagar. Saya benar-benar terpukau dengan segala ketekunan Hanum dan dua temannya dalam pekerjaan membangun shelter yang dilakukan swadaya.

017

Sembari menunggu bangunan tersebut rampung, Hanum terus menebarkan ilmunya kepada mereka yang tertarik untuk belajar bersama. Percakapan WA pada awal Juni lalu membuktikan keyakinan saya bahwa perempuan ini, seorang Hanum Indria, sungguh memahami apa yang ingin dilakukannya dalam hidup.

Di antara anak sekolah di Kajhu yang sudah bisa merajut, ada 2 orang yang dari Lamno. Salah satunya sudah bisa baca pola. Dengan pendampingan selama 6 bulan, setiap orangnya sudah bisa mengajar masing-masing 2 orang lagi. Target Hanum, minimal 5 orang saja sudah bisa membentuk kelompok mandiri, kemudian bisa mencari ciri khas kelompok dan meluncurkan merek sendiri. Hasilnya bisa dipasarkan di Banda Aceh.

Perempuan ini sungguh luar biasa! Kemuliaan niatnya dan kesungguhannya untuk menekuni apa yang menjadi passion-nya telah menggugah saya. Saya menuliskan kisah ini karena saya ingin menggerakkan alam semesta untuk membantunya, mengingat keterbatasan kedua tangan saya yang mungil ini.

Sejauh ini, saya sudah mengirimkan beberapa buku sebagai referensi untuk Hanum dan juga kelompoknya (ada 11 judul). Saya juga sedang berusaha mendapatkan informasi mengenai lembaga di Provinsi Aceh sana yang bertanggung jawab untuk pendaftaran merek. Hanum adalah perempuan yang cepat belajar, sehingga seandainya ada teman-teman yang ingin berbagi keahlian dan keterampilan dengan Hanum via tutorial online, saya juga mungkin bisa memfasilitasi ini. Or any other thoughts yang sekiranya bisa membuat Hanum memaksimalkan spill over effect dari keahliannya kepada yang lain, silahkan berbagi di kolom komentar.

IMG_2278

Saya percaya pada sebuah sentuhan kecil yang diniatkan dengan penuh kemuliaan dan kerendahan hati akan menjadi sesuatu yang bermakna besar bagi kemanusiaan dan mungkin peradaban

(Semua foto yang digunakan di tulisan ini sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Ingin mengetahui lebih jauh mengenai Hanum, silahkan cek Facebooknya di Hanum Indria)

Older Entries