Akhir 1999, saya bergabung dengan sebuah LSM di Banda Aceh -La Kasspia, the Institute for Peace and Human Security Studies sebagai kepala departemen penelitian dan pengembangan. Saat itu, status Daerah Operasi Militer (DOM) yang telah disandang Aceh sejak 1989 telah lebih setahun dicabut, tepatnya melalui pernyataan resmi Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto pada 7 Agustus 1998. Namun, dehumanisasi yang menjelma dalam bentuk extrajudicial killing or summary execution, enforced or involuntary disappearances, torture, arbitrary detention dan rape terus terjadi melalui periodisasi operasi militer pasca DOM, yaitu:

  1. Operasi Wibawa (Agustus – Januari 1999)
  2. Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999 – Januari 2000)
  3. Operasi Sadar Rencong II (Februari – Mei 2000)
  4. Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000 – 18 Februari 2001)
  5. Masa JoU (2 Juni 2000 – 15 Januari 2001)
  6. Masa Moratorium (15 Januari – 15 Februari 2001)
  7. Masa Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, dilanjutkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2002 (11 April – 30 November 2002)
  8. Masa CoHA (Desember 2002 – Mei 2003)
  9. Darurat Militer (19 Mei 2003 – 19 Mei 2004)
  10. Darurat Sipil (Mei 2004 – Mei 2005)

La Kasspia ikut berkontribusi menyediakan sumber informasi bagi upaya-upaya resolusi konflik, salah satunya melalui publikasi dua laporan berikut: Laporan Kajian Triwulan Kondisi Sosial Politik Aceh dan Laporan Kajian terhadap JoU.

Saya ingin berbagi sumber informasi tersebut di sini, utamanya bagi pemerhati masalah konflik, agar pengetahuan ini menjadi kepingan puzzle yang melengkapi sejarah konflik di Aceh.

Catatan:

Babak baru bagi penyelesaian konflik Aceh secara damai dimulai dengan diselenggarakannya rangkaian perundingan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue. Rangkaian perundingan damai ini dimulai dengan periode Joint Understanding on Humanitarian Pause yang ditandatangani pada 12 Mei 2000 di Davos, Swiss; dilanjutkan dengan Provisional Understanding (Moratorium) yang ditandatangani di Swiss bertepatan dengan pertemuan Joint Forum pada 6-9 Januari 2001; diakhiri dengan Cessation of Hostilities Agreement yang ditandatangani pada 9 Desember 2002. Periode ini menghasilkan dinamika konflik yang berbeda; kekerasan meningkat meskipun di atas meja perundingan telah disepakati mekanisme gencatan senjata hingga peredaan ketegangan antara kedua belah pihak. CoHA menemui kegagalan pada 19 Mei 2003 seiring dengan deklarasi all out war oleh Pemerintah RI terhadap GAM yang diperkirakan berjumlah 5.000 orang dengan kekuatan 2.000 pucuk senjata. Darurat Militer menjadi titik kulminasi bagi usaha damai yang telah dirintis sejak 2000 dalam rangka menyelesaikan konflik Aceh dengan cara-cara non-kekerasan.

Referensi Lain:

Internal Review of Aceh Initiative oleh Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue bisa diakses di http://www.hdcentre.org/fileadmin/user_upload/Our_work/Peacemaking/Aceh_Indonesia/Supporting_documents/Aceh-internal-review-HD-Centre.pdf

Naskah Provisional Understanding (Moratorium) juga bisa diakses di http://www.hdcentre.org/fileadmin/user_upload/Our_work/Peacemaking/Aceh_Indonesia/Supporting_documents/Provisional-understanding-9-January-2001.pdf

Naskah CoHA dan Memorandum of Understanding yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative bisa diakses di http://www.hdcentre.org/fileadmin/user_upload/Our_work/Peacemaking/Aceh_Indonesia/Supporting_documents/Provisional-understanding-9-January-2001.pdf