Mirisa Hasfaria (MH): Sejak reformasi bergulir, Indonesia sudah membentuk atau mereformasi institusi-institusi yang akan mengawal tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, seperti membentuk KPK, atau mereformasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun mengapa tidak ada transformasi yang signifikan terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan integritas di Indonesia?

Kevin Evans (KE): Isu pertama adalah apakah tidak ada kemajuan di Indonesia di bidang ini? Saya rasa jawaban adalah banyak. Bahwasanya koran dan TV penuh isu-isu dan skandal korupsi disebabkan “bad news sells” dan manusia dimana-mana nampak suka melihat orang hebat jatuh, apalagi jika kejatuhan dapat dikaitkan dengan kezoliman atau ketidak-adilan seperti korupsi.

Koran penuh dengan berita ini, yang sebetulnya mengisi ranah publik dan perspektif masyarakat umum karena empat hal:

  1. Bad news sells
  2. Masyarakat tidak lagi mentolerir perilaku korupsi (contoh paling nyata upaya untuk menjatuhkan KPK gagal karena rakyat menuntut balik dan tidak ada politikus yang berani melawan tsunami pendapat publik serta partai yang dianggap bau korupsi mati – lihat Demokrat dan PKS saat ini atau PDIP dulu, atau Golkar sebelum itu;
  3. Rakyat semakin peka dan mengerti masalah dan dampak korupsi sehingga lebih pintar “mencium”nya dari pada dulu
  4. Pers di Indonesia sudah bebas untuk mengkritik atau mengudarakan “bad news” yang memojokkan pihak yang berkuasa. Hal ini sangat berbeda dari zaman dulu.

Akibat dari hal tersebut di atas adalah kebanjiran berita mengenai hal yang layak dibaca publik. Dengan demikian kesan dan persepsi yang kemudian muncul adalah keadaan saat ini lebih buruk dari dulu ,padahal belum tentu. Justru kebebasan untuk mempertanggungjawabkan penguasa merupakan satu pintu yang membongkar dan mengerdilkan potensi korupsi berskala besar.

Mari kita elaborasi poin 3. Kalau anak SBY mau masuk ke kancah politik istilah di Indonesia adalah nepotisme bahkan nepotisme akbar. Di Singapura anak mantan perdana menteri (Lee Hsien Loong, putra tertua Lee Kuan Yew) dijadikan perdana menteri disambut sebagai bukti kehebatan keluarga tersebut!!! Di Indonesia anak SBY belum apa-apa sudah disikapi demikian. Anak Lee Kuan Yew bahkan jadi dan tidak ada komentar negatif. Mengapa demikian??

Jadi, saya tidak setuju kalau tidak ada kemajuan untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Grafis tentang persepsi korupsi menunjukkan bahwa pada tahun 1999, Indonesia menempati ranking ketiga terburuk di dunia dengan nilai 1,9 dari 10. [1] Pada tahun 2011 ranking Indonesia sudah naik sampai ke 3,0 dan setara dengan Meksiko dan Argentina dan letaknya di posisi menengah di dunia, bukan lagi di bawah.

Nah kalau rakyat masih jauh dari puas merupakan petanda baik bahwa mereka tetap menuntut perbaikan lagi. Dan memang masih banyak yang harus diperbaiki. Namun demikian sudah saatnya rakyat di sini mulai menilai diri secara lebih bermartabat daripada dulu. Indonesia tidak lagi seburuk negara perang dan gagal. [2] Kalau sudah masuk ke ranking menengah sudah tak bisa ditolak sebagai perkembangan positif. Namun sebagaimana yang saya sebutkan di atas, masih ada banyak yang harus diperbaiki.

Tahap berikut untuk melanjutkan perbaikan adalah jangan hanya obsesi di Indonesia untuk mencari dan menghukum koruptor seolah-olah proses hukuman sudah cukup. Sayang sekali pendekatan penegakan hukum jauh dari cukup.

Yang harus jauh lebih dikedepankan adalah perbaikan sistem yang dapat menjadikan perilaku korupsi tidak begitu menguntungkan atau terlalu merepotkan sehingga “not worth it”. Bukan hanya “mungkin saya bisa ditangkap”, walau risiko ini sangat penting sebagai hal yang harus dipertimbangkan oleh calon koruptor.

Teriakan untuk hal seperti hukuman mati bagi saya membuang waktu.

Hal ini dikarenakan faktor yang mengubah perilaku orang (deterrence effect) bukan beratnya jeratan pidana atau perdata melainkan kepastiannya.

Misalnya kalau saya tahu ada hukuman mati, tapi saya juga tahu bahwa hukuman tersebut masih bisa ‘dinegosiasikan dengan polisi, jaksa sampai ke hakim’, belum lagi jumlah koruptor yang ditangkap masih sangat sedikit, maka apa yang perlu ditakuti? Namun jika hukumannya hanya dipecat dari jabatan serta harus mengembalikan kerugian negara, tapi saya yakin bahwa pasti ditangkap, maka situasi mana yang akan menjadikan saya berpikir seribu kali sebelum bertindak korup?

Jadi ingat, bukan beratnya jeratan pidana atau perdata melainkan kepastian yang mengubah perilaku manusia.

Kalau perbaikan sistem kita mulai dari kesadaran akan lapangan riil dimana peraturan harus ditegakkan, yaitu situasi pranata sosial, budaya, ekonomi dan politik rakyat. Dari sana kita bisa membentuk peraturan yang rasional, terpadu dan koheren.

Contoh nyata adalah peraturan jalan 3-in-1. Sejak hari diberlakukannya sekitar tahun 1994, sudah bobrok dengan langsung munculnya industri joki dan industri susulan seperti polisi yang mencari keuntungan dari pemerasan joki, dan sebagainya. Jadi sejak hari pertama sudah gagal, namun hampir 20 tahun berikut masih dipakai! Atau UU Pemilu yang sudah cantik dan lengkap dengan 50 pasal pidana. Tapi pertanyaannya kemudian, siapa yang akan menegakannya? Ada 100.000 calon lebih, 4,6 juta staf KPU, KPUD, sampai ke KPPS, 120 juta pemilih aktif, dan entah berapa anggota tim kampanye masing-masing calon. Tapi di seluruh Indonesia hanya ada 300.000 polisi!!! Mana mungkin ditegakkan peraturan ini? Jelas-jelas tidak ditegakkan. Bolong lagi, sehingga kehadiran pasal-pasal pidana ini tidak ada efek jera atau dampak kecuali dipakai oleh pihak yang memang ditangkap sebagai alasan untuk teriak “konspirasi politik” dan sebagainya.

MH: Peran apa yang diharapkan dimainkan oleh OMS dalam rangka pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas di Indonesia? Apakah peran-peran ini memiliki landasan legal formal, atau ini hanya moral imperative yang sekali lagi disandingkan ke pundak mereka dalam rangka transformasi sosial?

KE: Masyarakat sipil punya peran untuk tetap mengangkat isu, turut mendidik masyarakat umum tentang bahaya korupsi, membongkar kasus atau serahkan bukti korupsi dan penyalahgunaan wewenang kepada pihak yang berwajib. Mereka juga bisa membuka aib koruptor yang mencari jabatan publik termasuk anggota legislatif dan eksekutif agar rakyat dapat menilai. Koprupsi dari rakyat misalnya menuntut uang dari bakal calon juga harus dijelaskan dan dikutuk sebagai perilaku yang memperpanjang rantai korupsi oleh pihak yang bagi-bagi duit nantinya, karena orang tersebut adalah pengutang besar pada sponsor dan pendanaannya sehingga tidak bisa diharapkan akan membantu rakyat.

MH: Saat berada di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR) dulu, saya familiar dengan Pakta Integritas [3] dan Conflict of Interest, apakah ini satu-satunya mekanisme yang diharapkan bisa memberantas korupsi dan meningkatkan integritas?

KE: Program seperti Pakta Integritas, pengendalian benturan kepentingan dan sebagainya merupakan alat yang dapat membangun benteng keamanan dalam lembaga dan orang di dalam agar mereka terpaksa bekerja dengan integritas, dan supaya orang luar tahu bahwa orang dalam nggak bisa main macam-macam. Kita perlu juga mengembangkan mekanisme untuk mengendalikan nepotisme. Menurut saya, nepotisme merupakan jalan menuju korupsi. Masalahnya adalah saya nggak yakin kalau orang Indonesia benar-benar menolak/mengutuk nepotisme seperti mereka mengutuk korupsi dan kolusi. Inilah kerja penting untuk masyarakat sipil, untuk meyakinkan rakyat bahwa nepotisme merupakan bentuk diskriminasi yang sangat melemahkan kapasitas bangsa untuk menghadapi masalahnya dengan fair.

Catatan Kaki:

Kevin Evans merupakan mantan Kepala Satuan Anti Korupsi (SAK) Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR). Beliau merupakan founder dari http://www.pemilu.asia

Disclaimer: bincang-bincang ini terjadi jauh sebelum tertangkap tangannya kepala SKK Migas dan hakim Mahkamah Konstitusi oleh KPK dalam kasus gratifikasi, sehingga beberapa aspek terkait dengan penegakan integritas di salah satu pilar tersukses demokrasi Indonesia dan kebijakan industri ekstraktif yang dikelola pemerintah tidak tersentuh

[1] – Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index disusun oleh Transparency International setiap tahunnya untuk mengukur tingkat korupsi sektor publik. Indeks tahun 2012 mengukur persepsi korupsi 176 negara dan wilayah di seluruh dunia, yang bisa diakses di http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/

[2] – Indeks Negara Gagal atau The Failed States Index disusun oleh the Fund for Peace bekerjasama dengan majalah Foreign Policy menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 177 negara (2011), 63 dari 178 negara (2012) dan 76 dari 178 negara (2013). Indeks Negara Gagal 2013 bisa diakses di http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable

[3] – Menarik untuk dicermati bahwa Pakta Integritas merupakan salah satu tool yang diperkenalkan oleh Transparency International untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Informasi lebih lanjut bisa didapatkan dari http://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts/3/ dan http://www.transparency.org/whatwedo/tools/resources_about_integrity_pacts/3/

Saya lampirkan disini Pakta Integritas dan Kesanggupan Karyawan BRR NAD-Nias yang pernah saya tanda tangani. Pakta Integritas dan Kesanggupan Karyawan BRR NAD-Nias