(Judul ini terinspirasi dari video testimoni “Bunda” Marwah Daud Ibrahim, Ph. D sebagaimana bisa diakses di http://www.mhmmd.net)

Dalam sebuah sesi tatap muka pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak M. Yahya Basir di ruang kelas 3 IPA 7 SMUN 3 B. Aceh, suatu hari di tahun ajaran 2001/2002, beliau mengusulkan ide “pembuatan proposal rencana kuliah”. Seyogyanya, ini akan menjadi alternatif yang bagus untuk meyakinkan orang tua mengenai konsekuensi pembiayaan jika anak terpaksa kuliah di universitas swasta karena tidak lulus UMPTN (atau SPMB, demikian namanya waktu itu). Seringkali, asumsi “bersekolah di universitas swasta mahal” melekat di kepala orang tua tanpa mereka tahu pasti “seberapa mahal yang dimaksud” sehingga memaksa anak menunggu setahun, bahkan 2 tahun (batas akhir seseorang bisa mengikuti UMPTN, pasca lulus SMU) agar bisa bersekolah di unversitas negeri yang biayanya lebih murah. (Padahal, dengan berubahnya status beberapa universitas negeri menjadi BHMN, biaya kuliah di jurusan A universitas negeri B yang belum terakreditasi justru jauh lebih mahal dibandingkan kuliah di jurusan C universitas swasta D yang selama 8 tahun berturut-turut mendapatkan Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional). Padahal lagi, biaya “menanggung akomodasi pengangguran terselubung yang sudah-lulus-SMU-namun-belum-kuliah” dan usia produktif yang harus disia-siakan, tidak semahal biaya bersekolah di universitas swasta tertentu.

Alkisah, setelah sangat sadar akan jurusan yang ingin saya tekuni, saya pun melakukan survei terhadap universitas swasta yang memiliki program studi tersebut. Sejak awal, DKI Jakarta telah saya coret dari daftar pilihan, karena item “biaya hidup” pasti akan menjadi komponen yang besar, sehingga proposal rencana kuliah saya sulit untuk disetujui Papa. Saya beralih ke Bandung. Survei membuktikan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan merupakan yang terbaik. Apa nyana, jika saya memilih berkuliah di sini, berarti 3 orang saudara kandung saya yang sedang berkuliah, yakni Mirza Fitra (Teknik Elektro UNSYIAH), Mirna Fitri (Ekonomi Akuntansi UNSYIAH) dan Miryanti Sari (D3 Ekonomi Akuntansi UNSYIAH), harus berhenti kuliah karena biaya kuliah yang sedianya buat mereka, harus disedot “kemahalan” berkuliah di sini.

Saya beralih ke Yogyakarta, yang sedikitnya memiliki tiga universitas penyelenggara program studi HI; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, dan Unversitas Dirgantara Indonesia. Berdasarkan penilaian terhadap akreditasi (informasinya saya dapatkan dari senior di SMUN 3 B. Aceh yang telah lebih dulu menyeberang ke Jogjakarta, Saiful Zuhri), saya mantap memilih UMY jika tidak diterima di universitas negeri. Saya pun membuat proposal rencana kuliah dan menyerahkannya kepada Papa. Papa setuju!

5 Juli 2002, saya diterima di pilihan kedua, Sastra Jerman Universitas Padjajaran Bandung… Hmm, saya tidak terlalu tertarik sebenarnya. Berbeda jika saya diterima di Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang merupakan pilihan pertama. Saya mencoba memanfaatkan jeda sebulan antara pengumuman SPMB dengan pendaftaran untuk mengikuti ujian seleksi masuk UMY Gelombang Kedua. Alhamdulillah, saya diterima di Jurusan HI. Tentu saja saya memilih mengambil kesempatan ini. “I thought there had never been a better time to pursue what I aimed to achieve than that time”. Saya menginginkan berkuliah di Jurusan HI sejak berusia 16 tahun, dan mengingat tahun depan saya belum tentu lulus di jurusan tersebut namun di universitas negerinya, ini adalah saat yang tepat.

Saya kemudian membiasakan diri dengan istilah seputar kuliah: SKS, semester gasal/ganjil, semester genap, KRS, KHS, KKN, skripsi, DPA (Dosen Pembimbing Akademik), DPS (Dosen Pembimbing Skripsi), SKBT (Surat Keterangan Bebas Teori), Magang, dan lainnya.

Seiring dengan Ospek Fakultas yang jatuh pada hari kedua, yakni tanggal 4 September 2002, kami mendapat buku Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun akademik 2001/2002. Di dalamnya, saya mendapatkan informasi penting serupa: total SKS yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP) adalah 145, persyaratan lulus cumlaude adalah IPK minimal 3, 50 dengan masa studi maksimal 4 tahun, total SKS yang bisa diambil tiap semester maksimal 24, serta komposisi mata kuliah beserta ketentuannya.

The story continues…

Dalam perencanaan kuliah, saya memutuskan bahwa di tahap awal, saya harus menentukan indikator keberhasilan yang ingin dicapai semasa kuliah, yakni:

  1. Lulus cumlaude dengan IPK di atas 3, 75 (batas IPK minimal mahasiswa UGM untuk mendapatkan predikat cum laude, meskipun UMY sendiri mensyaratkan hanya 3,50) dengan masa studi 3 tahun
  2. Maksimal hanya boleh mendapatkan dua nilai B setiap semesternya
  3. Mengambil SKS maksimal tiap semester (dimana mahasiswa disyaratkan untuk memiliki IPK pada semester sebelumnya minimal 3,00)
  4. Tidak boleh mengulang mata kuliah, karena mengulang berarti menambah masa studi sehingga indikator pertama sangat mungkin tidak tercapai
  5. Skripsi berdasarkan studi lapangan, tidak hanya berdasarkan studi literatur semata sebagaimana banyak dipraktekkan oleh mahasiswa HI UMY

Kedua, melihat komposisi mata kuliah dan ketentuan yang berlaku. Seorang lulusan HI UMY harus menempuh 10 SKS Mata Kuliah Umum Inti, 6 SKS Mata Kuliah Umum Lokal, 33 SKS Mata Kuliah Dasar Keahlian, 36 SKS Mata Kuliah Muatan Inti, 30 SKS Mata Kuliah Keahlian, minimal 15 SKS Mata Kuliah Pilihan Jurusan, minimal 6 SKS Mata Kuliah Pilihan Umum, 6 SKS Skripsi dan 3 SKS KKN/Magang. Sehingga, sejak tanggal 4 September 2002 pula, saya sudah memiliki gambaran, akan seperti ini nantinya Kartu Rencana Studi (KRS) tiap semester.

Poin kedua ini menjadi penting karena adanya dua syarat mutlak yang melekat pada tata cara pemilihan mata kuliah: Satu, bahwa dari pilihan Studi Asia Selatan, Studi Amerika Latin, Studi Afrika, Politik dan Pemerintahan Eropa, Politik Luar Negeri Jepang, Globalisasi, dan Demokrasi (ditawarkan di semester ganjil) serta Politik dan Pemerintahan Rusia, Politik dan Pemerintahan Australia, Politik dan Pemerintahan Timur Jauh, Diplomasi Kebudayaan, Masalah Negara Berkembang dan Analisa Hubungan Internasional (ditawarkan di semester genap), mahasiswa MINIMAL mengambil 15 SKS. Dua, dari pilihan mata kuliah Pendapat Umum dan Partai Politik, Metode Penelitian Lanjutan dan Analisa Kekuatan Politik (ditawarkan di semester ganjil) dan Politik Lingkungan Internasional, Teori Pembangunan, Sistem Pemerintahan Indonesia dan Sosiologi Politik Islam (ditawarkan di semester genap), mahasiswa MINIMAL mengambil 6 SKS. Jadi secara keseluruhan, hanya 21 SKS yang bisa dipilih bebas, sisanya wajib diambil.

Ketiga, menyiapkan perangkat evaluasi dan rencana cadangan. Di akhir semester VI saya mengevaluasi bahwa saya mengalami defisit 8 SKS sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem paket untuk Semester I dan II dengan total masing-masing 21 SKS, serta di Semester III dan IV dengan komposisi mata kuliah wajib membentuk angka total 23 SKS. Saya pun menyiapkan rencana cadangan untuk merevisi indikator keberhasilan terkait masa studi 3 tahun yang tidak mungkin dicapai, menjadi 3,5 tahun. Hal kedua yang saya evaluasi adalah keleluasaan untuk “menikmati nilai B” maksimal 2 mata kuliah tiap semesternya, namun ini akan menggagalkan saya mencapai indikator IPK minimal 3,75. Sekali lagi, saya membuat rencana cadangan yakni mengulang mata kuliah dengan mendaftarkan diri di semester pendek tahun akademik 2004/2005 untuk mengubah nilai 3 mata kuliah dari B menjadi A (Jujur, inilah pertama kalinya saya bersinggungan dengan “SEMESTER PENDEK”. Sebelumnya, saya selalu tidak bisa mengikutinya karena, “tidak ada mata kuliah yang bisa diulang”. Sementara jurusan juga memberlakukan aturan bahwa mata kuliah baru hanya bisa diambil di semester reguler).

Perangkat evaluasi dan rencana cadangan juga membuat saya sesering mungkin berhubungan dengan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Pengajaran FISIPOL. Hasilnya, saya memiliki hubungan personal yang sangat baik dengan para staf, bahkan setelah lulus hampir 3 tahun lulus dari UMY, mereka masih mengenali saya. Selain mempunyai hubungan sosial yang membuat saya selalu nyaman untuk ke kampus, saya juga menjadi sangat tahu mengenai arah studi. Misalnya, manakala ada perubahan dosen pengampu mata kuliah (sehingga harus menyesuaikan strategi berhadapan dengan beliau tersebut), atau perubahan komposisi Mata Kuliah Pilihan Jurusan dan Mata Kuliah Pilihan Umum dan kapan ditawarkan (di semester genap atau ganjil).

Keempat, mulai berpikir mengenai “MENULIS SKRIPSI” sejak akhir semester II. Di semester III, saya sudah diperbolehkan untuk mengambil Mata Kuliah Pilihan Jurusan/Mata Kuliah Pilihan Umum…

Semester III telah memberikan mahasiswa keleluasaan untuk mulai memilih minat terhadap konsentrasi tertentu. Peluang ini saya manfaatkan untuk mengambil mata kuliah yang benar-benar saya minati bukan karena “semua-teman-saya-mengambil-mata-kuliah-tersebut”. Saat itu pula, saya mulai terusik dengan beberapa “tema besar” seperti masalah kemiskinan di Dunia Islam, Millenium Development Goals (MDG), konflik dan resolusi konflik di Asia Tenggara, situasi politik di Timur Tengah, dan konflik di Aceh. Saya kemudian membuat daftar, dari ketertarikan saya yang mendalam terhadap isu-isu tadi, “SIAPA PERNAH MENULIS APA”. Selama seminggu saya nongkrongin Laboratorium HI dan Perpustakaan UMY, untuk melengkapi daftar ini.

Setelah daftar terisi lengkap, saya mulai mendapatkan short-listed yang ternyata mengarahkan fokus saya pada dua tema saja, yakni konflik di Aceh dan resolusi konflik di Asia Tenggara, khususnya di Filipina Selatan. Saya mulai membaca, seluruh skripsi yang masuk dalam dua kategori ini satu persatu. Tak lupa membuat catatan, judul dan rumusan masalah, hipotesa yang diajukan penulis dan jangka waktu penelitian. Tiga hal ini merupakan bagian terpenting yang bisa menjadi starting point jika saya ingin melanjutkan penelitian terhadap tema/isu yang sudah terlebih dahulu ditulis.

Contohnya, skripsi-skripsi yang masuk dalam tema konflik di Aceh, saat itu ada 6 sampai 7 judul skripsi yang menulis mengenai tema ini. Setelah selesai membaca dan membuat catatan, saya menemukan bahwa penulisan ilmiah tentang konflik Aceh di Jurusan HI UMY berhenti sampai analisa “apakah MoU Helsinki yang ditandatangani oleh RI dan GAM pada 1 Agustus 2005 lalu bertentangan dengan konsep NKRI”. Sehingga, jika saya ingin melanjutkan analisa, maka saya akan menulis tentang implementasi MoU Helsinki setelah 3 tahun penandatanganannya.

Saya sendiri lebih cenderung menulis mengenai resolusi konflik di Filipina Selatan. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, karena saya baru saja kembali dari 2005 SEACA-IPD Advocacy Strategy and Techniques Development Internship Program selama 2 bulan di Filipina. Pengalaman ini cukup menggelitik saya untuk menulis tema yang selama dua bulan telah sangat dekat dengan saya.  Analisa saya terhadap skripsi yang pernah ditulis menyimpulkan bahwa para penulis berhenti di bagian “penandatanganan Perjanjian Tripoli 1976 sebagai dasar resolusi konflik dalam bingkai otonomi”. Sehingga, saya tergugah untuk melanjutkan analisa dengan melihat efektifitas Perjanjian Tripoli 1976 dalam mewujudkan perdamaian di Filipina Selatan dan menyemai human security (tahapan selanjutnya setelah resolusi konflik).

Sehingga, saat pengajuan judul, proposal saya yang berbunyi “Membangun Keamanan Kemanusiaan dalam Konflik di Mindanaio (Studi Kasus GiNaPaLaD TaKa Space for Peace dan Sanctuaries for Peace di Pikit, North Cotabato)” langsung disetujui karena belum pernah ada yang menulis tema tersebut.

Pengalaman saya berbicara bahwa “riset kecil” harus dilakukan sebelum pengajuan judul skripsi, karena tema yang umum pun harus diturunkan ke dalam judul yang lebih spesifik [misalnya yang ditulis oleh teman lain, “Masalah Kemiskinan di Dunia Islam (Studi Kasus Afghanistan Pasca Invasi Amerika Serikat)”].

Cerita berlanjut dengan ujian skripsi yang saya tempuh pada 4 Februari 2006 lalu. Tidak ada hambatan, tidak ada revisi yang signifikan (sehingga saya sukses mengantongi nilai A untuk skripsi). Sebuah kejutan muncul saat yudisium FISIPOL UMY pada 25 Februari 2006: dua sertifikat yang terselip di map yang dibagikan, satunya menyebutkan saya sebagai “Lulusan Tercepat FISIPOL UMY untuk Wisuda Periode III Tahun Ajaran 2005/2006 dengan masa studi 3 Tahun 5 Bulan 3 Hari” sementara satunya bertuliskan “Lulusan dengan Predikat Cumlaude (IPK 3, 82)”.

att_the-power-of-planning

Disclaimer: posting ini saya tulis pada Maret 2009, tiga tahun setelah saya menyelesaikan studi HI di UMY dan dua bulan sebelum saya berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi S2. Delapan tahun setelah lulus dari HI UMY, tentu saja ada banyak perubahan yang terjadi secara internal, khususnya terkait kurikulum. Informasi terbaru bisa didapatkan melalui http://hi.umy.ac.id/kurikulum/