Note: catatan ini merupakan refleksi terhadap pelatihan Civic Education for Future Indonesian Leaders (CEFIL) XVII yang saya ikuti pada April 2006. Saat menuliskan refleksi ini, saya sedang bekerja untuk BRR NAD-Nias.

Saya dan BRR NAD-Nias

Menyusul berakhirnya fase tanggap darurat, pemerintah lantas menugasi BAPPENAS untuk mengkoordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias. Beberapa lembaga kerjasama internasional turut serta dalam proses penyusunan rencana induk. Selain mengulas dengan detail kebutuhan pembangunan kembali kawasan yang dilanda bencana, dokumen ini menegaskan pentingnya pembentukan sebuah lembaga yang bertugas untuk mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias.

Pada 15 April 2005, Presiden RI menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005.  Pada keesokan harinya, 16 April 2005, presiden menetapkan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD-Nias melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005.

Sejak 9 Juni 2006, saya bekerja di BRR NAD-Nias. Saat menuliskan testimoni ini, saya merupakan senior staf di Pusat Hubungan Mitra Kerja Utama yang berada di bawah Kedeputian bidang Operasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pasca bencana adalah hal yang kompleks, terkait dengan kerusakan sepanjang 800 km daerah pesisir (jarak yang sama antara Jakarta dan Surabaya) dan terkait dengan besarnya biaya yang dikelola untuk tujuan ini; Rp 24 triliun dari negara donor yang sudah teralokasi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi, RP 21 triliun yang berasal dari moratorium hutang RI; dan kebutuhan untuk membangun Aceh dan Nias “lebih baik” yakni sebesar Rp 15 triliun yang masih harus dikonfirmasi ulang sumber pembiayaannya.

Sebagai karyawan BRR NAD-Nias, saya ikut menandatangani “Pakta Integritas” sedari awal bekerja, yang merupakan pernyataan kesanggupan untuk tidak terlibat dalam praktek dan upaya KKN serta untuk menjunjung tinggi aspek transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kontribusi CEFIL terhadap Transparansi, Akuntabilitas dan Voice of Citizen

Bekerja di sebuah lembaga yang memiliki mandat dan tanggung jawab luar biasa, bukanlah hal mudah. Hingga menjelang tahun ketiga pasca tsunami, BRR dan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi baru berhasil membangun 102.063 rumah dari total kebutuhan sebanyak 120.000 unit rumah. Sehingga, bisa dipastikan, bahwa ada aspek-aspek tertentu dari ekspektasi masyarakat yang belum bisa terpenuhi.

Saya pribadi berusaha menyumbangkan segala kemampuan terbaik untuk mendukung kebijakan, performance dan kemampuan BRR NAD-Nias untuk melaksanakan mandat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Induk.

Saya melihat CEFIL sebagai sebentuk “moral imperative” yang berbicara dan mendiskusikan tentang do’s and donts’ warga negara serta hak dan kewajiban yang harus secara seimbang dikedepankan, sehingga prakteknya tidak men”cederai” hak dan kewajiban orang lain. Dalam lingkup yang personal, saya senantiasa mengedepankan kesetaraan gender dan menjadi gender sensitive dalam melaksanakan pekerjaan, namun tentu saja indikator untuk hal ini agak absurd, karena bidang pekerjaan saya di BRR NAD-Nias tidak bersinggungan dengan program atau proyek langsung. Secara institusi, sikap personal ini sejalan dengan Kebijakan dan Strategi BRR untuk Mengedepankan Kesetaraan Gender dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias yang diterbitkan pada September 2006 lalu.

Di sisi lain, saya mempraktekkan mekanisme “input berupa tuntutan dan dukungan yang diberikan kepada sistem (dalam aspek ini, sistem BRR) untuk dikonversikan menjadi kebijakan dan peraturan”. Secara rutin, TUPOKSI pekerjaan saya untuk “memastikan komunikasi, informasi hubungan dan komitmen mitra kerja utama, baik nasional dan internasional yang berkepentingan dalam proyek infrastruktur terbina dengan baik dan memastikan proyek yang dikerjakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu” mengejawantah dalam memberikan pelaporan yang transparan kepada Kepala Hubungan Mitra Kerja Utama dan Deputi/Kepala Operasi BRR NAD-Nias. Hal ini menjadi penting dalam perumusan kebijakan oleh Deputi/Kepala Operasi maupun oleh Kepala Pusat Hubungan Mitra Kerja Utama. Transparansi juga saya kedepankan dalam berhubungan dengan masyarakat korban tsunami; secara terbuka menerima kritik, mendengarkan keluhan, menyampaikan informasi yang benar, menegakkan SOP dan aturan yang berlaku.

Sekali lagi, saya senantiasa mendorong praktek-praktek yang menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk di dalamnya aspek akuntabilitas. Akuntabilitas yang saya praktekkan dibatasi oleh kewenangan yang didelegasikan kepada saya dalam kapasitas sebagai staf senior. Saya mempertanggungjawabkan semua detail kegiatan yang dibiayai oleh APBN, misalnya terkait pembiayaan untuk perjalanan dinas, dalam laporan yang bisa diterima, benar dan tanpa mark-up. Menurut saya, ini adalah aspek kecil dari akuntabilitas dalam konteks personal.

Sementara dalam hal menyuarakan aspirasi masyarakat, secara personal, saya selalu melaporkan hal–hal yang menjadi temuan di lapangan, atau dilaporkan oleh masyarakat, untuk ditindaklanjuti bersama. Sebuah contoh kongkrit adalah ketika seorang warga melaporkan “status tidak layak” atas rumah bantuan yang didapatkannya; saya dan tim menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan lapangan, melakukan pengecekan terhadap komitmen pemberi bantuan, melihat aturan yang berlaku dan menelusuri “apa yang pernah disepakati” antara pemberi dan penerima bantuan, dan kemudian memberi solusi yang memenangkan kedua belah pihak (win – win solution).