LATAR BELAKANG

Seiring dengan akan berakhirnya Millennium Development Goals, masyarakat dunia dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang merumuskan agenda untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan masyarakat pasca 2015. Presiden Republik Indonesia, bersama dengan Presiden Republik Liberia dan Perdana Menteri Inggris, telah ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai co-chair dari sebuah panel tingkat tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda atau HLPEP) yang bertanggung jawab untuk mengonsolidasikan pemikiran-pemikiran dari masyarakat sipil dan berbagai ahli di seluruh dunia dalam menyusun Agenda Pembangunan Pasca 2015.

Paralel dengan berbagai pertemuan HLPEP, berbagai konsultasi dan pertemuan yang ditujukan untuk mempengaruhi proses perumusan serta mengumpulkan masukan dan pendapat dari para pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai latar belakang dilakukan, baik secara internasional, regional, maupun nasional.

BRR Institute, didirikan oleh Dr. Kuntoro Mangkusubroto, mantan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia melalui United Nations Country Team (UNCT) memfasilitasi terselenggaranya sebuah konsultasi tematik yang melibatkan institusi pemerintah, lembaga pembangunan internasional, PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga riset serta sektor swasta. Harapannya, kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi yang bisa disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada HLPEP sehingga pembangunan berkelanjutan, penanganan bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi visi dan agenda pembangunan dunia pasca 2015.

BRR Institute melakukan pendekatan ganda untuk mencapai tujuan ini, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pertemuan para ahli sebagai prakondisi pelaksanaan konsultasi tematik. Para ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), Institut Teknologi Bandung, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, SATGAS REDD, UKP4, UNRCO dan ADB hadir dalam diskusi yang dilaksanakan pada 18 Januari 2013. Para ahli bersepakat mengenai pentingnya koordinasi yang lebih baik terhadap kebencanaan dan kerentanan serta kerjasama strategis antara sektor swasta, akademisi, kementrian dan masyarakat. Menggunakan data geologis canggih (pemetaan tiga dimensi) yang dimiliki oleh sektor swasta untuk sistem peringatan dini, bisa menjadi langkah awal yang nyata dari bentuk kerjasama strategis tersebut.

Konfllik dan kerentanan terkait dengan berbagai faktor dan ditandai oleh hubungan yang kompleks antara lingkungan dan manusia. Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman luar biasa dengan posisi geografis yang unik – merupakan daerah rawan gempa karena dilalui oleh jalur pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik serta berada di jalur Pacific Ring of Fire– menjadikan diskusi tematik mengenai konflik dan kerentanan relevan. Ini adalah alasan lain mengapa keterlibatan pemangku kepentingan dari berbagai sektor menjadi sangat penting. Namun, dan juga karena sifat multidimensi dan kompleks dari proses perumusan dan penyusunan Agenda Pembangunan Pasca 2015, masukan dari para ahli yang lebih obyektif juga dibutuhkan.

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan selama satu hari pada 13 Maret 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, dimulai dengan Opening Remark “UN-Led Multi-Stakeholder Dialogue on the Post-2015 Development Agenda: Conflict and Fragility” yang disampaikan oleh Douglas Broderick, United Nations Resident Coordinator. Kemudian, Bapak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BRR Institute sekaligus Ketua Komite Nasional untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 menyampaikan presentasi berjudul “Adressing Conflict and Fragility in Post-2015 Development Agenda: Learning from Aceh and Nias.” Forum kemudian dibagi kepada tiga kelompok yang masing-masing mendiskusikan:

1.  Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana

  • Bencana-bencana alam
  • Koordinasi penanggulangan bencana dan kemitraan yang luas
  • Persinggungan antara bencana dan konflik di Indonesia
  • Kebijakan terkait bencana, konflik dan kerentanan

2.  Aspek-Aspek Ekonomi Konflik dan Kerentanan

  • Manajemen sumber daya alam
  • Kerentanan ekonomi
  • Perangkap kemiskinan
  • Konflik seputar sumber daya alam, kelangkaan sumber daya dan kerentanan ekonomi

3.   Aspek-Aspek Sosial Konflik dan Kerentanan

  • Kohesi sosial/masyarakat
  • Konflik suku dan kerentanan
  • Konflik agama dan kerentanan

Di akhir sesi breakout, perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam pleno, sehingga seluruh peserta berkesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan.

00-BRR Institute-Undangan

00-BRR Institute-Kerangka Acuan Kegiatan

01-Douglas Broderick-UN-Led Multi-Stakeholder Dialogues on the Post-2015 Development Agenda

02-Kuntoro Mangkusubroto-Adressing Conflict and Fragility in Post-2015 Development Agenda

03-Gegar and Danny-Market Place for DRR Breakout Session

04A-Presentation1-Kesimpulan Diskusi Kelompok 1

04B-Presentation2-Kesimpulan Diskusi Kelompok 2

04C-Presentation3-Kesimpulan Diskusi Kelompok 3

05-BRR Institute-Prosiding

06-BRR Institute-Summary Report