Salah satu isu sulit yang dihadapi oleh organisasi–organisasi internasional adalah formula untuk mengalokasikan suara (formula for allocating votes).[1] Tiga formula utama yang tetap eksis hingga saat ini adalah majoritarianism, weighted voting, dan unilateral negative voting.

Formula pengalokasian suara yang paling sering dipakai oleh IGO adalah majoritarianism, yang memiliki dua komponen; (1) setiap anggota memberikan satu suara yang sama, (2) isu dibawa oleh salah satu dari mayoritas tunggal (50% + 1), atau dalam beberapa kasus, mayoritas luar biasa (2/3).

Teori majoritarianism berasal dari konsep persamaan kedaulatan (sovereign equality) dan gagasan demokatis bahwa kehendak mayoritas akan menang.[2] Majelis Umum PBB dan sebagian besar badan–badan PBB menjalankan prinsip ini. Meskipun teori majoritarianism memiliki tingkat pertimbangan filosofis, namun hal ini tidak merefleksikan realitas. Akankah Costa Rica, yang tidak memiliki tentara, memberikan suara yang sama dengan USA atau Rusia yang superpower? Akankah Nauru, dengan populasi ribuan jiwa, memiliki suara yang sama dengan China, yang berpenduduk milyaran jiwa? Sebuah catatan, bahwa Majelis Umum PBB menetapkan rumusan 2/3 suara untuk negara–negara dengan populasi kurang dari 15% populasi penduduk dunia.[3]

Weighted Voting adalah sebuah alternatif untuk majoritarianism, atau sebuah sistem yang mengalokasikan kekuasaan pemungutan suara yang tidak sama atas dasar sebuah formula. Dua kriteria yang paling memungkinkan adalah jumlah penduduk atau populasi dan kekayaan. Parlemen Uni Eropa, sebagai contoh, mendasarkan weighted voting ini pada populasi. Sejumlah organisasi keuangan internasional mendasarkan hak suaranya pada kontribusi keuangan. Misalnya, USA memberikan 20,6% suara di Bank Dunia, 29,5% suara di International Finance Corporation, dan 20,01% suara di International Monetary Fund.

Sebuah studi filosofis yang baik bisa dilakukan untuk populasi sebagai salah satu kriteria weighted voting, dan banyak institusi representatif domestik yang mendasarkan pemungutan suara pada kriteria ini. Amerika mungkin akan setuju jika mereka sebaiknya memiliki hak suara yang lebih dari Mexico dengan perbandingan 4:1, namun apakah Amerika akan memiliki sikap yang sama jika pembandingnya adalah China, sehingga China memiliki hak suara yang lebih dari Amerika dengan komposisi 4:1? Kontribusi finansial juga telah menimbulkan beberapa pengertian yang pragmatis, negara–negara dunia ketiga berpendapat bahwa “wealth weighted” voting merupakan kelanjutan dari sistem dominasi imperial oleh negara-negara industrialis.

Formula ketiga adalah unilateral negative voting, dimana satu anggota bisa membatalkan aksi secara sepihak. Variasi yang paling lazim adalah syarat bagi kebulatan suara sebagai keniscayaan. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, Liga Arab, dan beberapa lainnya menggunakan formula ini untuk pengalokasian suara. Kebulatan suara (unanimity) mempertahankan konsep kedaulatan namun bisa dengan mudah digiring ke arah jalan buntu dan keterlambatan merespon sebuah fenomena yang membutuhkan tindakan kolektif secara cepat. Prinsip unanimity merupakan penyesuaian modern terhadap kaidah hukum internasional tradisional yang menyatakan bahwa negara berdaulat hanya dapat diikat oleh keputusan bila negara tersebut menyetujuinya.

Variasi kedua dari unilateral negative voting adalah veto, yang secara jelas kita temukan pada Dewan Keamanan PBB. Mengikuti teori major-power responsibility, satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB -(USA, Inggris, Rusia, China[4] dan Perancis yang merupakan lima kekuatan besar pemenang Perang Dunia II dan dianggap memiliki tugas penting sebagai pemelihara perdamaian)- dengan suara tunggalnya, bisa memveto sebuah pernyataan kebijakan atau aksi yang disokong oleh 14 anggota lainnya.

Hak veto yang diberikan kepada lima negara besar oleh para perancang Piagam PBB dianggap penting bagi peran besar organisasi dunia yang akan dibentuk, terutama dalam hal memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Ada asumsi yang menyatakan bahwa negara besar secara bulat harus bersatu dalam ihwal perdamaian dunia, atau organisasi akan dipergunakan oleh salah satu kelompok sehingga menimbulkan Perang Dunia III, bukannya tindakan polisional internasional.

Sejak tahun 1945, hak veto telah digunakan lebih dari ratusan kali, setiap anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak prerogativ tersebut untuk melindungi kepentingannya. Argumen apapun bisa saja dibuat untuk menentang sistem ini, namun ekistensinya di PBB cenderung tidak akan berubah karena kenyataan bahwa lima negara pemegang hak ini merupakan negara superpower dan kesulitan dalam melakukan revisi terhadap Piagam PBB.

Skema berikut akan menjelaskan struktur PBB dan formula pengalokasian suara yang berlaku pada masing – masing organ PBB. [5]

Catatan Kaki:

[1] W. J. Dixon, “Evaluation of Weighted Voting Schemes for the UN General Assembly”, International Studies  Quarterly  27 (Fall 1983): 295 – 314; dan Ebere Osieke, “Majority Voting Systems in the International Labour  Organization and International Monetary Fund”, International and Comparative Law Quarterly  33 (1984): 381-408

[2] Claude, Swords into Plowshares, halaman 120-140

[3] Bennett, International Organizations, halaman 91

[4] Hingga 25 Oktober 1971, kursi China di DK PBB diisi oleh Repulik China (Taiwan). Setelah itu, diisi oleh Republik Rakyat China (RRC), yang memberikan kedua China hak veto selama tahun 1970-an

[5] Berdasarkan Bab III Pasal 7 ayat 1 Piagam PBB tentang Organ – Organ yang menyebutkan bahwa “Telah dibentuk sebagai organ – organ utama Perserikatan Bangsa – Bangsa: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan Internasional dan Sekretariat”