Secara umum, masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia adalah ketidakadilan yang bersumber pada dominasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan.  Ketidakadilan ini kemudian memunculkan kekerasan, diskriminasi, stereotip, dan beban ganda. Untuk memperbaiki dan merubah ketidakadilan ini, penting bagi perempuan untuk memahami akses dan kontrol terhadap jalannya pemilu dan peta perpolitikan di Indonesia. Akses dan kontrol adalah kesempatan, jaminan sekaligus kemampuan perempuan dalam mewujudkan hak-hak dan perannya dalam politik dan mewujudkan kesejahteraan.

Dengan demikian, sudah saatnya kita bersikap:

  1. Berpikir kembali apabila hendak memilih partai politik, calon legislatif, calon presiden, calon gubernur, walikota, bupati hingga kepala desa yang terlibat dan ikut mendukung pelbagai bentuk kekerasan, premanisme dan kehadiran kelompok-kelompok milisi atas dasar agama, etnik atau kepentingan ekonomi dan politik apapun
  2. Berani bersikap tidak memilih partai politik, calon legislatif, calon presiden dan kepala daerah yang pro pada pemotongan dana subsidi kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pangan dan energi
  3. Tetap bersikukuh untuk memberikan suara HANYA kepada partai politik, calon legislatif, calon presiden dan kepala daerah yang tidak mendukung kekerasan terhadap perempuan maupun penghancuran lingkungan dan sumber-sumber kehidupan
  4. Tidak ada tawar menawar dalam hal TIDAK memberikan dukungan suara kepada partai politik, calon legislatif, calon presiden dan kepala daerah yang terlibat korupsi, kolusi, nepotisme atau menerima aliran uang hasil kegiatan prostitusi dan perdagangan manusia untuk membiayai kampanyenya
  5. Sebelum terlambat, sebaiknya kita perlu berpikir kembali untuk mencoblos tanda gambar partai politik, calon legislatif, calon presiden dan kepala daerah yang tidak peduli nasib rakyat, dan hanya menggunakan suara kita sebagai alat tawar menawar dengan negara-negara industri maupun perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional
  6. Kita tegas bersikap bahwa kita hanya akan memilih partai politik yang mau memberikan posisi setara bagi perempuan di dalam struktur organisasi dan pengambilan keputusan di partai maupun di dalam daftar susunan calon legislatif
  7. Agar tidak  salah menilai, lebih baik kita mencari informasi yang benar dan jelas tentang apa saja tindakan partai politik, calon legislatif, calon presiden atau kepala daerah yang mengakomodir, atau sebaliknya, menghambat kepentingan perempuan
  8. Jadi, kita memutuskan pilihan pastikan bahwa kita memang mengerti apa kepentingan dan tujuan ikut pemilu, juga memahami siapa partai politik,  calon legislatif, dan calon presiden yang mau dan layak diberi mandat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan

(Dikutip dan disarikan dari “Politik dan Perempuan”, editor Sarwono Kusumaatmadja, Penerbit Koekoesan, 2007)