“Kami akan membangun kembali Aceh dan Nias, dan kami akan membangunnya lebih baik.” (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)

Keinginan untuk membangun kembali Aceh dan Nias dengan lebih baik pasca tsunami telah menimbulkan konsekuensi penganggaran yang berbeda, yakni dibutuhkan dana sebesar AS$7,9 Milyar (sumber: Bank Dunia dalam Aceh Reconstruction Finance Update). Saat ini, pendanaan yang dijanjikan telah mencapai AS$7,7 milyar dan AS$6,8 milyar telah dialokasikan ke proyek-proyek tertentu.

Aceh Reconstruction Finance Update_November 2007

Aspek krusial yang muncul dari keinginan untuk membangun lebih baik adalah terbukanya akses. Dengan dibangunnya kembali banyak fasilitas publik maka para pelaksana rehabilitasi-rekonstruksi telah membuka akses bagi masyarakat terhadap kebutuhan vital dan sarana-prasarana dasar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan perencanaan yang matang; mencakup  kelayakan fasilitas publik di suatu daerah, serta rasio yang sesuai antara ketersediaan jasa dengan jumlah populasi yang membutuhkannya. Ketimbang membangun sekolah di tiga kecamatan –dan tidak mampu menjawab rasio kecukupan jumlah pengajar versus jumlah murid– misalnya, bukankah lebih baik bila dana yang dialokasikan untuk membangun dua sekolah lainnya digunakan untuk menyediakan fasilitas bus sekolah. Bus itu nantinya untuk menjangkaui para siswa yang tinggal di kecamatan berbeda dan jauh dari lokasi sekolah. Atau, dana tersebut digunakan untuk melatih para tenaga pengajar. Perencanaan yang baik akan lebih menghindari over supply terhadap kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat di hanya satu tempat tertentu dan mengabaikan kebutuhan serupa di daerah lain.

Aspek kedua, mendorong partisipasi publik. Pembangunan kembali sektor perumahan, misalnya, memerlukan 13,7 juta kubik material dan 1,15 juta buruh bangunan. Ini tentu merupakan peluang yang baik bagi pemulihan sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat. Di sisi lain, partisipasi publik juga akan didorong untuk mengawasi jalannya pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi yang dilakukan BRR dan para mitranya. Dalam rangka mendorong tata-kepemerintahan yang baik, hal ini penting untuk mencapai asas transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, terjadi reposisi beneficiaries pada aktifitas rehabilitasi-rekonstruksi: dari subyek menjadi obyek.

Aspek ketiga, output dan outcome rehabilitasi-rekonstruksi seyogyanya dikelola secara berkesinambungan. Meski pengelolaan terkait dengan pemeliharaan, ini tidak melulu menyangkut berapa banyak dana yang dianggarkan untuk aktifitas pemeliharaan. Esensinya justru terletak pada rasa memiliki (sense of belonging). Semua fasilitas publik yang telah dibangun kembali oleh para pelaksana rehabilitasi-rekonstruksi merupakan milik  masyarakat. Maka, semua itu harus dipelihara secara bersama-sama.

Tidak sedikit dana yang telah dikeluarkan. Maka, jika semuanya harus kembali rusak sebagai akibat dari pengelolaan yang salah dan tidak berkesinambungan, tentu akan menjadi sebuah kemubaziran. Dengan demikian, baik masyarakat maupun pemerintah Aceh, memiliki peran yang sama penting di sini.

Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait memiliki tanggung jawab yang sama, namun dibedakan dalam hal kewajiban. Misalnya, pemerintah daerah sebagai pengampu kepentingan tertinggi di daerah, bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran tertentu bagi pemeliharaan fasilitas publik melalui APBD. Sedangkan masyarakat, dituntut untuk tidak hanya menghargai, melainkan juga turut aktif memelihara segala sesuatu yang telah dicapai oleh aktifitas rehabilitasi-rekonstruksi.

Keinginan untuk meringankan penderitaan dan menolong sesama dalam meraih kembali martabat dan kemandirian yang sempat tercerabut akibat bencana, adalah niat tulus yang layak diapresiasi dengan rasa kemanusiaan yang sama. Karenanya, respon kemanusiaan internasional yang mengalir deras ke Aceh-Nias pascabencana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Salah satu pelajaran yang terpetik adalah, seluruh penderitaan dan kesengsaraan yang muncul tersebut, akan jauh lebih mudah untuk dihadapi ketika kita saling bergandengan tangan.