Banda Aceh, 19 September 2006 – BRR NAD-Nias dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hari ini secara resmi mengumumkan kebijakan kepemilikan bersama sertifikat tanah yang mengacu pada kepemilikan bidang tanah yang akan dibeli dan dibagikan kepada masyarakat oleh BRR. Meskipun kepemilikan bersama atas tanah tidak dilarang dalam hukum perundangan, atau syariah maupun hukum adat di Indonesia, hal ini belum umum dipergunakan dan selanjutnya belum ada mekanisme administratif untuk melaksanakannya. Pernyataan kebijakan BRR bertujuan untuk memperkenalkan kepemilikan bersama sebagai suatu fasilitas penting untuk mengatasi permasalahan kepemilikan tanah pasca bencana, dan BRR akan bekerjasama dengan BPN dan Pemerintah Daerah untuk memastikan penerima manfaat lahan tanah berhak memiliki tanah secara bersama.

Kepemilikan atas tanah menyediakan keuntungan langsung secara ekonomis karena hal ini menjadi sumber pendapatan baik dari segi penyewaan ataupun penjualan; dan sebagai jaminan permohonan kredit yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun investasi. Para perempuan mungkin tidak sepenuhnya berperanserta dalam keuntungan semacam ini, setidaknya selama ini, apabila mereka tidak memiliki hak resmi yang sama atas tanah dimaksud; hanya dengan cara kepemilikan independen maupun kepemilikan bersama yang dapat memastikan baik perempuan, laki-laki dan anak-anak dapat memiliki akses yang sama dan penguasaan yang sama atas penghasilan atas tanah yang mereka miliki. Hukum formal atas tanah bagi para perempuan akan berdampak dalam peran strategis kaum perempuan dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

“Pertanyaan mengenai akses terhadap aset-aset produktif termasuk tanah bagi para janda dan penerapan kepemilikan bersama atas tanah bagi para pasangan dalam hal-hal yang serius yang meminta perhatian pada tahap-tahap awal pemberian sertifikat kembali dan pembagian kembali tanah bagi masyarakat yang mengungsi. Meskipun tidak ada pernyataan dalam hukum syariah maupun hukum adat maupun hukum Indonesia yang menghalangi perempuan memiliki tanah atau menandatangani dokumen kepemilikan bersama atas tanah, dengan intervensi khusus yang diperlukan untuk secara penuh mendukung penerapan dan pemahaman terhadap hak-hak ini,” kata Kepala Bapel BRR, Kuntoro Mangkusubroto, pada peresmian kebijakan tersebut di selasar kantor BRR NAD-Nias di Banda Aceh (19/9).

BRR telah bekerjasama dengan BPN untuk memastikan tanah yang dibeli dan disumbangkan kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan tidak memiliki tanah dapat didaftarkan pada BPN menggunakan suatu kepemilikan bersama sertifikat tanah dimana pasangan suami-isteri secara resmi dapat menandatangani sertifikat tanah mereka. BPN dan pemerintah daerah telah meninjau persyaratan administratif untuk memastikan staf mereka dapat menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung mereka yang memerlukan kepemilikan sertifikat bersama tersebut. BRR berkomitmen untuk menyediakan tenaga pegawai untuk membantu BPN sehingga formulir yang diperlukan dapat disiapkan dan BRR dapat memfasilitasi menyiapkan catatan data elektronis. Komitmen dari BRR ini juga meliputi bantuan pelatihan bagi para pegawai Badan Pertanahan yang akan bertanggungjawab mencatat kembali dan menjelaskan tujuan dan manfaat kepemilikan bersama sertifikat tanah bagi masyarakat.

BRR lebih lanjut akan menyediakan bantuan finansial bagi pelaksanaan program kepemilikan bersama atas tanah ini dan bermaksud membantu secara langsung sosialisasi program ini bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan. “Pentinglah bagi semua pemangku kepentingan menyadari keberadaan program ini dan berperanserta dalam pelaksanaannya,” demikian disampaikan Kuntoro dalam pidatonya di hadapan mereka yang menghadiri penyampaian kebijakan ini Selasa (19/9) pagi. “Kita membutuhkan dukungan setiap orang untuk memastikan pekerjaan kita membantu baik laki-laki maupun perempuan secara setara sehingga hak-hak mereka yang rentan dan terpinggirkan oleh tragedi dan ketidakadilan dapat dilindungi.” BRR akan mensuplai BPN dengan daftar penerima manfaat yang membutuhkan sertifikat kepemilikan bersama atas tanah.

“Pekerjaan ini sedang berlangsung dan kami berharap sekarang atau akan segera menjadi suatu kenyataan tidak hanya bagi para korban langsung dari bencana yang terjadi belakangan ini yang sudah kehilangan sedemikian banyak, namun juga bagi generasi yang akan datang,” ungkap Kuntoro. “Kita berpedoman bahwa pada akhir tahun ini, dengan dukungan dan dorongan dari BPN inisiatif strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik.”

pedoman-program-sertifikat-bersama-untuk-kepemilikan-tanah