Banda Aceh, 19 September 2006 – BRR NAD-Nias secara resmi menerbitkan kebijakan dan dokumen strategi mengenai “Promosi Kesetaraan Gender dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi”. Dokumen tersebut memuat komitmen BRR yang mengakomodir kesetaraan gender dan usulan poin-poin strategis di berbagai tingkatan untuk mendukung pelaksanaan komitmen tersebut.

Sementara semua pihak yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sepakat akan pentingnya masalah kesetaraan gender, inisiatif BRR untuk meluncurkan kebijakan dan strategi yang spesifik di tingkat sektoral dipandang sebagai langkah yang bijaksana dan inovatif.

“Dengan memasukkan kepedulian pada kesetaraan gender, akan membantu kami untuk memahami secara lebih baik berbagai kebutuhan, kepedulian, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki dalam membantu mendukung BRR mencapai tujuannya yaitu membangun kembali (NAD dan Nias) secara lebih baik. Hari ini kita membukukan dalam sejarah yang akan dibaca oleh anak-anak kita nantinya. Saya sungguh berharap kisah-kisah mengenai Aceh dan Nias akan tetap menjadi sejarah dimana para perempuan dapat menjadi pemimpin dan penentu kebijakan. Sebagai Kepala Badan Pelaksana BRR, saya akan melakukan segala yang diperlukan untuk mewujudkan hal ini,” kata Kuntoro Mangkusubroto.

Lebih lanjut Kuntoro mengajak semua staf BRR untuk bekerja bersama mewujudkan kesetaraan gender dalam setiap program mereka. Kuntoro menambahkan,”Sebagai deputi, kepala kantor wilayah, direktur, manajer, staf dan penasehat, tugas kita adalah memastikan pekerjaan-pekerjaan kita memenuhi kebutuhan masyarakat secara seimbang untuk perempuan maupun untuk laki-laki dan memastikan agar hak-hak mereka semua terlindungi. Kita semua diharapkan berperan serta.”  Dia juga berharap kebijkaan ini akan menyediakan sebuah kerangka berpikir bagi para badan yang beroperasi di Aceh dan Nias agar lebih jauh meningkatkan upayanya agar memperluas kesetaraan gender dalam pekerjaannya.

Dokumen kebijakan gender dan strategi BRR telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan untuk mengidentifikasi cara-cara yang efektif untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesetaraan gender dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Lebih lanjut, kebijakan dan strategi ini dikembangkan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dan pemerintah pusat memastikan kesetaraan gender dalam mencapai semua tujuan pembangunan.

Badan PBB yang menangani Dana Pengembangan bagi Perempuan (UNIFEM) mengucapkan selamat kepada BRR atas pelancuran Kebijakan Gender dan memuji kepemimpinan BRR dalam memberikan komitmen yang berkesinambungan bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Aceh dan Nias. “Kebijakan Gender BRR merupakan pencapaian penting bagi pengintegrasian perspektif kesetaraan gender dan kepedulian perempuan kepada tujuan Pembangunan yang Lebih Baik dan menyediakan kerangka untuk memajukan kepentingan perempuan di Aceh dan Nias. UNIFEM menyambut baik kolaborasi berkelanjutan dengan BRR untuk memastikan bahwa program dan sumber daya rekonstruksi menjamin kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan dan pemberdayaan nyata bagi perempuan,” kata Dr. Jean D’Cunha, Direktur Program Regional Asia Timur dan Tenggara UNIFEM.

Kebijakan dan strategi ini meliputi kebijakan dan strategi sektoral untuk memudahkan termuatnya perspektif gender dalam formulasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan di segala sektor yaitu perumahan, infrastruktur, pengembangan perekonomian, kesehatan, pendidikan, peningkatan kapasitas perempuan, sosial, agama dan pengembangan kelembagaan.

Dokumen ini mengajukan daftar intervensi strategis yang spesifik dalam sektor-sektor yang berbeda.  Dalam pengembangan pendidikan dan perekonomian, contohnya, distribusi sumber daya perekonomian yang merata, pelatihan kejuruan, dan beasiswa ditekankan sementara, di sektor kesehatan, diprioritaskan perawatan pasca melahirkan dan pelayananan ahli dalam menangani kelahiran di desa dan kecamatan.  Sejumlah kebijakan diusulkan untuk mendukung munculnya pemimpin-pemimpin perempuan di bidang agama, teknologi, media, dan pengembangan usaha melalui pengenalan dari pelatihan yang sesuai, pelatihan bahasa, kunjungan-kunjungan dan forum-forum.  Dokumen ini juga mengidentifikasi bidang-bidang hukum dimana masalah gender harus didukung dan difasilitasi termasuk kepemilikan tanah dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kuntoro Mangkusubroto meminta seluruh pihak yang memiliki kepentingan untuk menyediakan waktu dan menelaah secara hati-hati serta mengintegrasikan intervensi strategis yang disampaikan dalam dokumen tersebut ke dalam semua program. “Di seluruh sektor, Divisi Pemberdayaan Perempuan akan melakukan koordinasi, dukungan dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang terformulasi dalam dokumen ini,” kata Kuntoro.

Pekerjaan ini sedang berlangsung dan aspek paling penting akan merupakan perumusan dari kerangka implementasi, rencana kerja, practical checklists dan indikator pencapaian. Sebagai langkah awal, seluruh staf BRR akan menerima incentive-tailored training yang diikuti dengan pengenalan mekanisme pendukung yang memungkinkan penerapan dari strategi sektoral yang diprioritaskan. Kami berharap dapat memfinalisasi indikator pencapaian, mengembangkan rencana aksi, pelatihan staf, dan kajian mengenai permasalahan serta solusi yang dialami sebelumnya, serta praktek terbaik dalam distribusi sumberdaya antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang. Tahap persiapan ini akan mengarah pada penerapan dokumen kebijakan dan strategi di tahun 2007,” demikian dijelaskan oleh Deputi Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Perempuan, Cut Cayarani Bitai, yang juga memberikan sambutan pada peluncuran dokumen tersebut.

Dalam pengembangan kebijakan, konsultasi juga dilakukan di luar BRR sehingga hasilnya dapat melibatkan berbagai pendapat yang berharga dari berbagai organisasi perempuan baik lokal, internasional, maupun dari pemangku kepentingan lain yang relevan.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada para perempuan Aceh yang telah berperan serta dalam mengembangkan dokumen kebijakan dan strategi ini. Perlu diingat bahwa ini hanyalah awal dan pelaksanaannya sendiri menjadi tantangan bagi kita bersama. Saya sangat menghargai dukungan yang tak henti-hentinya dari Anda semua untuk memastikan pelaksanaan efektif kebijakan dan strategi yang penting ini,” lanjut Kuntoro Mangkusubroto.

Sebagai catatan: Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESR), Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Hak-hak Anak (CRC).

kebijakan-dan-strategi-brr-untuk-mengedepankan-kesetaraan-gender