Laporan dari Crisis Management Initiative, bekerjasama dengan UNIFEM dan CCDE

Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki, Aceh memiliki kesempatan untuk mewujudkan masyarakat yang sederajat dan adil setelah menderita konflik puluhan tahun. Pihak-pihak dalam perjanjian perdamaian ini – Pemerintah RI dan GAM – telah berkomitmen melaksanakan semua klausul perjanjian, dan mendapatkan pujian kalangan internasional.

Ketika kaum pria memiliki peran yang jelas dalam proses perdamaian ini, Crisis Management Initiative (CMI) tertarik untuk membangun status keterlibatan perempuan dan partisipasi mereka dalam membangun masyarakat Aceh dan penyelenggaraannya. CMI, bekerjasama dengan UNIFEM dan CCDE mewawancarai beberapa perwakilan Pemerintah RI, tokoh GAM, AMM, organisasi internasional, dan, yang terpenting, para perempuan dan organisasi perempuan Aceh untuk membangun status keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian selama ini, dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam MoU tentang peningkatan peran serta perempuan dalam proses pembuatan keputusan.

Laporan ini menemukan bahwa peran serta perempuan dalam proses perdamaian selama ini masih terbatas. Laporan ini menggarisbawahi bahwa memperkuat keterlibatan perempuan dan mendengarkan pandangan serta pendapat mereka akan sangat bermanfaat bagi Aceh. Pertama, keterlibatan perempuan akan memperkuat proses pembangunan masyarakat yang bisa mengandalkan perdamaian. Potensi perempuan dalam mewujudkan perdamaian, yang dianggap menjadi pihak yang paling netral terhadap konflik, belum dimanfaatkan. Melibatkan perempuan bisa memperkuat perekonomian, karena kemampuan dan keahlian mereka – yang merupakan lebih dari separuh penduduk Aceh – akan termanfaatkan. Melibatkan perempuan perlu sekali dilakukan jika proses perdamaian ingin berjalan demokratis – khususnya karena sebagian besar rakyat Aceh terdiri dari perempuan -.

Dalam wawancara ini, baik Perwakilan GAM maupun Pemerintah RI menegaskan harapan mereka untuk melibatkan perempuan dalam melaksanakan MoU. Laporan ini merekomendasikan agar pihak-pihak yang terlibat dalam MoU ini secara teratur menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi perempuan. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah khusus dan menyediakan sumber daya memadai untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dengan lebih efektif. Pihak-pihak tersebut harus membuktikan secara umum bahwa mereka menghendaki keterlibatan perempuan. GAM dan Pemerintah RI juga harus meminta para mitra asingnya memperhatikan partisipasi perempuan.

proses-perdamaian-aceh_keterlibatan-perempuan