Status netralitas Swiss (Confederatio Helvetica) berakhir pada 3 Maret 2002 lalu dengan bergabungnya Swiss ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa–Bangsa lewat referendum yang diikuti oleh 12 dari 23 canton[2]. Hasilnya, dari 7,2 juta penduduk Swiss, sebanya 56,4% atau 1.484.818 jiwa mendukung negaranya masuk ke PBB dan 43,6% atau 1.236.067 jiwa menolak.  

Beberapa pengamat menyebutkan bahwa ada beberapa alasan rakyat Swiss mendukung gagasan masuk PBB. Pertama, akhir–akhir ini Pemerintah Swiss gencar mempopulerkan model netralitas yang dianut Swedia dan Austria, yaitu menjadi anggota PBB sekaligus tanpa harus kehilangan netralitas yang telah dianut sejak 1815 (Swedia) dan 1955 (Austria). Kedua, Pemerintah Swiss senang bisa mempunyai pengaruh terhadap masalah-masalah internasional, dan keanggotaan di PBB memberi kesempatan untuk hal ini.  

Keanggotaan Swiss dalam PBB, sesungguhnya bukan hal pertama yang “mengancam” netralitas Swiss. Sejak akhir Perang Dingin, Swiss telah mendefinisi ulang pemahamannya tentang netralitas. Beberapa peristiwa terdahulu –penandatanganan nota NATO’s Partnership for Peace (1996); pengiriman unarmed Swiss volunteers ke Kosovo (1999) sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian; dan pengiriman armed Swiss peacekeepers ke Kosovo (Oktober 2002) pasca referendum Juni 2001 yang mengizinkan tentara-tentara Swiss mengambil bagian dalam misi menjaga perdamaian internasional– terus menuai perdebatan tentang bagaimana menyelaraskan netralitas dengan sebuah peran internasional. Dalam proses ini, sesungguhnya ada pola variasi yang sistematis –mulai dari menjadi partner NATO untuk perdamaian, peningkatan status unarmed Swiss volunteers menjadi armed Swiss peacekeepers, hingga keanggotaan di PBB- dalam kebijakan luar negeri Swiss yang teridentifikasi sebagai peningkatan kapabilitas Swiss untuk melindungi kepentingan-kepentingannya dan menerima tanggung jawab dunia.  

Lebih jauh, keanggotaan Swiss di PBB akan memunculkan beberapa konsekuensi, pertama, Swiss akan mengkompromikan kedaulatannya dan membuat netralitas sebagai mainan kelima anggota tetap DK PBB, terutama Amerika Serikat. Kedua, konsekuensi finansial, terutama dalam hal pengalokasian dana sebesar US$ 300 juta yang disumbangkan Swiss kepada PBB per tahunnya.

Netralitas merupakan status hukum untuk tidak melibatkan diri dalam perang serta menetapkan hak dan kewajiban tertentu terhadap negara yang berperang. Netralitas mendapatkan bentuknya yang tegas pada awal abad ke-16, yaitu pasca kekalahan berat yang dialami negara-negara konfederasi Swiss dalam pertempuran di Marignano (1515) melawan Milano. Dalam “Dekrit Zürich” yang berisi instruksi kepada negara-negara konfederasi untuk menjauhkan diri dari berbagai konflik bersenjata yang sering berkecamuk di kalangan negara tetangga, dan ditandangani pada tahun 1563, istilah “netralitas” pertama kali digunakan. Namun formalitas dari status ini baru diakui dan dijamin oleh Eropa setelah Perang Napoleon pada tahun 1815. Dalam perkembangannya, netralitas dinyatakan sebagai sikap dalam menghadapi suatu keadaan yang tunduk pada hukum perang internasional. Masyarakat internasional (1907) telah merumuskan hak dan kewajiban negara netral pada saat perang. Sedangkan pada saat damai negara-negara ini menentukan sendiri aturan main mereka, namun mereka tetap tidak boleh bergabung dengan blok militer semisal NATO. 

Netralitas melahirkan hak dan kewajiban tertentu bagi negara netral yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga. Adapun hak negara netral yang diakui oleh negara yang bertikai adalah: (1) bebas dari pelanggaran wilayah; (2) menerima asas netral yang tidak memihak; dan (3) bebas dari intervensi di bidang komersial hingga batas sanksi ekonomi yang ditentukan oleh hukum internasional. Sedangkan kewajibannya mencakup: (1) bersikap tidak memihak; (2) menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada pihak yang berperang; (3) menolak pemakaian wilayahnya oleh pihak yang berperang; dan (4) mengizinkan negara yang berperang untuk terlibat dalam kegiatan komersial hingga batas yang ditentukan oleh hukum internasional.         

Referensi:

C. Plano, Jack and Olton, Roy. 1969. The International Relations Dictionary. New York: Holt Reinhalt and Winston Inc.

Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analitis. _______: Penerbit Binacipta

Mas’oed, Mohtar. 1989. Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas – Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada (PAU-SS UGM)

_____________. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES




[1]Gatra, Akhir Sebuah Netralitas, edisi 16 Maret 2002[2] Secara administratif, Swiss terbagi ke dalam 26 kanton dengan komposisi; 20 canton penuh dan 6 setengah canton (half-canton). Penyebutan 23 disini merujuk pada asumsi dasar bahwa 6 half canton tersebut sesungguhnya merupakan 3 canton yang mengalami pemekaran