Menyebut Indonesia –negeri dengan 13. 667 pulau dan rakyat lebih dari 200 juta jiwa– sebagai sebuah ladang konflik multidimensi adalah mungkin paling tepat. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintahan Megawati; terorisme, gerakan separatisme di Aceh, Riau dan Papua, konflik komunal dan gangguan terhadap ketertiban umum akan menjadi semakin kompleks dan bergerak ke arah unsolved problems jika tidak segera diselesaikan dalam skala yang tepat dan cepat. 

Sesunggguhnya, ada harapan–harapan yang timbul dengan naiknya Megawati ke kursi kepresidenan –terlepas dari fakta bahwa hal tersebut adalah skenario kelompok politik untuk menyingkirkan Gus Dur, bukan disebabkan oleh proses pengelolaan negara– yaitu kondisi perekonomian akan segera pulih, keamanan akan segera beres, praktek KKN bisa ditekan, keadilan ditegakkan dan tingkat kesejahteraan rakyat naik. 

Namun –lagi–lagi harapan tinggal harapan– kesepakatan kerjasama yang ditandangani Indonesia dan IMF tidak menunjukkan harapan segera terbebasnya Indonesia dari terpaan krisis ekonomi, angka pengangguran meningkat drastis, pemerintah tidak memiliki sense of crisismasih saja lebih mementingkan kepentingan politik golongan–, masyarakat kehilangan sense of unity –ditenggarai dengan semakin maraknya tuntutan kemerdekaan Aceh dan Papua–, maraknya aksi teror bom yang coba diantisipasi dengan Perpu Anti Teroris adalah fakta yang harus diterima pemerintahan Megawati. Bahwa Indonesia yang sudah hancur lebur tidak menjadi lebih baik di bawah pemerintahan Megawati bersama Kabinet Gotong Royongya.

Maraknya aksi teror bom –pemboman malam Natal 2000, pemboman BEJ, pemboman di Denpasar dan Ambon dan lainnya– membuat kredibilitas pemerintahan Megawati ikut terdegradasi sekaligus mendiskreditkan pemerintah Indonesia di mata internasional. Tuduhan bahwa “Indonesia adalah sarang teroris” juga mendapatkan pembenaran melalui Peristiwa Denpasar 13 Oktober lalu.

Ada sebuah kecendrungan politik disini, terciptanya suasana kehidupan bernegara yang tidak aman –teror bom sebagai indikator– akan menjadikan Indonesia tidak stabil dan mempermudah proses pengambilalihan kekuasaan dari tangan Megawati oleh pihak yang selama ini menjadi lawan politiknya. Di sisi lain, teror bom juga dapat dijadikan sebagai alat menggiring kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ke arah keberpihakan di barisan USA cs. Dengan dalih “…melakukan kampanye untuk mengamankan dan membela komitmen bersama kita pada suatu masyarakat yang santun. Seluruh bangsa yang bermoral –semua yang meyakini perdamaian dan penghormatan terhadap jiwa yang tak bersalah– mempunyai taruhan dalam memastikan kekalahan terorisme dan mereka yang mendukungnya.”[1] Maka genderang perang  terhadap terorisme harus dikumandangkan, dan Indonesia harus bergabung dalam kerjasama intelijen yang oleh Susilo Bambang Yudhoyono disebut sebagai salah satu pilar dalam kerjasama melawan kejahatan transnasional maupun terorisme.[2] 

Sesungguhnya, tanpa Peristiwa Denpasar, pemerintahan Megawati pun bukannnya tanpa cela. Megawati sendiri masih mengalami dilema dalam menerapkan model kepemimpinan yang dianutnya; karismatik atau kultus individu. Cela pun terlihat di tubuh Kabinet  Gotong Royong yaitu ketidakjelasan kinerja dan kebijakan kabinet. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan Megawati. Minimal, masih ada nilai tawar yang coba ditawarkan sebelum percaturan politik tingkat tinggi dimulai tahun 2004 nanti. Posisi Megawati masih aman hingga batas waktu tersebut. Masa jeda yang cukup lama digunakan oleh lawan politik Mega untuk mengumpulkan kekuatan dan basis massa serta memunculkan figur pemimpin yang baru. Selama itu pula, mungkin masih ada pihak–pihak yang mengharapkan munculnya gebrakan baru dari pemerintahan Megawati terhadap perubahan kondisi Indonesia ke arah yang “sedikit” lebih baik. Gebrakan tersebut cukuplah kiranya untuk memenuhi harapan-harapan rakyat akan kondisi perekonomian, keamanan, keadilan dan kesejahteraan sosial yang lebih baik.


[1] Siaran Pers Kedubes USA tanggal 11 Oktober 2001[2] Wawancara Pers pasca pertemuan 1 April 2002 dengan Senator Amerika; Daniel K. Inouyl dan Ted Steven