Pendidikan merupakan sebuah institusi atau pranata yang lahir karena adanya kebutuhan masyarakat untuk mensosialisasikan sekaligus mendidik anggota-anggota masyarakat lainnya, khususnya generasi muda, agar dapat mewariskan dan mengembangkan seluruh kebudayaan masyarakat. Institusi ini pengadaannya dilakukan oleh masyarakat dan oleh karenanya posisi pendidikan merupakan suatu kepemilikan kolektif, bukan individual.

Sebagai sebuah kepemilikan kolektif, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebuah institusi pendidikan, termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di dalamnya. Pertama, menjalankan fungsi sosial (social expectation), yaitu sebuah fungsi yang berusaha untuk mentransformasikan realitas sosial yang bersemai di tengah masyarakat ke dalam pendidikan, baik pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam konteks ini, rakyat berhak menuntut agar pendidikan memperdulikan nasibnya.

Kedua, menjalankan fungsi akademik (academic expectation), yaitu sebuah fungsi sebagai media pencerdasan dan pendewasaan peserta didik, dengan secara integral dan komprehesif membina aspek kognitif, afektif, dan konatif para peserta didik. Hal ini sesuai dengan substansi pendidikan nasional Indonesia, yaitu sebagai usaha dasar untuk memaksimalkan probabilitas mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan diri secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketiga, ini berkaitan erat dengan thesis saya di atas, MEMILIKI AKUNTABILITAS. Prasyarat ini lahir sejak fungsi scola matterna (pengasuhan oleh ibu sampai usia tertentu yang merupakan proses dan lembaga sosialisasi tertua umat manusia) diambil alih oleh institusi pendidikan yang eksis sebagai pendidikan pra sekolah hingga perguruan tinggi, menjadi scola in loco parentis (lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang di luar rumah, sebagai pengganti ayah dan ibu).

Akuntabilitas ini biasanya dituangkan dalam bentuk sebuah laporan kecil, dahulu kita mengenalnya sebagai Buku Rapor, yang diserahkan kepada orangtua masing – masing peserta didik. Angka–angka yang tertera di dalamnya, lebih cenderung sebagai bentuk pertanggungjawaban proses pendidikan yang dijalankan seorang peserta didik, yang dilakukan oleh instutusi tempatnya bernaung, kepada orang tua peserta didik, dibandingkan (mungkin) sebagai parameter kemampuan intelektualitas.

Sejak di bangku kuliah, kita mengenal Kartu Hasil Studi (KHS) sebagai pengganti Buku Rapor. Inilah akuntabilitas yang tidak dimiliki Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tempat saya dan ribuan mahasiswa lainnya menempuh pendidikan. Hingga saat ini, tak selembar KHS pun yang sampai di tangan orang tua saya, sebagai bentuk pertanggungjawaban UMY terhadap proses pendidikan yang saya jalankan. Dan, malangnya, hal serupa juga diderita oleh ribuan mahasiswa lain yang bernaung di bawah institusi UMY.

Hanya sekedar membandingkan, jika proses mencetak dan mengirimkan selembar KHS kepada orang tua hanya menghabiskan biaya Rp 3.900,0 per semesternya (baca: TIGA RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH), -ini tarif surat kilat khusus yang harus dibayarkan untuk kiriman seberat 15 gram ke Banda Aceh, tempat orang tua saya bermukim- nominal ini hanyalah 0,00078% dari shadaqah jariyah yang saya bayarkan dulu.

Inilah sebuah realita yang bersemai di hadapan kita, mahasiswa UMY. Bahwa institusi UMY yang dipercayai oleh orang tua kita sebagai tempat menempuh pendidikan pasca sekolah menengah, tidak pernah bertanggung jawab terhadap proses pendidikan yang sedang kita tempuh. Parahnya, realitas ini menabrak keniscayaan yang harus dimiliki oleh sebuah institusi pendidikan yang notabenenya adalah sebuah kepemilikan kolektif. Akhirnya hanya ada satu kata: LAWAN!.